Semarang Rawan Banjir, Kholidul Adib Jelaskan Kriteria Calon Walikota Berdasarkan Kondisi Geografis

AKURAT.CO, Kota Semarang sebagai Kota pesisir sekaligus juga ada perbukitannya memang rawan dengan masalah bencana lingkungan seperti rob air laut yang terjadi di wilayah bawah atau pesisir.

Kemudian di Semarang atas yang perbukitan seiring dengan banyaknya alih fungsi lahan yang mulanya kebun atau pekarangan didirkan perumahan atau bangunan.

Kondisi geografis Kota Semarang yang unik sekaligus kompleks ini menjadi sorotan oleh Dr M Kholidul Adib, seorang pengamat politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Ketua Perkumpulan Reksobumi Jawa Tengah, sebuah lembaga yang berkonsentrasi pada hukum dan lingkungan hidup di Jawa Tengah.

Kholidul Adib kemudian memberikan kriteria-kriteria calon walikota Semarang yang cocok dan bisa memahami kondisi geografis Kota Semarang.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Kota Semarang Terus Sosialisasikan Aplikasi Libas Untuk Kurangi Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Dalam masalah perumahan, ada beberapa lahan penting yang mengalami alih fungsi seperti Tembalang, Mijen, dan Ngaliyan

"Seperti di daerah Tembalang ada perumahan Dinar Mas yang selalu banjir kemudian di daerah Mijen menjadi BSB itu juga rawan berdampak banjir di area bawah," ujarnya saat diwawancara pada Jum'at (26/1/2024).

Adib melanjutkan, di BSB air dari atas turun ke bawah atau area Kelurahan Mangkang Kecamatan Tugu. Ketika aliran sungai besar dan kondisi sungai dangkal maka terjadilah banjir.

Kemudian Adib juga mencontohkan pula banjir yang sering terjadi di Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan. Banjir di Penggaron Kidul itu akibat luapan sungai Babon yang dapat kiriman air dari atas dari daerah Tembalang dan Banyumanik.

Baca Juga: Sejarah Alat Musik Tradisional: Aramba, Keajaiban Alat Musik Nusantara yang Terlupakan

Dari sini, Adib mengatakan bahwa Kota Semarang membutuhkan Walikota yang sangat memahami problem lingkungan yang jadi beban Ibu Kota Jawa Tengah.

"Termasuk banjir di Mangkang akibat sungai Bringin dari atas kawasan Mijen, oleh karena itu memang Kota Semarang membutuhkan seorang pemimpin (Walikota) yang juga paham lingkungan selain juga paham dalam tata kelola pemerintahan," ujar Adib.

Selain itu, Adib mengatakan bahwa Kota Semarang masuk dalam jajaran 10 kota besar atau kota metropolitan di Indonesia.

Ibukota Provinsi Jateng ini, menurut Adib, membutuhkan seorang pemimpin yang paham birokrasi agar tetap bersih dengan segala kompleksitas administrasi dan hukum yang ada.

Baca Juga: Kesepakatan Besar Telah Tercapai! Port FC Umumkan Perekrutan Asnawi, Kapten Tim Nasional Indonesia

"Contohnya bagaimana dia mengelola organisasi perangkat daerah (OPD) agar bisa menjalankan tugas dengan cepat dan tepat serta efisien tidak korupsi, selain itu juga butuh pemimpin yang bisa diterima semua golongan mampu mengelola masyarakat Semarang yang multikultur, yang mampu menjaga kerukunan dan perdamaian serta menjaga iklim perdagangan dan jasa berjalan dengan baik," beber Adib.

Pernyataan ini sendiri sudah disampaikannya saat menjadi narasumber Jumat pekan lalu di rumah Popo Kawasan Kota Lama bersama lembaga survey dan wartawan.

Oleh sebab itu, Adib juga menyampaikan kepada Partai Politik dalam mengusung calon walikota dan wakil walikota hendaklah benar-benar menjaring aspirasi dari masyarakat bawah sehingga dia betul-betul paham kondisi yang dibutuhkan warga masyarakat kota Semarang.

"Jadi jangan sampai elit partai langsung menunjuk si A atau si B sebagai calon walikota maupun wakil walikota tapi dia nggak paham dengan kondisi kebutuhan warga Semarang," tandasnya.

