Deadline Kantor vs Tagihan PKK: Hidup Milenial Korporat di Semarang Makin Ribet

JATENG.AKURAT.CO, Deadline kantor jam lima, tapi grup PKK minta setoran laporan jam tujuh malam: milenial korporat di Semarang kini berjuang keras mempertahankan status “sukarela” yang rasanya kayak kerja kedua tanpa gaji.

Ada satu momen di bulan Oktober 2026 yang bikin linimasa Semarang panas. Bukan soal harga tiket konser. Bukan soal kenaikan pajak.

Tapi soal ibu-ibu muda yang kerja kantoran, punya jabatan, punya target, lalu pulang ke rumah dan mendapati buku Dawis menunggu diisi, minyak jelantah belum disetor, dan tautan aplikasi PKK sudah numpuk di grup WhatsApp.

Baca Juga: Buku Dawis Bikin Mamah Muda Semarang Nggak Bisa Rebahan, Ada Apa?

Farrah Diba, warga Semarang, membuka Change.org pada 14 Oktober 2026. Isinya bukan keluhan soal kopi atau kuota. Ia menulis petisi tentang PKK.

Dalam sepuluh hari, tanda tangannya menembus 4.659 orang. Isinya daftar tujuh persoalan: sampah rumah tangga, minyak jelantah, TOGA, seragam, administrasi berlapis, sampai beban ganda Posyandu dan JKN.

Yang bikin petisi ini resonan bukan karena isinya radikal. Justru karena terlalu familiar.

Yeni Irawan, seorang ibu pekerja yang juga ketua PKK, menulis di Threads: “Aku seorang ibu pekerja plus sebagai ketua PKK jujur lelah dg tuntutan program kegiatannya. Rasanya Armggggghhhhhhh” .

Baca Juga: Ibu-Ibu RT Jadi “Tulang Punggung” Kelurahan, Tapi Gajinya Cuma “Makasih”

Kalimat itu bukan hyperbole. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan kantor, urusan rumah tangga, dan tanggung jawab sebagai ketua PKK.

Sumiati, warga Pedurungan, lebih spesifik lagi. “Pilah sampah dan taman TOGA memang bagus. Tapi kalau dilakukan seminggu sekali, susah bagi yang bekerja. Kami juga butuh waktu untuk istirahat,” katanya.

Masalahnya bukan programnya. Sampah harus dipilah. Stunting harus dicek. Posyandu harus jalan.

Tapi pelaksanaannya digelar di hari-hari produktif, saat orang kantoran masih mengejar closing atau presentasi.

Baca Juga: Defisit BPJS Rp2 Triliun per Bulan: Antara Layanan yang Harus Tetap Mutu dan Negara yang Tak Boleh Terus Menambal

Kegiatan sosialisasi wajib dihadiri pengurus. Kader yang telat setor laporan pilah sampah kena denda. Yang tidak pakai seragam juga kena denda.

Bagi milenial korporat yang terbiasa dengan dashboard dan otomatisasi, “denda karena tidak pakai seragam PKK” terdengar seperti lelucon yang tidak lucu. Tapi ini bukan lelucon. Ini tata kelola.

Yang lebih rumit: orangnya sering kali sama. Satu kader bisa merangkap sebagai kader PKK, kader Posyandu, dan petugas JKN yang mendapat honor dari BPJS Kesehatan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengakui itu. “Faktanya di masyarakat itu orangnya sama. Jadi, harus memilih. Kemudian relawan pendataan JKN, ini sama. Petugas JKN ini adalah orang yang mendapat honor dari BPJS Kesehatan. Ini juga bukan tugas PKK,” ujarnya.

Baca Juga: Geger Isu BPJS Kesehatan Mau Diganti? Warga Semarang Jangan Panik, Cek Faktanya di Sini!

Tapi pengakuan itu datang setelah petisi bergulir. Sebelumnya, Ketua TP PKK Semarang, Listyati Purnama Rusdiana, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban setiap ibu rumah tangga.

Organisasi ini berlandaskan semangat kerelawanan. Tidak ada aturan yang mengharuskan semua ibu-ibu ikut.

Di atas kertas, benar. Di lapangan, lain cerita. Warga menagih ketegasan itu sampai ke grup RT. Kalau memang tidak wajib, tolong umumkan sampai bawah. Jangan cuma di atas.

Agustina akhirnya memberi TP-PKK waktu satu minggu untuk menyederhanakan sistem administrasi dan prosedur kegiatan kader.

Ia mengakui banyaknya tautan dan aplikasi yang harus diisi kader. “Link dan aplikasi laporan PKK beranak pinak,” katanya.

Milenial korporat di Semarang tidak menolak gotong royong. Mereka menolak gotong royong yang punya deadline, denda, dan tumpang tindih job desc.

Mereka sudah punya satu kantor. Tidak perlu kantor kedua yang bayarannya senyum dan foto bersama.

Kalau PKK mau tetap hidup, mungkin harus berhenti memperlakukan kader seperti bawahan yang siap sedia 24 jam.

Sukarela itu seharusnya berarti bisa bilang “minggu ini aku nggak bisa, ada deadline.” Bukan berarti “sukarela” di atas kertas, tapi “wajib” di grup WhatsApp.