Ibu Muda Semarang Ogah Jadi Kader Dawis: “Waktuku Habis Buat Anak dan Cari Cuan”

JATENG.AKURAT.CO, Buku Dawis warna-warni dan rapat PKK jam 10 pagi resmi jadi momok baru ibu muda Semarang: waktu ngurus anak dan cari cuan makin terjepit, sementara denda dan laporan terus menagih.

Ada satu pemandangan yang mulai akrab di Semarang bulan Oktober 2026 ini. Ibu muda sedang menyalakan laptop untuk meeting kantor, anak balita minta digendong, tiba-tiba grup WhatsApp RT berbunyi: “Yang belum setor jelantah 300 ml, kena denda seribu.”

Belum juga meeting selesai, muncul pesan lain: “Buku Dawis tahun lalu belum diisi, tolong dilengkapi.” Ibu itu diam. Menatap layar. Menarik napas. Kadang ingin membalas, tapi takut dianggap tidak kooperatif.

Baca Juga: Zoom Meeting Jam 10, Rapat PKK Juga Jam 10: Ibu WFH Semarang Pilih Mana?

Farrah Diba, warga Semarang, menangkap keresahan ini dan membuka petisi di Change.org pada 14 Oktober 2026.

Judulnya panjang: “Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien.” Dalam sehari, 1.443 orang menandatangani. Empat hari kemudian, angkanya meledak jadi 3.559.

Pada 21 Oktober, sudah 4.092 dukungan. Isinya bukan penolakan terhadap PKK. Isinya keluhan tentang pelaksanaan yang dinilai tidak lagi ramah pada ibu muda yang punya anak kecil dan harus mencari uang.

Puji, kader PKK di Semarang, buka suara. Ia mengaku keberatan dengan kewajiban membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter setiap pertemuan. Yang tidak membawa, kena denda seribu rupiah.

Baca Juga: Dana RT Rp25 Juta: Kampung Meriah, Tapi Ketua RT Keringetan

“Setiap ada kumpulan, masing-masing anggota PKK itu wajib membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter. Yang tidak membawa itu didenda seribu rupiah,” katanya, dikutip Beritajateng.tv.

Bagi ibu yang sedang mengurus anak dan merintis usaha dari rumah, “wajib bawa jelantah” bukan sekadar tugas lingkungan. Itu biaya tambahan. Itu waktu tambahan.

Yang lebih menguras energi: buku Dawis. Puji menyoroti kewajiban melengkapi administrasi Dasawisma untuk beberapa tahun ke belakang.

“Sebagai pengurus baru, itu agak membebani karena harus membuat administrasinya,” ujarnya.

Baca Juga: Deadline Kantor vs Tagihan PKK: Hidup Milenial Korporat di Semarang Makin Ribet

Bayangkan baru masuk kepengurusan, tapi harus “mewarisi” tumpukan buku warna-warni yang sudah menunggu diisi.

Di era aplikasi dan cloud, masih ada ibu muda yang harus “ngoprek” kertas demi laporan lingkungan.

Sumiati, warga Pedurungan, menyuarakan hal senada. “Pilah sampah dan taman TOGA memang bagus. Tapi kalau dilakukan seminggu sekali, susah bagi yang bekerja. Kami juga butuh waktu untuk istirahat,” katanya.

Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Ibu muda tidak menolak gotong royong.

Mereka hanya menolak gotong royong yang jadwalnya mengabaikan realitas: ada anak yang harus dimandikan, ada pesanan yang harus dikirim, ada deadline kantor yang tidak bisa ditawar.

Baca Juga: Buku Dawis Bikin Mamah Muda Semarang Nggak Bisa Rebahan, Ada Apa?

Di Threads, keluhan ini sudah lebih dulu meledak. Akun @tantikursyaf menulis: “Lagi rame bahas soal ibu2 Semarang tuh sibuk bgt. Ada PKK, PJN, Bank Sampah, Posyandu… TAPI TERUS DISURUH ngeDATA WARGA. SAMPAI DITANYA PAKE KB APA. LAH, MBAK, SAYA INI PENGURUS WARGA APA INTEL BKKBN?! Nggak dikerjain, diteror kelurahan,” tulisnya.

Akun lain menyoroti administrasi manual: “Udah di era digital masih aja suruh ngoprek kertas,” tulisnya.

Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban setiap ibu rumah tangga.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” tegasnya, dikutip RRI.

Ia juga mengakui kader PKK bekerja sukarela, tanpa honor. “Kita ini tidak ada honornya, memang harus berkorban,” ujarnya.

Baca Juga: Ibu-Ibu RT Jadi “Tulang Punggung” Kelurahan, Tapi Gajinya Cuma “Makasih”

Tapi pengorbanan yang diminta mulai sulit dibedakan dari pemaksaan. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, bahkan mengkritik praktik denda bagi kader Dasawisma.

“Tidak bijaksana kalau ada sistem denda-denda kepada kader. Justru harusnya kader ini kita kasih reward, paling tidak kata-kata apresiasi, terima kasih, tapi bukan sifatnya memberi punishment berupa denda,” katanya, Kamis (22/10/2026), dikutip CNN Indonesia.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, menyoroti akar masalahnya: program boleh bagus, tapi eksekusinya kaku.

“Kalau hal seperti itu ternyata menjadi beban, nanti akan kami mintakan untuk didiskusikan dan ditinjau. Karakteristik wilayah perlu diperhitungkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan: “Jangan sampai niatnya pemberdayaan, tapi jadinya pembebanan,” dikutip Jatengnews.

Waktu ibu muda sudah habis. Habis untuk menyusui, menemani anak belajar, mengejar setoran, dan sesekali mencoba rebahan tanpa merasa bersalah.

Menambah rapat PKK di jam produktif, denda jelantah, dan buku Dawis berlapis hanya akan membuat mereka semakin menjauh dari kata “sukarela”.

Kalau PKK ingin tetap hidup, mungkin sudah saatnya berhenti mengukur partisipasi dari kehadiran fisik dan setoran kertas. Ibu yang sedang meeting dengan klien juga sedang membangun keluarga.

Ibu yang sedang mengantar anak ke posyandu juga sedang bekerja. Dan mereka tidak perlu merasa bersalah karena memilih anak dan cuan di atas laporan yang tidak ada honornya.