Kabinet Ada Tambahan 14 Kementerian Baru, KemenPANRB Isyaratkan CPNS 2025 Akan Segera Dibuka?

JATENG.AKURAT.CO, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dibantu oleh 48 menteri.

Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kabinet sebelumnya.

Di era Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah kementeriannya hanya ada 34.

Penambahan jumlah menteri ini karena adanya pemisahan sejumlah kementerian. Seperti Kementerian Hukum dan HAM, yang dipisah jadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

Bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dipecah jadi 3 kementerian.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi.

Baca Juga: Siap-siap Pemberkasan CPNS! Berikut Dokumen Penting yang Harus Dipersiapkan Pelamar

Ada juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sekarang jadi dua. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM, dipecah jadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Kementerian PUPR juga dijadikan dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Penambahan jumlah kementerian ini membuat kebutuhan akan pegawai juga bertambah.

Untuk itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, jika pihaknya tengah membahas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025.

Baca Juga: Pantas Saja Jadi Rebutan, Ternyata Segini Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK 2025

Sampai saat ini KemenPANRB juga masih menghitung jumlah kebutuhan ASN dan juga pemetaan dari jabatannya di tahun ini.

Untuk penataan ASN di lingkungan kementerian baru, KemenPANRB akan fokus membereskan struktur organisasi di masing-masing instansi.

Baru setelahnya bagaimana menyelesaikan untuk pengisian jabatannya.

Mengingat saat ini KemenPANRB masih fokus menyelesaikan CPNS dan PPPK 2024 yang masih berlangsung.

KemenPANRB masih berusaha menyelesaikan proses rekrutmen untuk pegawai, termasuk non ASN di 2024.

Namun, koordinasi dengan semua pihak sudah dilakukan. Termasuk dengan Komisi II DPR.