ASN Temanggung Dibilang Netral, Tapi Tekanan dari Tetangga Sendiri Kadang Lebih Keras dari Pluit Kampanye

JATENG.AKURAT.CO, Menjelang Pilkades Serentak di 14 desa Temanggung pada 29 Oktober 2026, imbauan netralitas ASN dan aparat sudah digelar, tapi di lapangan tekanannya bukan cuma dari calon, melainkan dari tetangga, keluarga, dan grup WhatsApp kampung.

Joko (bukan nama sebenarnya) sudah dua minggu tidur tidak nyenyak.

Ia seorang ASN di salah satu kecamatan di Temanggung. Jabatannya bukan strategis. Bukan camat. Bukan kades.

Cuma staf yang mengurus administrasi desa. Tapi menjelang Pilkades, namanya tiba-tiba disebut-sebut di grup WhatsApp warga.

“Ada yang bilang saya condong ke salah satu calon. Padahal saya cuma ikut rapat panitia,” katanya, suaranya pelan.

Tekanan tidak datang dari calon. Tidak juga dari tim sukses. Tekanan datang dari tetangga sendiri.

Dari orang yang setiap pagi menyapa di warung. Dari saudara yang kebetulan jadi pendukung salah satu bakal calon.

“Kalau dari calon, saya masih bisa bilang tidak. Kalau dari tetangga, susah. Nanti dianggap sombong,” ujarnya.

Joko bukan satu-satunya. Di 14 desa yang menggelar Pilkades serentak, ASN dan perangkat desa berada di titik paling rawan.

Mereka bukan penyelenggara. Tapi mereka tahu siapa mendaftar, siapa punya basis massa, dan siapa yang paling berpeluang menang. Informasi kecil itu, di kampung, bisa jadi alat tekan.

Baca Juga: Fenomena Downgrade Dari Flagship Rp22 Juta ke Midrange Rp4 Juta: Turun Kelas atau Naik Kelas?

Apel gelar pasukan, tapi netralitas ASN bukan cuma soal polisi

Senin, 19 Oktober 2026, Bupati Temanggung Agus Setyawan memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pilkades di Polres Temanggung.

Ia menekankan netralitas seluruh personel. Bukan cuma polisi. Tapi juga TNI, Satpol PP, dan aparat terkait.

“Berikan pelayanan dan jaga netralitas terhadap calon dengan perlakuan yang sama. Tidak mengurangi tindakan tegas terhadap siapa saja yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku,” kata Agus, dikutip Krjogja.

Kalimat itu tegas. Tapi ASN tidak disebut eksplisit dalam apel tersebut.

ASN berada di wilayah abu-abu: bukan aparat keamanan, tapi juga bukan warga biasa. Mereka punya atasan. Mereka punya kode etik. Tapi mereka juga punya keluarga di desa yang ikut Pilkades.

Kepala Desa di 14 desa itu berakhir masa jabatannya pada 27 Desember 2026. Artinya, seluruh tahapan berjalan di bawah bayang-bayang transisi.

ASN yang selama ini bekerja dengan kades lama harus siap bekerja dengan kades baru. Di sinilah netralitas diuji, bukan di atas panggung apel, tapi di ruang kerja sehari-hari.

Baca Juga: Kopi Saset di Pantry Vs Kopi Ojol: Ada Filosofi Mahal di Balik Rp2.000 dan Rp25.000

34 pendaftar, 9 di Desa Kedu: kompetisi ketat, tekanan naik

Pilkades kali ini tidak sepi peminat. Plt Kepala Dinpermades Temanggung Eko Budi Mulyanto menyebut ada sekitar 34 orang mendaftar sebagai bakal calon di 14 desa.

Desa Kedu jadi yang paling ramai dengan sembilan pendaftar. Karena ketentuan maksimal lima calon, empat orang harus diseleksi.

“Yang lebih dari lima hanya Kedu. Di Kedu ada sembilan pendaftar, karena ketentuannya maksimal lima calon, sehingga harus diseleksi empat orang,” kata Eko, dikutip Suara Merdeka.

Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, juga jadi perhatian khusus. Polres sudah memetakan potensi kerawanan di sana.

“Untuk Ketitang, Kecamatan Jumo, itu sudah menjadi perhatian khusus. Jajaran Polres sudah merapat,” ujarnya.

Semakin banyak calon, semakin banyak kepentingan. Semakin banyak kepentingan, semakin besar godaan untuk menarik ASN ke salah satu kubu.

Bukan dengan uang. Kadang cukup dengan kedekatan. Kadang cukup dengan janji bahwa “kamu tetap aman kalau saya menang”.

352 polisi, tapi yang mengawasi ASN siapa?

Kapolres Temanggung AKBP Didik Sulaiman menyiapkan 352 personel Polri untuk mengamankan Pilkades.

Penempatannya disesuaikan dengan tingkat kerawanan desa, berkisar empat sampai delapan personel per desa. Desa dengan kategori sangat rawan mendapat delapan personel.

Pengamanan itu untuk menjaga agar pemungutan suara berjalan lancar. Tapi pengawasan netralitas ASN bukan tugas polisi.

Itu tugas inspektorat, BKD, dan atasan langsung. Masalahnya, di kampung, atasan langsung kadang adalah orang yang sama yang ikut mendukung salah satu calon.

Joko merasakan itu. Ia pernah diminta “membantu” mengurus data pendukung salah satu calon. Permintaan itu datang bukan dari calon, tapi dari orang yang punya jabatan di atasnya.

“Saya bilang saja sedang sibuk. Tapi setelah itu saya takut dibilang tidak loyal,” katanya.

Ketakutan seperti ini yang tidak masuk dalam laporan resmi. Tidak masuk dalam apel gelar pasukan. Tidak masuk dalam siaran pers. Tapi nyata.

Netralitas bukan cuma tidak memihak, tapi juga tidak terlihat memihak

Bupati Agus dalam amanatnya juga meminta personel menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik pribadi maupun instansi.

Bagi ASN, “mencoreng nama baik” bisa berarti hal yang sangat kecil: foto bersama calon di acara hajatan, komentar “semoga menang” di status WhatsApp, atau sekadar berdiri di dekat posko pemenangan.

Di kampung, simbol lebih kuat daripada pernyataan. ASN yang tidak memihak pun bisa dianggap memihak kalau salah berdiri. Salah senyum. Salah like.

Joko sekarang memilih menghindari hajatan. Tidak datang ke acara yang dihadiri bakal calon.

Tidak membalas pesan dari nomor yang tidak dikenal. “Saya cuma ingin Pilkades selesai, terus kembali kerja normal,” katanya.

Kalimat itu sederhana. Tapi di baliknya ada ketegangan yang tidak pernah masuk berita.