Iuran RT dan Iuran Dasawisma: Beban Ganda yang Bikin Emak-Emak Semarang Kehabisan Napas

JATENG.AKURAT.CO, Iuran sosial Dasawisma yang dipungut terpisah dari arisan RT bukan cuma soal uang Rp5.000 atau Rp10.000: ia adalah beban ganda yang menumpuk di grup WhatsApp, dan bagi emak-emak rumahan di Semarang, waktu untuk merasa keberatan sebenarnya sudah lewat jauh sebelum tagihan itu jatuh tempo.

Bayangkan grup WhatsApp RT di sebuah perumahan di Semarang. Pagi ini, ada pengumuman arisan RT: iuran bulanan Rp50.000. Siang, muncul pesan iuran Dasawisma: kas Rp10.000, sosial Rp15.000, jelantah 300 ml. Sore, ada iuran anak yatim Rp20.000. Malam, ada iuran Jumat berkah Rp10.000.

Dalam satu bulan, seorang ibu rumah tangga bisa menerima empat sampai enam jenis tagihan dari satu grup yang sama.

“Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dalam satu bulan,” kata Ibu Ismail (40), warga Saptamarga, Semarang Barat, dikutip Teropong Jateng.

Keluhan itu bukan keluhan satu orang. Ia adalah keluhan yang menggema di banyak grup WhatsApp, dari Semarang sampai Surabaya.

Dan di balik setiap pesan iuran, ada pertanyaan yang jarang diajukan: ini iuran untuk kegiatan sosial, atau beban ganda yang dibungkus nama Dasawisma?

Baca Juga: “Ibu Hamil atau Tidak? Pakai KB Apa?”: Polemik Pendataan Dasawisma yang Bikin Ibu-Ibu Tak Nyaman

Dua Pos, Satu Dompet

Dasawisma bukan sekadar kelompok arisan. Ia adalah ujung tombak pendataan PKK di tingkat RT.

Tugasnya mencatat data keluarga, kelahiran, kematian, ibu hamil, balita, hingga penggunaan alat kontrasepsi.

Tapi di lapangan, Dasawisma juga sering memungut iuran sendiri: kas Dasawisma, iuran sosial, sumbangan Agustusan, dan setoran minyak jelantah.

Masalahnya, iuran Dasawisma ini terpisah dari arisan RT. Artinya, warga membayar dua kali untuk dua pos yang berbeda. Arisan RT untuk kegiatan RT.

Iuran Dasawisma untuk kegiatan Dasawisma. Dua-duanya punya bendahara, dua-duanya punya laporan, dan dua-duanya menagih di grup WhatsApp yang sama.

Seorang kader PKK di Tembalang, Septi, mengakui bahwa keresahan ini bukan barang baru.

“Sebenarnya apa yang disampaikan itu bukan sesuatu yang baru. Itu keresahan yang sudah lama. Cuman sekarang jadi ada turning point-nya karena ada yang berani bersuara,” katanya, dikutip Detik Jateng.

Baca Juga: Ketua Dasawisma: Jabatan Paling Dihindari Ibu-Ibu Baru di Kompleks Perumahan

Tabel: Beban Ganda Iuran RT dan Dasawisma

Perhatikan bahwa iuran Dasawisma tidak selalu jelas peruntukannya. Kas Dasawisma untuk apa? Iuran sosial untuk siapa? