Human Error di Balik Karhutla Lawu-Sumbing: Evaluasi Pencegahan yang Sering Terlupakan

JATENG.AKURAT.CO, Evaluasi penanganan karhutla Gunung Lawu dan Sumbing Oktober 2026 bukan soal siapa yang paling cepat memadamkan api, melainkan soal mengakui bahwa dua gunung ini terbakar bukan karena alam sedang marah, melainkan karena ada manusia yang lupa bahwa hutan bukan tempat membuang puntung rokok sembarangan.

Bayangkan delapan hari sejak 15 Oktober 2026. Api pertama muncul di Petak 28, 32, dan 62c Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Tidak ada letusan, tidak ada kilat. Hanya api yang tiba-tiba ada, lalu dalam hitungan hari berubah menjadi monster yang tidak bisa lagi dijinakkan oleh siapa pun.

Pada 22 Oktober, luasnya sudah 490 hektare. Keesokan harinya, angka itu melonjak ke 800 hektare. Pada 24 Oktober, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mencatat 885 hektare. Puncaknya, hingga 27 Oktober, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah menyebut total area terdampak di Lawu mencapai sekitar 900 hektare.

Di Sumbing, ceritanya tidak kalah pahit. Kebakaran yang melanda tiga kabupaten—Wonosobo, Temanggung, dan Magelang—menghanguskan total 974,29 hektare. Rinciannya: 362 hektare di Wonosobo, 213 hektare di Magelang, dan 398,89 hektare di Temanggung. Kerugian ditaksir mencapai Rp189,3 juta.

Kalau ditotal, dua gunung ini kehilangan lebih dari 1.800 hektare lahan dalam waktu kurang dari dua minggu.

Yang paling menyakitkan: ini bukan ulah alam

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, tidak berbicara dengan bahasa yang halus. “Kejadian kebakaran di Gunung Lawu dan Sumbing diduga karena human error. Dugaan awal ya,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

Bukan sekadar dugaan kosong. Administratur KPH Solo, Agus Supriyanto Ganasari, menyebut bahwa kebakaran di lereng Lawu telah terjadi empat kali sejak September hingga Oktober 2026. “Penyebabnya kemungkinan besar jelas, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya kepada Kompas.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bahkan mengarahkan agar sosialisasi kepada masyarakat diperkuat. “Jangan sampai nanti terulang lagi,” katanya, sambil menyebut bahwa penyebab masih diselidiki, dengan indikasi awal human error.

Kendala yang tidak bisa dilawan dengan alat berat

Evaluasi penanganan tidak lengkap tanpa mengakui bahwa medan Lawu dan Sumbing bukan medan yang bisa ditaklukkan dengan teknologi saja.

Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Sugiharto, menggambarkan kondisi di lapangan dengan jujur. “Ada sebagian karakter tanah di Lawu yang tertumpuk lapisan ilalang, bahkan ada yang sampai 30 cm seperti lahan gambut sehingga perlu penanganan khusus,” jelasnya.

Medan yang terjal membuat jalur darat memiliki keterbatasan. “Efektifnya, yang bisa dilakukan memang jalur darat. Hanya saja jalur darat ini ada keterbatasan pada saat berhadapan dengan medan yang terjal, itu pasti sudah tidak memungkinkan,” kata Bergas.

Angin kencang memperparah semuanya. “Ketika angin kencang dan terdapat hotspot yang sedang menyala, petugas harus segera menghindar untuk mengurangi risiko di lapangan,” ujarnya.

Water bombing memang didatangkan. Tercatat 34 kali penyiraman udara dilakukan di Lawu, masing-masing membawa 2.000 liter air. Tapi kabut tebal dan awan cumulonimbus di puncak sering membuat helikopter tidak bisa terbang. Dari 12 sorti yang direncanakan, kadang hanya 6 sampai 7 yang berhasil dieksekusi.

Yang sudah dilakukan: dari water bombing sampai embung

Evaluasi bukan hanya soal apa yang gagal, tapi juga apa yang sudah diupayakan.

Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat. Pada 22 Oktober, seluruh jalur pendakian gunung di Jawa Tengah—Lawu, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Slamet—diminta ditutup sementara. Surat DLHK Provinsi Jateng bernomor S/500.4/891/2026 tertanggal 21 Oktober dikirim ke pengelola pos pendakian.

Fokus penanganan bukan hanya memadamkan api, tapi juga melindungi sumber air warga. “Fokusnya memang selain pemadaman, pembuatan ilaran (sekat bakar) dan menjaga sumber air bagi warga yang ada di gunung,” kata Bergas.

Gubernur Luthfi meminta Dinas PUPR dan Perhutani merancang pembangunan embung atau tandon air di kawasan rawan. “Sehingga ketika terjadi force majeure, embung bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Di Sumbing, setelah api padam pada 24 Oktober, fokus beralih ke rehabilitasi. “Banyak pipa-pipa kita yang terbakar atau rusak, itu harus kita recovery. Kemudian lakukan reboisasi terkait dengan pascabencana,” kata Luthfi. DLHK Jateng akan memilih jenis pohon yang sesuai dengan ketinggian, seperti puspa dan rasamala di Sumbing, serta beringin di Lawu.