Catatan Hari Parlemen 2026: Capaian 16 UU vs Kepuasan Publik yang Ambruk ke 39 Persen

JATENG.AKURAT.CO, Hari Parlemen Indonesia yang jatuh hari ini, Jumat (16/10/2026), datang saat DPR tengah memasuki masa reses dengan segudang capaian di atas kertas—16 UU, 1.377 rapat, 9.205 aduan—tapi juga ditemani tren kepuasan publik yang justru merosot tajam dari 57 persen ke 39 persen dalam tiga bulan.

Baca Juga: Cek Harga Sebelum Belanja! Update Bumbu Dapur Pagi Ini 16 Oktober 2026

Sejarah Singkat: Dari Maklumat Hatta ke Senayan

Sebelum kita ngomongin kinerja, ada baiknya kilas balik dulu. Hari Parlemen Indonesia bukan sekadar tanggal di kalender.

Ini merujuk pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan Mohammad Hatta pada 16 Oktober 1945—sebuah keputusan yang mengubah tugas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari sekadar pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang setara.

Dengan kata lain, hari ini adalah ulang tahun ke-81 parlemen kita. Tapi pertanyaannya: apakah parlemen yang sudah berusia 81 tahun ini masih jadi rumah bagi aspirasi rakyat, atau justru makin jauh dari dapurnya?

Baca Juga: Jakarta Pagi Ini 16 Oktober 2026 Panas Banget! Suhu Tembus 35 Derajat, Warga: Kayak Matahari Sejengkal di Atas Kepala

Capaian di Atas Kertas: Angka yang Bikin Mata Melotot

Kalau kita lihat laporan kinerja Tahun Sidang 2025-2026 yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani pada 1 September lalu, angkanya memang mengesankan.

DPR menyelenggarakan 1.377 rapat—332 untuk legislasi, 309 untuk anggaran, dan 736 untuk pengawasan.

Sebanyak 16 RUU rampung jadi UU, dan 9.205 aduan masyarakat diterima sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026.

Tapi Puan sendiri mengakui bahwa angka-angka itu nggak cukup. "Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui," katanya dalam rapat paripurna.

"Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat, pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat," tegas Puan.

Baca Juga: Cek SPBU Sebelum Berangkat! Antrean BBM Pagi Ini 16 Oktober 2026 di Berbagai Daerah

Tapi... Kepuasan Publik Justru Merosot

Nah, ini yang bikin pil pahit. Di saat yang sama ketika DPR memamerkan capaian, survei Poltracking Indonesia justru menunjukkan tren yang berseberangan.

Fungsi legislasi: Publik yang puas turun dari 57,2 persen (Mei 2026) menjadi 44,8 persen (Juli) dan 39,9 persen (Agustus).

Fungsi pengawasan: Turun dari 60 persen (Mei) ke 48 persen (Juli), lalu 39 persen (Agustus).

Penyerapan aspirasi: Ambruk dari 56 persen (Mei) ke 43,9 persen (Agustus).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut tren ini sebagai catatan serius bagi DPR.

"Kalau dilihat, trennya menurun. Tingkat kepuasan kepada fungsi-fungsi legislatif, fungsi-fungsi DPR kita," ujarnya.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia Februari 2026, DPR bahkan menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah, hanya 56 persen—tertinggal jauh dari TNI yang menembus 93 persen.

Baca Juga: Update Rute Macet Kota Semarang dan Solo, 16 Oktober 2026: Piere Tendean Ditutup 14 Hari! Ini Rute Alternatif Biar Nggak Nyangkut

Yang Bikin Warga “Ngamuk”: Dari Gibran sampai Ruang Kritik

Kenapa kepuasan publik turun? Ada beberapa isu hangat yang bikin DPR jadi sorotan.

1. Polemik Gibran dan Hak Angket yang Tak Kunjung Digulirkan

Isu persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih jadi bola panas.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai DPR cenderung "membaca situasi" sebelum memutuskan apakah akan menggunakan hak angket.

"Jika tekanan publik tidak meningkat signifikan, DPR diperkirakan cenderung menghindari langkah yang berpotensi memicu kegaduhan politik," katanya, dikutip Media Indonesia.

