Refleksi Tahun Perdana Agustina–Iswar, Dari Normalisasi Muara hingga Disiplin Izin Bangunan

Refleksi

JATENG.AKURAT.CO, Tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin di Kota Semarang dapat dibaca sebagai fase pembenahan fondasi.

Bukan sekadar merespons banjir musiman, pasangan ini memilih menata ulang simpul-simpul kendali kota dari hulu tata ruang hingga hilir kebocoran pendapatan.

Dalam pemaparan refleksi satu tahun di Semarang Timur, Agustina tidak hanya menyodorkan angka capaian, tetapi juga mengakui titik lemah tata kelola yang selama ini menjadi beban laten ibu kota Jawa Tengah itu.

Menggeser Fokus

Alih-alih melihat banjir sebagai peristiwa tahunan yang ditangani secara ad hoc, Pemkot mengubah pendekatan menjadi sistemik. Evaluasi dilakukan pada titik-titik kendali aliran air, terutama kawasan muara yang selama ini menjadi simpul krusial.

Gangguan aliran akibat konstruksi tertentu sempat memicu genangan panjang di wilayah timur seperti Genuk dan sekitarnya. Pembongkaran struktur penghambat aliran menjadi salah satu langkah korektif yang diklaim berdampak signifikan. Kini, banjir disebut lebih bersifat limpasan cepat ketimbang genangan berhari-hari.

Bagi Agustina, realitas geografis Semarang sebagai kota pesisir memang tidak memungkinkan eliminasi total banjir. Yang dikejar adalah pengurangan durasi dan dampak.

Kolam Retensi Mikro dan Pemetaan Aset

Strategi lanjutan diarahkan pada pembangunan kolam retensi mikro di sepanjang jalur air. Konsepnya memecah konsentrasi debit agar tidak menumpuk di satu titik. Pemerintah kota menginventarisasi lahan milik daerah untuk difungsikan sebagai penahan sementara sebelum air dialirkan ke laut.

Langkah ini dilengkapi penyusunan peta jalan infrastruktur lintas kewenangan—mengintegrasikan peran pemerintah pusat, provinsi, dan kota agar tidak terjadi tumpang tindih proyek.

Pendekatan tersebut relatif hemat anggaran. Dengan fiskal yang terbatas, efektivitas tata kelola dinilai lebih penting daripada proyek besar yang menyedot biaya tinggi namun kurang presisi.

Memburu PAD, Menutup Kebocoran

Di sektor fiskal, pemerintah kota menaruh perhatian besar pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hiburan dan restoran melampaui target, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Namun capaian itu belum dianggap ideal. Sistem pemungutan yang masih manual dinilai membuka ruang kebocoran. Karena itu, pemasangan sistem geotagging dan pemantauan transaksi secara real time disiapkan untuk meningkatkan transparansi.

Pendekatan ini memperlihatkan orientasi baru: pembangunan infrastruktur tidak mungkin berjalan tanpa fondasi pendapatan yang sehat. Setiap rupiah yang bocor berarti memperlambat proyek pengendalian banjir dan peningkatan layanan publik.

Reformasi Perizinan dan Tata Ruang

Isu lain yang menjadi sorotan adalah disiplin tata ruang. Banyak kawasan permukiman berkembang tanpa memperhatikan jalur air alami. Drainase menyempit, resapan berkurang, dan titik genangan baru bermunculan.

Mulai 2026, sistem perizinan akan diperketat dan diintegrasikan antarinstansi. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), KRK, hingga izin lingkungan wajib sesuai rencana tata kota. Ketidaksesuaian berarti penolakan izin.

Penertiban kawasan yang berdiri di atas jalur banjir, termasuk lapak permanen di Jalan Gajah, menjadi contoh kebijakan tak populer yang diambil demi kepentingan jangka panjang. Pemerintah menyadari langkah ini berisiko secara politik, tetapi dianggap perlu untuk memutus siklus masalah.

Antara Tekanan Politik dan Realitas Anggaran

Tahun pertama ini juga diwarnai dinamika anggaran. Usulan belanja sosial bernilai ratusan miliar rupiah memantik perdebatan publik. Di satu sisi, kebutuhan kegiatan sosial dan seremonial tetap ada. Di sisi lain, prioritas infrastruktur dan stabilitas fiskal tidak bisa dikompromikan.

Pemkot mencoba menyeimbangkan dengan mendorong pemberdayaan masyarakat. Perbaikan fasilitas lingkungan skala kecil diarahkan melalui skema bantuan terbatas, agar APBD dapat difokuskan pada proyek berdampak luas.

Tahun Konsolidasi, Bukan Tahun Euforia

Jika dirangkum, tahun pertama Agustina–Iswar bukan periode lompatan dramatis, melainkan konsolidasi mendasar. Fokusnya bukan sekadar membangun, tetapi membenahi sistem yang menopang pembangunan itu sendiri.

Tantangan ke depan tetap besar: perubahan iklim, pertumbuhan properti, serta tekanan fiskal akan terus menguji konsistensi kebijakan. Keberhasilan pasangan ini sangat bergantung pada implementasi apakah sistem pengawasan pajak berjalan efektif, kolam retensi berfungsi optimal, dan disiplin tata ruang benar-benar ditegakkan tanpa kompromi.

Semarang kini berada pada persimpangan. Dengan fondasi yang sedang dirapikan, arah perubahan mulai terlihat. Namun perjalanan menuju kota pesisir yang tangguh masih panjang, dan tahun pertama ini baru menjadi bab awal dari upaya merombak pola lama menuju tata kelola yang lebih tertib dan adaptif.