Gibran Diisukan Mundur, Adib: Lebih Terhormat daripada Diberhentikan MPR

JATENG.AKURAT.CO, Isu pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya mendapat titik terang setelah Istana mengonfirmasi bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut memang sempat menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

Persoalan tersebut menjadi perhatian publik di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Pengamat politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Direktur Reksobhumi Jawa Tengah, Dr M Kholidul Adib, menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi salah satu pilihan politik untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Menurut Adib, apabila Gibran menghadapi kebuntuan dalam mempertahankan posisinya melalui jalur hukum, menyatakan mundur secara sukarela dinilai lebih terhormat dibandingkan harus menghadapi proses pemberhentian melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Gibran mentok dan menyatakan mau mundur itu jauh lebih terhormat daripada diberhentikan oleh MPR," ujar Adib.

Ia menilai, upaya hukum yang hendak ditempuh Gibran perlu mempertimbangkan perkembangan putusan pengadilan yang telah muncul. Menurutnya, apabila persoalan tersebut sudah menemui jalan buntu, mempertahankan posisi justru berpotensi memperbesar persoalan politik.

"Daripada dia keukeuh malah bisa diberhentikan oleh MPR, yang membuat namanya jatuh, ya lebih baik mundur saja. Secara politik lebih ksatria dan situasi akan kondusif," jelasnya.

Adib juga melihat kemungkinan pengunduran diri tersebut dari perspektif realisme politik. Ia menilai keputusan mundur bisa menjadi langkah taktis untuk menghindari eskalasi konflik di tengah dinamika kekuatan politik nasional.

"Pengunduran diri Gibran juga untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dari kacamata realisme politik, keputusan Gibran mundur merupakan langkah taktis yang sudah diperhitungkan secara matang," katanya.

Ia menambahkan, perkembangan hubungan antarkekuatan politik dan berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian pemerintah turut menjadi konteks yang perlu dicermati dalam membaca dinamika tersebut.

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menjelaskan, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan MK dan MA mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Dengan demikian, pertemuan tersebut memang memuat pembicaraan mengenai niat pengunduran diri, tetapi belum berarti Gibran resmi meletakkan jabatan Wakil Presiden.

Putusan MA Jadi Pemicu Perkembangan Politik

Perkembangan penting lainnya terjadi setelah MA mengunggah salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa (10/11/2026).

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran serta memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.

Sebelumnya, MK juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXVI/2026 terkait sengketa persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara SMA.

Rangkaian perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar persoalan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden dibahas melalui mekanisme politik dan ketatanegaraan.

Bagi Adib, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak lagi sebatas perdebatan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan politik yang berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan.

Meski demikian, keputusan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional. Niat mengundurkan diri yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi.

Dinamika politik dan proses hukum selanjutnya pun akan menjadi perhatian publik dalam melihat bagaimana polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut diselesaikan.