Jelang Debat, Kinerja Ganjar Dalam Pengentasan Kemiskinan di Jateng Disoroti, Ini Datanya

AKURAT.CO, Jelang debat pemilihan capres dan cawapres pada 21 Januari 2024 mendatang, kemiskinan jadi sorotan.

Terutama kemiskinan di Jawa Tengah yang dianggap tidak turun signifikan, justru jumlahnya terus bertambah.

Debat keempat nanti akan mengambil tema 'Pembangunan Berkelanjutan'.

Di mana tema ini menarik pengamat kebijakan Publik dari Universitas Setia Budi Solo, Yulianto.

Baca Juga: PT KAI Bantah Terkena Serangan Ransomware: Data dan Sistem Operasional Diklaim Aman

Yulianto mengatakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jateng masih terseok-seok.

"Di antaranya soal kemiskinan yang tak kunjung terentaskan. Di mana orang miskin dari tahun ke tahun di Jateng masih itu-itu saja," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (16/1/2024).

Yulianto tak segan menyebut bahwa Ganjar Pranowo yang 10 tahun menjadi Gubernur Jateng (2013-2023) hanya mampu menurunkan sedikit penduduk miskin dari 4,73 juta pada tahun 2013 menjadi 3,79 juta pada 2023.

Baca Juga: Peristiwa Sejarah 16 Januari 1950: Hari Pembubaran Nerkai dan Cikal Bakal Palang Merah Indonesia

"Itu kan di bawah target (penurunan kemiskinan) Pak Ganjar sendiri yang minimal 10 persen," ucapnya.

Bahkan Yulianto membeberkan data penurunan kemiskinan di Jateng pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Ganjar hanya turun 0,16 persen (2022-2023).

"Yang miskin masih miskin. Kemiskinan di Jateng masih sama saja dari periode lalu sampai sekarang. 2022 ke 2023 hanya turun 0,16%. Tak turun signifikan," katanya.

Data kemiskinan yang dipegang pemerintahan di era Ganjar Pranowo selama 10 tahun seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan.

Baca Juga: Mengenang Momen Penting dan Bersejarah pada 16 Januari: Sejarah serta Makna Hari-Hari Khusus

Ada 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jateng pada Maret 2023, di antaranya mulai Kebumen 16,34 persen, Brebes 15,78 persen, Wonosobo 15,58 persen hingga Sragen 12,87 persen dan Klaten 12,28 persen.

"Sudah tahu data kemiskinan masih tinggi, ya sinkronkan. Langsung datangi lokasi. Berikan stimulan. Selain pak Ganjar, para elite partai politiknya juga bisa melakukan hal sama seperti itu," terang dia.

Namun, ia melihat hal itu tidak dilakukan. Akhirnya, blusukan Ganjar yang digaungkan selama memimpin Jateng hanya sekadar slogan.

Di mana warga miskin bertempat tinggal kurang layak dan tanpa pekerjaan mapan masih ada saja, seperti halnya viralnya potret kemiskinan yang dialami nenek Kaswiyah (79) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Polemik Gol Irak: Timnas Indonesia Resmi Layangkan Protes Keras ke AFC

"Fakta di tiap desa begitu. Rumah tidak layak huni, sulit hidup sehari-hari dan pengangguran tinggi. Itu jadi salah satu indikator kemiskinan itu di Jateng yang masih ada," ungkap dia.

Dalam penelitian yang dikerjakannya, Jawa Tengah tertinggal dibanding Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY dalam mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya.

Hal itu tak lepas dari kurang seriusnya kepala daerah dalam menyinkronisasi program dengan realitas di lapangan.

Menuju Jawa Tengah madani, menurutnya kondisi sekarang masih jauh panggang dari api.

Banyak pekerjaan rumah (PR) yang tak tuntas selama Ganjar 10 tahun memimpin Jateng.

Baca Juga: Capaian Tertinggi dalam 12 Tahun, Persibangga Bangga dengan Performa di Liga 3 Jateng

Statistik merilis Jateng menjadi provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa dengan 10,77 persen atau turun dari 10,98 persen pada September 2022. Tercatat, jumlah penduduk miskin di Jateng 3,9 juta orang atau bertambah dari 3,8 juta orang pada September 2022.

Data BPS Jateng hingga bulan Februari 2022 angka pengangguran di Jateng naik 70 ribu orang atau sekitar 6,26 persen.

Di mana hingga Februari 2022 ada 1,19 juta penduduk di Jateng menganggur.

Sedangkan pada bulan yang sama tahun 2021 pengangguran di Jateng 1,12 juta orang.

Ia juga mengkritisi paket bantuan salah sasaran.

Program Keluarga Harapan (PKH), rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan elpiji untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih dikeluhkan pendistribusiannya di Jateng.

"Jateng belum menunjukkan kinerja bagus selama kepemimpinan pak Ganjar. Perlu diperbaiki data sasaran program agar tak salah sasaran," kata dia.

"Kemudian kemiskinan di Jateng masih jadi masalah klasik," tutur dia.***