Buku Dawis Bikin Mamah Muda Semarang Nggak Bisa Rebahan, Ada Apa?

JATENG.AKURAT.CO, Buku Dawis yang seharusnya jadi catatan ringkas warga mendadak berubah jadi momok: mamah muda di Semarang sampai kewalahan, rebahan santai pun jadi barang langka.

Siapa sangka, buku tipis berwarna-warni yang biasa nangkring di meja rapat RT bisa bikin ibu-ibu muda Semarang kehilangan waktu istirahatnya.

Bukan karena isinya berat. Justru sebaliknya: buku itu minta diisi ulang, dirapikan, dan “dioprek” manual sampai berlembar-lembar. Sementara tuntutan hidup makin kompleks.

Baca Juga: Ibu-Ibu RT Jadi “Tulang Punggung” Kelurahan, Tapi Gajinya Cuma “Makasih”

Buku Dawis—singkatan dari Dasawisma—adalah administrasi wajib di level rukun tetangga. Isinya data keluarga: jumlah anggota, pekerjaan, kondisi rumah, sampai catatan ibu hamil dan balita. Versi cetaknya bermacam-macam warna.

Ada buku hijau, cokelat, pink. Semua harus diisi tangan, bukan lewat aplikasi.

Puji, kader PKK sekaligus warga Semarang, merasakan langsung getirnya. Sebagai pengurus baru, ia diwajibkan melengkapi buku Dawis untuk beberapa tahun ke belakang.

Baca Juga: Defisit BPJS Rp2 Triliun per Bulan: Antara Layanan yang Harus Tetap Mutu dan Negara yang Tak Boleh Terus Menambal

“Sebagai pengurus baru, itu agak membebani karena harus membuat administrasinya,” katanya, dikutip dari beritajateng.tv. Bayangkan: baru masuk kepengurusan, tapi harus “mewarisi” tumpukan dosa administrasi pendahulu.

Beban itu bukan cuma soal buku. Puji juga menyoroti kewajiban membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter setiap pertemuan.

Yang tidak bawa kena denda seribu rupiah. Frekuensi kegiatan pemilahan sampah dan perawatan taman TOGA dinilai terlalu padat.

“Kami juga butuh waktu untuk istirahat,” ujar Sumiati, warga Pedurungan, di bataviapos.

Baca Juga: Geger Isu BPJS Kesehatan Mau Diganti? Warga Semarang Jangan Panik, Cek Faktanya di Sini!

Sumiati bukan nama asing di linimasa Semarang. Ia dan ibu-ibu lain di grup WhatsApp kampung harus menyusun sendiri jadwal Posyandu, mengatur alokasi waktu, sampai memastikan acara jalan.

Tugas yang seharusnya jadi ranah kelurahan atau puskesmas, kini mengalir deras ke pundak kader Dawis.

“Lama-lama merasa kalau sebenarnya ini semua tugas pegawai kelurahan/puskesmas, tp malah dilimpahkan ke RT/Dawis. Mereka tinggal menerima data jadi saja,” tulis akun @monicamundiii di Threads.

Puncaknya, protes itu nggak berhenti di media sosial. Farrah Diba menggagas petisi daring bertajuk “Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien” pada 14 Oktober 2026. Dalam hitungan hari, petisi itu tembus ribuan tanda tangan.

Hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 3.866 warga telah menandatangani. Tuntutannya jelas: pangkas administrasi manual, longgarkan jadwal, dan berhenti memperlakukan kader sukarela seperti pegawai yang digaji.

Pemerintah Kota Semarang akhirnya buka suara. Ketua TP PKK Semarang menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan PKK bukan kewajiban setiap ibu rumah tangga.

PKK harus kembali jadi wadah gotong royong, bukan beban formal yang mengikat. Wali Kota juga meminta tata kelola dievaluasi.

Tapi sampai kini, buku-buku warna-warni itu masih ada. Masih menunggu diisi.

Dan mamah-mamah muda di Semarang masih berjuang keras untuk sekadar bisa rebahan santai di akhir pekan.