Pekerja Kontrak vs Tetap di Jateng 2027: UMK Sama, Tapi Gaji Bisa Beda Rp1 Juta

JATENG.AKURAT.CO, Simulasi UMK Jateng 2027 memang berlaku sama untuk pekerja kontrak dan pekerja tetap, tapi di lapangan dua status ini hidup di jalur berbeda: yang satu berjuang agar gajinya tidak di bawah UMK, yang satu sudah punya struktur skala upah, THR, dan pesangon—dan di sinilah “adil” berubah jadi kata yang mahal.

Bayangkan dua pekerja di Semarang. Yang pertama, Rina, statusnya kontrak setahun. Gajinya persis UMK. Tidak ada tunjangan. Kontraknya diperpanjang setiap tahun, dan setiap kali diperpanjang, ia dianggap “pekerja baru” untuk urusan upah. Yang kedua, Slamet, sudah lima tahun jadi pekerja tetap. Gajinya UMK plus struktur skala upah, plus tunjangan, plus THR. Di slip gaji, selisihnya bisa Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Di atas kertas, keduanya dilindungi UMK yang sama. Di rekening, hidup mereka berbeda.

Simulasi UMK 2027: Angka yang Sama, Nasib yang Beda

Pembahasan UMK 2027 masih berlangsung di Dewan Pengupahan Jawa Tengah. KSPI mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen. Kalau usulan itu dipakai, beberapa daerah akan bergerak seperti ini:

Sumber: simulasi berdasarkan UMK 2026 dan usulan KSPI .

Angka ini berlaku untuk semua pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tanpa memandang status kontrak atau tetap. Di titik ini, Rina dan Slamet—kalau sama-sama baru setahun bekerja—berada di garis start yang sama.

PP 49/2025: Garis Pemisah yang Tidak Pernah Dibaca Pekerja Kontrak

Di sinilah masalahnya. PP No. 49/2025 mengatur bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan harus mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan, dengan mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi .

Artinya, setelah setahun, UMK bukan lagi patokan. Yang berlaku adalah struktur skala upah. Bagi pekerja tetap, ini bisa berarti kenaikan. Bagi pekerja kontrak yang kontraknya terus diperpanjang, ini bisa berarti tetap di UMK, karena statusnya selalu dianggap “baru”.

PP 49/2025 sebenarnya menegaskan bahwa ketentuan upah bagi PKWT—termasuk pekerja harian lepas dan pekerja satuan hasil—dimaksudkan agar tidak terjadi diskriminasi antara pekerja tetap dan kontrak . Tapi niat baik di atas kertas tidak selalu sampai ke slip gaji.

Rina: Kontrak Setahun, Gaji Persis UMK, Tanpa THR

Rina bukan nama fiktif. Ia adalah potret dari banyak pekerja kontrak di Jawa Tengah. Di LaporGub Jateng, ada aduan dengan nomor LGMB95805063 yang menyebut gaji hanya Rp2.316.800, sementara UMK Kabupaten Magelang 2026 yang sah adalah Rp2.607.790 . Selisihnya Rp290.990 per bulan. Itu bukan angka kecil. Itu setara uang kos selama dua minggu.

Di Semarang, kasus serupa muncul. Seorang pekerja honorer yang dialihkan ke sistem outsourcing mengeluh gajinya tetap di bawah UMK Semarang. “Peralihan status ke pihak ketiga (vendor) ternyata tidak mengubah nominal slip gajinya yang masih bertahan di bawah standar,” tulis Ayo Semarang .

Rina tidak mendapat THR penuh. Tidak ada pesangon. Tidak ada jaminan pensiun. Kalau kontraknya tidak diperpanjang, ia pulang tanpa apa-apa. Dan setiap kali kontrak baru ditandatangani, masa kerjanya dianggap nol. Upah minimum kembali menjadi patokan. Struktur skala upah tidak pernah menyentuhnya.

Slamet: Pekerja Tetap, UMK Plus Struktur Skala

Slamet sudah lima tahun bekerja. Ia bukan pekerja kontrak. Ia punya surat pengangkatan tetap. Gajinya tidak lagi mengikuti UMK. Gajinya mengikuti struktur skala upah yang disusun perusahaan.

Kalau UMK Semarang 2027 naik ke Rp4.053.371, dan perusahaan menerapkan struktur skala upah dengan kenaikan 5 persen untuk masa kerja lima tahun, gaji Slamet bisa berada di kisaran Rp4.256.040. Tambah tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan THR. Jumlahnya bisa Rp4,5 juta sampai Rp5 juta per bulan.

Bandingkan dengan Rina yang tetap di Rp4.053.371, tanpa tunjangan, tanpa THR penuh. Selisihnya bisa Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Dalam setahun, selisihnya cukup untuk membeli motor bekas, atau membayar uang muka kos.

Tabel: Simulasi Upah Kontrak vs Tetap di Semarang 2027

Ilustrasi berdasarkan PP 49/2025 dan simulasi UMK 2027 .

KHL: Rp4,1 Juta, dan Kontrak yang Selalu Di Bawahnya

KHL Kota Semarang, menurut survei Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) bersama akademisi Undip, berada di kisaran Rp4,1 juta. Sementara KHL Jawa Tengah sekitar Rp3,5 juta .

Dengan UMK 2027 simulasi 9,5 persen, Rina—pekerja kontrak di Semarang—menerima Rp4.053.371. Itu masih Rp47 ribu di bawah KHL. Slamet, pekerja tetap, bisa berada di atas KHL. Tapi di Banjarnegara, baik Rina maupun Slamet sama-sama berada di bawah KHL. UMK 2027 di sana hanya Rp2.548.955, sementara KHL provinsi saja Rp3,5 juta.

Jadi, perdebatan “kontrak vs tetap” bukan cuma soal status. Ini soal siapa yang punya akses ke struktur skala upah, dan siapa yang selalu dianggap pekerja baru.

“Imbang” Hanya Berlaku di Atas Kertas

UMK 2027 akan diumumkan paling lambat 30 November 2026. Sampai saat itu, semua angka ini masih simulasi. Tapi satu hal sudah pasti: UMK berlaku sama untuk pekerja kontrak dan tetap hanya selama masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah itu, yang menentukan adalah struktur skala upah—dan tidak semua perusahaan menerapkannya dengan adil.

Pekerja kontrak seperti Rina tidak menuntut gaji setara manajer. Mereka menuntut agar setelah bertahun-tahun bekerja, status “kontrak” tidak terus dipakai untuk menahan upah di batas minimum. Pekerja tetap seperti Slamet juga tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin struktur skala upah benar-benar dijalankan, bukan cuma di atas kertas.

Kalau UMK 2027 naik tapi struktur skala upah tidak jalan, maka yang terjadi bukan “imbang”. Yang terjadi adalah pekerja kontrak tetap di UMK, pekerja tetap naik pelan, dan KHL terus menjauh. Di titik itu, UMK bukan lagi jaring pengaman. Ia hanya garis start yang tidak pernah berpindah.