Gempar! Demo Filipina Terinspirasi Indonesia, Rakyat Marah Anak Pejabat Foya-Foya Saat Negara Banjir!

JATENG.AKURAT.CO, Setelah Indonesia, kini giliran Filipina yang bergejolak. Gelombang protes besar-besaran melanda Filipina, dan yang mengejutkan, banyak yang menyebut demo ini terinspirasi dari keberanian rakyat Indonesia!
Di tengah derita banjir yang tak kunjung usai, rakyat Filipina murka melihat anak-anak pejabat hidup mewah dan berfoya-foya menggunakan uang negara.
Demo Indonesia Jadi Inspirasi, Protes 'Nepo Baby' Menggema
Demo di Indonesia beberapa waktu lalu memang mendapat perhatian dunia, bahkan sampai membuat warga Filipina dan Malaysia mengirimkan bantuan makanan dan minuman untuk para pendemo dan driver ojol di Indonesia.
Keberanian rakyat Indonesia melawan korupsi rupanya jadi pemicu semangat. "Kalau Indonesia bisa, kita juga pasti bisa!" begitulah seruan yang bermunculan di media sosial Filipina.
Protes ini awalnya muncul di TikTok, di mana banyak postingan mengunggah gaya hidup mewah anak-anak pejabat, atau yang biasa disebut Nepo Baby.
Mulai dari memakai baju desainer, liburan ke luar negeri, membeli mobil mewah, hingga naik private jet. Semua kemewahan ini diyakini didanai pakai uang negara, uang pajak rakyat.
Kegiatan "Nepo Baby Shaming" ini semakin meluas setelah pada 27 Agustus 2025, Presiden Bongbong Marcos secara mengejutkan memerintahkan audit gaya hidup para pejabat dan keluarganya.
Ia menegaskan, jika ada pejabat atau keluarganya yang punya gaya hidup mewah tapi gajinya tidak sebanding, patut dicurigai berasal dari korupsi.
Anggaran Banjir Ratusan Triliun, Banjir Tetap Terjadi!
Presiden Marcos juga membongkar fakta mengejutkan: dari 2.409 perusahaan kontraktor yang terlibat di proyek pengendalian banjir nasional, 15 di antaranya bermasalah.
Meskipun angka 15 terkesan kecil (0,6%), ternyata 15 perusahaan bermasalah ini menguras 18% dari total anggaran pengendalian banjir yang senilai 545 miliar peso (hampir Rp150 triliun)!
Jika dihitung, 15 perusahaan bermasalah itu mendapat dana sekitar Rp1,8 triliun, sementara rata-rata perusahaan lain hanya Rp51 miliar.
Melihat fakta ini, jelas masyarakat Filipina marah besar. Apalagi, anggaran penanggulangan banjir ini sudah dikeluarkan sejak 2022, namun banjir tetap terjadi di mana-mana, bahkan memakan ratusan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tak terhitung.
Banyak yang mempertanyakan, ke mana perginya uang ratusan triliun peso itu?
Investigasi menunjukkan banyak alamat perusahaan kontraktor pengendalian banjir hanya mengarah ke rumah kecil di pemukiman kumuh.
Banyak yang ternyata adalah perusahaan bodong, atau proyek banjir ini hanyalah "proyek hantu" yang tidak berwujud.
Protes Memanas: Balon Air Selokan Hingga Lumpur
Setelah bukti-bukti dibeberkan oleh Presiden, kecurigaan rakyat Filipina tervalidasi. Protes yang semula hanya dilakukan secara digital, pelan-pelan berubah menjadi unjuk rasa di jalanan.
Pada 4 September 2025, massa melakukan demo ke Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya.
Di sana, mereka melempari kantor departemen itu dengan balon berisi air selokan dan buah busuk.
Kemarahan memuncak karena rumah mereka tenggelam diguyur banjir, sementara para pejabat tenggelam dalam kekayaan yang dibiayai rakyat.
Di hari yang sama, para pendemo juga mendatangi kantor Star Construction di Pasig City, salah satu perusahaan kontraktor milik keluarga Discaya.
Suami istri Discaya, Sarah dan Kerly Discaya, dijuluki "duo raja dan ratu pengendalian banjir" setelah terungkap enam perusahaan milik mereka terlibat dalam proyek pengendalian banjir nasional.
Pendemo melempari kantor dengan lumpur dan mencoret-coret dindingnya dengan tulisan-tulisan protes.
Keesokan harinya, unjuk rasa berlanjut di depan gedung DPR saat anggota parlemen sedang mengadakan sidang.
Pihak keluarga Discaya dan Nepo Baby lainnya merasa tidak terima, menganggap itu tindakan kriminal dan mengklaim anak-anak mereka kena mental akibat Nepo Baby Shaming.
Namun, masyarakat terus menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Janji Pemerintah dan Tuntutan MBC
Melihat aksi masyarakat, pemerintah Filipina berjanji akan menginvestigasi masalah korupsi dana pengendalian banjir ini secara menyeluruh.
Mereka juga memahami kemarahan rakyat, sambil mengingatkan agar tidak terjadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan seperti yang pernah terjadi di Indonesia.
Selain itu, MBC (Makati Business Club), aliansi 30 organisasi bisnis dan sipil paling berpengaruh di Filipina, juga menuntut penyelidikan menyeluruh tentang korupsi di proyek infrastruktur pemerintah.
Menurut mereka, korupsi di sektor ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat karena membuat banyak orang jadi korban.
Mereka juga mengeluarkan rekomendasi hukum untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan, mulai dari transparansi anggaran hingga keterlibatan langsung masyarakat.
Protes dan demo yang terjadi di Filipina ini memang berakar dari masalah korupsi yang memanas.
Rakyat Filipina sudah muak dengan korupsi, apalagi yang berkaitan dengan dana pengendalian banjir yang telah merenggut ribuan korban dan rumah.
Mereka terinspirasi oleh demo di Indonesia, menjadi lebih berani dan percaya diri bahwa suara mereka bisa didengar pemerintah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










