Pupuk Indonesia Tingkatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk 2024, Siap Salurkan 9,55 Juta Ton

AKURAT.CO, PT Pupuk Indonesia (Persero) hari ini mengumumkan kesiapan dalam menyalurkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi pada tahun 2024, sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024 dan perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024.

Kebijakan terbaru ini mencakup peningkatan alokasi pupuk jenis Urea, NPK, dan Organik. Penekanan khusus diberikan pada pupuk organik, yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk lahan sawah di wilayah sentra produksi padi dengan kandungan karbon organik di bawah 2%.

Baca Juga: Taktik Oiwa: Dari J-League ke Mimpi Juara U23 di Qatar!

Tri Wahyudi Saleh, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, mengungkapkan, sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

"Kami siap memastikan distribusi tepat guna ke petani yang terdaftar sebanyak 9,55 juta ton tahun ini.”

Distribusi pupuk bersubsidi meliputi alokasi sebanyak 4.634.626 ton untuk Urea, 4.415.374 ton untuk NPK, dan 500.000 ton untuk pupuk Organik.

Baca Juga: Preview Final Piala Asia U-23, Baku Hantam di Doha: Uzbekistan vs Jepang, Duel Gengsi

Daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan dan Lampung, akan melihat peningkatan signifikan dalam alokasi subsidi ini.

Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok), memenuhi kebutuhan subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor hortikultura dan perkebunan.

“Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari usaha kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami juga mengimbau para petani terdaftar untuk segera melakukan penebusan pupuk di kios resmi melalui aplikasi i-Pubers.”

Tri juga meminta dukungan penuh dari semua distributor dan kios resmi untuk mengintensifkan sosialisasi dan implementasi kebijakan baru ini, agar bisa memberikan manfaat maksimal kepada para petani di Indonesia.