Baca Juga: Sejarah dan Perjalanan Kesenian: Gendang: Alat Musik Tradisional yang Memukau dari Pelbagai Nusantara

Adib kemudian mengemukakan dalam fikih siyasah atau ilmu politik Islam kriteria seorang pemimpin itu setidaknya ada 6;

Yang pertama, pemimpin hendaklah memegang teguh dan mengamalkan ajaran agama apalagi Indonesia ini negara yang mengakui adanya agama dan menjadikan nilai nilai agama sebagai dasar dalam bernergara.

"Hal itu bisa dilihat dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa oleh karena itu pemimpin hendaklah memegang teguh ajaran agama sesuai dengan agama yang ia peluk karena dengan beragama seorang pemimpin akan sadar dengan statusnya sebagai hamba tuhan atau hamba Allah yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi yang wajib menjalankan tugasnya dengan amanah karena semua yang dia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti di akhirat," bebernya.

Yang kedua, seorang pemimpin harus berilmu atau alim yaitu dia paham dan menguasai tentang soal-soal pemerintahan, soal-soal kemasyarakatan dan lingkungan. Pemimpin harus dapat mengelola pemerintahan yang baik dan mampu menyelesaikan problem-problem masyarakat misalnya soal kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan dasar.

Baca Juga: Kepala LLDikti VI Dorong Dosen USM Bersertifikasi

"Harga sembako agar tetap terjangkau, upah buruh yang layak, lapangan pekerjaan dan kerukunan warga yang multikultur karena di Semarang warganya sangat beragam sehingga harus bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan warga masyarakat di Kota Semarang," ujarnya.

Yang ketiga, seorang pemimpin harus adil dan amanah, adil itu artinya mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan seorang pejabat bawahannya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan standar keilmuannya sesuai dengan kemampuannya.

"Karena jika seseorang di tempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya tidak sesuai dengan keahliannya maka akan tidak maksimal kinerjanya," ujarnya.

Yang keempat, seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, termasuk berakal sehat, tidak mengalami gangguan kejiwaan atau akalnya tidak berfungsi. Orang yang dalam kondisi sakit jiwa tidak boleh menjadi pemimpin. Bahkan orang yang sudah terlalu tua yang punya penyakit pikun sebaiknya jangan diberi amanah kepemimpinan.

"Karena orang pikun akan mudah didikte oleh orang-orang di sekelilingnya akibatnya keputusannya bukan murni keputusan dia tapi sudah dominan dipengaruhi oleh orang yang ada di lingkarannya," ungkapnya.

Yang kelima, seorang pemimpin hendaklah didukung oleh kelompok mayoritas apalagi bagi bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi dimana seorang pemimpin dipilih oleh masyarakat melalui pemilu tentu dukungan mayoritas akan memperkuat legitimasi sebagai seorang.

Pemimpin juga perlu dapat dukungan dari parlemen walaupun parlemen hendaknya juga tetap kritis sebagai lembaga penyeimbang eksekutif.

Parlemen juga harus tetap kritis di dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan, pembuatan anggaran bersama dengan pemerintah maupun dalam membuat undang-undang atau legislasi.

"Dengan adanya dukungan dari mayoritas diharapkan program-program pemerintah bisa terlaksana dengan baik," tuturnya.

Yang keenam, seorang pemimpin harus melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Jadi menurut Adib, di dalam agama Islam fungsi pemimpin itu ada dua, yang pertama khidmah yaitu melayani masyarakat.

"Jadi pemimpin itu adalah pelayan masyarakat bukannya malah minta masyarakat untuk melayani dia itu kebalik namanya sebagai pelayan pemimpin harus mampu menjadi khodim (pelayan) di tengah masyarakat, sebagai pelayan masyarakat pemimpin harus cekatan kalau ada masyarakat yang kena banjir harus segera ditangani," jelasnya.

Fungsi pemimpin selanjutnya adalah yang kedua, yaitu ishlah yaitu memperbaiki keadaan misalnya masyarakat ini rawan rob banjir tanah longsor yaitu harus segera diperbaiki karena menyangkut kehidupan banyak orang.***