Zoom Meeting Jam 10, Rapat PKK Juga Jam 10: Ibu WFH Semarang Pilih Mana?

JATENG.AKURAT.CO, Rapat PKK jam 10 pagi di Semarang jadi mimpi buruk bagi ibu-ibu WFH: di satu layar Zoom meeting kantor belum kelar, di layar lain grup WhatsApp RT sudah menagih kehadiran dan setoran laporan.

Ada satu jenis multitasking yang tidak pernah diajarkan di pelatihan soft skill mana pun: menghadiri rapat PKK di balai RW sambil memegang ponsel, dengan satu telinga mendengarkan arahan ketua PKK dan telinga lain mendengarkan manager kantor yang sedang presentasi di Zoom. Bagi sebagian ibu pekerja di Semarang, ini bukan lagi teori. Ini rutinitas.

Farrah Diba, warga Semarang, membuka petisi di Change.org pada 14 Oktober 2026. Judulnya panjang: "Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien".

Baca Juga: Dana RT Rp25 Juta: Kampung Meriah, Tapi Ketua RT Keringetan

Dalam hitungan hari, tanda tangannya meledak. Dari 2.564 orang pada 16 Oktober, menjadi 4.233 pada 20 Oktober, lalu tembus 4.711 dukungan pada 24 Oktober. Isinya bukan penolakan terhadap PKK.

Isinya keluhan tentang jadwal yang bentrok dengan jam kerja, administrasi yang berlapis, dan kegiatan yang digelar di hari-hari produktif.

Yeni Irawan, seorang ibu pekerja yang juga ketua PKK, menulis di Threads: "Aku seorang ibu pekerja plus sebagai ketua PKK jujur lelah dg tuntutan program kegiatannya. Rasanya Armggggghhhhhhh". Kalimat itu bukan drama. Itu pengakuan.

Baca Juga: Deadline Kantor vs Tagihan PKK: Hidup Milenial Korporat di Semarang Makin Ribet

Sumiati, warga Pedurungan, lebih spesifik. "Pilah sampah dan taman TOGA memang bagus. Tapi kalau dilakukan seminggu sekali, susah bagi yang bekerja. Kami juga butuh waktu untuk istirahat," katanya, dikutip dari RMOL Jateng.

Masalahnya bukan programnya. Sampah harus dipilah. Stunting harus dicek. Posyandu harus jalan. Tapi pelaksanaannya digelar di jam yang sama dengan stand-up meeting kantor.

Bagi pekerja WFH, "rapat jam 10 pagi" berarti harus mute mikrofon Zoom, menyalakan kamera seadanya, sambil mencatat poin-poin rapat PKK di buku tulis.

Baca Juga: Buku Dawis Bikin Mamah Muda Semarang Nggak Bisa Rebahan, Ada Apa?

Kalau ketua RT menagih laporan sementara presentasi kantor belum selesai, yang ada cuma keringat dingin.

Ketua TP PKK Semarang, Lies Iswar Aminuddin, buka suara. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban setiap ibu rumah tangga.

"Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial," tegasnya.

Lies juga mendorong pembagian tugas yang fleksibel. Kader bisa mengerjakan tugas dari rumah, mengatur waktu, dan memanfaatkan teknologi.

Baca Juga: Ibu-Ibu RT Jadi “Tulang Punggung” Kelurahan, Tapi Gajinya Cuma “Makasih”

Bagi yang bekerja, kegiatan bisa dilakukan setelah jam kerja atau akhir pekan.

Tapi di lapangan, fleksibilitas itu belum sampai ke grup WhatsApp.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, akhirnya memberi TP PKK waktu satu minggu untuk menyederhanakan sistem administrasi dan prosedur kegiatan kader. "Link dan aplikasi laporan PKK beranak pinak," katanya, Jumat (23/10/2026).

Agustina juga menyoroti tumpang tindih tugas: orang yang sama bisa merangkap sebagai kader PKK, petugas Posyandu, dan relawan JKN. "Faktanya di masyarakat itu orangnya sama. Jadi, harus memilih," ujarnya.

Baca Juga: Defisit BPJS Rp2 Triliun per Bulan: Antara Layanan yang Harus Tetap Mutu dan Negara yang Tak Boleh Terus Menambal

Ironinya, PKK memang organisasi sosial. Tanpa honor. Lies sendiri mengakui: "Kita ini tidak ada honornya, memang harus berkorban," katanya.

Tapi pengorbanan yang diminta bukan cuma tenaga. Ini soal waktu. Dan waktu bagi ibu pekerja WFH adalah barang yang paling mahal.

Di satu sisi, kantor menuntut produktivitas. Di sisi lain, lingkungan menuntut kehadiran. Kalau keduanya bertabrakan di jam 10 pagi, yang kalah biasanya adalah istirahat.

Perempuan yang bekerja dari rumah sudah menanggung beban ganda: pekerjaan kantor dan urusan domestik dilakukan di ruang yang sama.

Menambah rapat PKK di jam produktif hanya memperpanjang daftar konflik peran itu. Bukan berarti mereka menolak bergotong royong.

Mereka hanya menolak gotong royong yang jadwalnya ditentukan seolah semua orang punya waktu luang yang sama.

Kalau PKK mau tetap relevan, mungkin sudah saatnya berhenti mengukur partisipasi dari jumlah kehadiran fisik. Kehadiran di grup WhatsApp juga kehadiran.

Setoran laporan lewat aplikasi juga kontribusi. Dan ibu yang sedang Zoom meeting dengan klien tidak perlu merasa bersalah karena tidak bisa datang ke balai RW jam 10 pagi.