Artinya, DPR menunggu—dan publik pun menunggu. Sementara itu, mantan Menteri Sekretaris Negara Said Didu menyentil 8 partai politik di DPR yang dianggap "tak berani eksekusi".

2. Ruang Kritik yang Kian Menyempit

Sosiolog UGM memperingatkan bahaya kelumpuhan demokrasi akibat melemahnya fungsi checks and balances parlemen dan menyempitnya ruang kritik bagi masyarakat sipil.

Kompas bahkan melaporkan bahwa pembatasan jumlah peserta yang ingin menyampaikan aspirasi di gedung DPR sempat memicu ketegangan.

3. Hoaks yang Memperkeruh Suasana

Di tengah tensi yang memanas, beredar hoaks yang mengatasnamakan Puan Maharani, seolah-olah ia meminta rakyat "jangan anarkis dan hormati DPR".

ANTARA melalui cek faktanya memastikan klaim itu tidak benar. Justru dalam pidato resminya, Puan menegaskan bahwa DPR dan rakyat "bukan dua pihak yang berhadapan".

Yang Menarik: DPRD Sumenep Bikin Acara Jalan Sehat Politik

Di tengah citra DPR yang sedang di bawah, ada juga yang mencoba merayakan Hari Parlemen dengan cara berbeda.

DPRD Sumenep, Madura, menggelar Jalan Sehat Politik pada Minggu (18/10) mendatang—lengkap dengan hadiah total Rp100 juta, 1.500 paket sembako, bazar UMKM, dan ruang aspirasi langsung.

Sekretaris DPRD Sumenep, Yuda Bahtiar, bilang acara ini dirancang agar anggota dewan bisa bertemu konstituen dalam suasana santai, bukan formalitas di gedung dewan.

"Kami ingin kegiatan ini digelar secara kolosal sehingga anggota dewan dan konstituen bisa bertemu langsung dalam satu kegiatan yang melibatkan masyarakat luas," ujarnya.

Setidaknya, ada yang mencoba mendekatkan diri ke rakyat—meski dengan konsep yang agak... festival.

Masa Reses: Saatnya DPR Turun ke Bawah

Sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026, DPR memasuki masa reses. Ini momen di mana anggota dewan seharusnya turun ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi, dan menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.

"Ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara," katanya.

Tapi pertanyaannya: apakah reses ini akan jadi momen serius menyerap aspirasi, atau sekadar jalan-jalan ke daerah dan bagi-bagi sembako?

Catatan Evaluasi: Apa yang Perlu Dibenahi?

Hari Parlemen ke-81 ini jadi momen refleksi. Puan sendiri mengakui masih banyak ruang untuk berbenah.

"DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen," ujarnya.

Tapi pengakuan saja nggak cukup. Beberapa hal yang perlu dibenahi menurut para pengamat:

1. Fungsi pengawasan yang belum optimal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai fungsi pengawasan DPR periode 2024-2026 belum optimal, terutama dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

2. Dominasi koalisi besar. Peneliti BRIN Aisah Putri Budiatri menyebut koalisi "super gendut" membuat partai politik di parlemen sulit secara tegas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

3. Perlunya reformasi sistemik. Reformasi harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari sistem pemilu, penguatan partai politik, hingga desain kelembagaan parlemen.

Refleksi: 81 Tahun, Sudahkah Menjadi “Rumah Rakyat”?

Hari Parlemen Indonesia bukan cuma seremonial. Ini momen untuk bertanya: sudahkah DPR menjadi rumah bagi aspirasi rakyat, atau justru menjadi menara gading yang makin sulit dijangkau?

Angka 9.205 aduan yang diterima menunjukkan bahwa rakyat masih percaya pada saluran formal.

Tapi angka kepuasan publik yang terus merosot menunjukkan bahwa kepercayaan itu sedang diuji.

Puan bilang, "Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis".

Kalau begitu, sudah saatnya DPR membuktikan bahwa kritik itu benar-benar jadi bahan perbaikan—bukan sekadar kalimat manis di atas podium.

Selamat Hari Parlemen. Semoga 81 tahun bukan cuma soal usia, tapi juga soal kedewasaan.