Bukan HP-nya yang Lemah: 4 Celah LIMS yang Bikin HP Presiden Bisa Disadap

JATENG.AKURAT.CO, Bukan karena HP Presiden Prabowo kurang canggih atau tim keamanannya lengah, tapi karena sistem sadap resmi bernama LIMS punya empat celah fatal yang bikin siapa pun yang punya akses bisa memasukkan nomor siapa saja—termasuk kepala negara.

Bayangkan kamu punya HP terbaru, layar aman, dan sidik jari. Kamu merasa terlindungi.

Tapi di sisi lain jaringan, di sebuah ruangan dengan dasbor rapi, seseorang cukup mengetik nomormu, menekan tombol, dan dalam hitungan detik, percakapanmu mengalir ke pusat pemantauan. Bukan lewat aplikasi mata-mata.

Bukan lewat tautan jebakan. Lewat Lawful Interception Management System (LIMS)—sistem resmi yang terhubung langsung ke infrastruktur operator telekomunikasi .

Itulah yang membuat kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sepanjang 2025–2026 begitu mengagetkan.

Bukan karena alatnya terlalu canggih, tapi karena sistemnya terlalu terbuka bagi orang-orang yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga: WhatsApp Presiden Aman, Tapi Metadata Tetap Dipanen: Fakta Unik di Balik Penyadapan Prabowo

LIMS Bukan Pegasus: Beda Cara, Beda Risiko

Pegasus bekerja dengan menginfeksi HP target. Ia menanam spyware di perangkat, menyedot data, dan mengirimkannya ke server.

Untuk masuk, ia butuh celah teknis, tautan jebakan, atau eksploitasi aplikasi.

LIMS tidak bekerja seperti itu. Ia tidak menyentuh HP-mu sama sekali. Ia duduk di jaringan operator, meneruskan instruksi intersepsi, dan menyalin komunikasi target ke pusat pemantauan.

Artinya, dari sisi korban, tidak ada perubahan apa pun di HP. Baterai tidak cepat habis, tidak ada aplikasi aneh, tidak ada performa menurun.

“Penyadapan terjadi di jaringan operator, sehingga tidak ada perubahan apa pun di perangkat yang disadap. Dari sisi korban, penyadapan ini sama sekali tidak terdeteksi,” kata pakar keamanan siber Alfons Tanujaya .

LIMS juga jauh lebih murah. Pengadaan Pegasus untuk 10 target bisa menelan Rp7,5–9 miliar.

LIMS sudah tersedia di sistem operator, jadi siapa pun yang punya akses cukup memasukkan nomor sasaran.

Baca Juga: Heboh Penyadapan Pejabat, Waktunya Warga Biasa Peduli Privasi Komunikasi

Empat Celah yang Bikin Presiden Bisa Disadap

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha, menyebut ada empat titik rawan yang membuat LIMS bisa disalahgunakan.

Semuanya bukan soal teknologi yang kurang canggih. Semuanya soal tata kelola yang bolong .

1. Kontrol akses yang lemah.
Idealnya, fungsi memasukkan target, menyetujui permintaan, menjalankan penyadapan, dan mengelola hasil dipisah ke beberapa orang.

Kalau satu pejabat bisa melakukan semuanya sendiri, risiko penyalahgunaan kewenangan terbuka lebar .

2. Verifikasi berlapis tidak berjalan.
Setiap target seharusnya punya dasar hukum, dokumen permohonan, identitas perkara, dan persetujuan pejabat berwenang.

Kalau proses ini hanya mengandalkan instruksi internal, sistem rentan disalahgunakan orang yang punya jabatan dan akses .

3. Audit trail lemah.
Penambahan nomor, perubahan konfigurasi, pengaktifan penyadapan, pengambilan hasil, sampai penghapusan data harus tercatat otomatis dan tidak bisa diubah.

Kalau log-nya bisa dimodifikasi atau dihapus, tidak ada cara untuk melacak siapa melakukan apa .

4. Tidak ada pengawasan independen.
Aktivitas penyadapan sepanjang 2025–2026 seharusnya memunculkan anomali jika ada pengawasan berkala.

Fakta bahwa penyadapan berlangsung lama tanpa terdeteksi menunjukkan tidak ada pemantauan independen yang berjalan.

Baca Juga: Bukan Pegasus, Ini LIMS: Sistem Resmi Polisi yang Dipakai untuk Sadap Presiden

Tabel: Celah LIMS dan Dampaknya

Sumber: keterangan CISSReC dan Bareskrim Polri, November 2026 .

Ancaman dari Dalam, Bukan dari Luar

Ini bagian yang paling sering luput dari perhatian publik. Kita terbiasa membayangkan peretas sebagai orang asing di balik layar, bekerja dari negara jauh, menembus firewall dengan kode-kode rumit.

Dalam kasus LIMS, ancamannya justru datang dari orang dalam.

“Ancaman tidak selalu datang dari peretas luar. Ancaman yang paling berbahaya justru muncul dari dalam organisasi—dari pihak yang memiliki legitimasi dan hak akses atas sistem,” kata Pratama .

Prinsip yang dilanggar sederhana: separation of duties dan least privilege. Satu orang tidak boleh punya kendali penuh.

Setiap pengguna hanya boleh punya akses sesuai tugasnya. Administrator sistem, misalnya, tidak otomatis boleh menentukan target penyadapan atau menghapus rekaman operasional .

Apa yang Bisa Dipelajari Warga Biasa?

Kamu mungkin tidak punya LIMS. Tapi prinsip yang sama berlaku untuk hidup digitalmu.

Kalau kamu memakai satu password untuk semua akun, kamu sedang melanggar separation of duties.

Kalau kamu memberikan akses admin ke semua orang di grup keluarga, kamu sedang mengabaikan least privilege.

Kalau kamu tidak pernah mengecek log aktivitas akun-akun penting, kamu sedang membiarkan audit trail-mu lemah.

Kasus penyadapan Presiden bukan cuma soal politik atau hukum. Ia adalah pengingat bahwa sistem sebesar apa pun bisa bocor kalau tata kelolanya bolong.

Dan tata kelola itu dimulai dari kebiasaan kecil: memisahkan akses, memverifikasi sebelum memberi izin, mencatat aktivitas, dan mengawasi diri sendiri.

Presiden punya tim keamanan siber. Kita cuma punya kebiasaan. Tapi kebiasaan yang benar bisa menyelamatkan data kita lebih baik daripada sistem yang canggih tapi tidak dijaga.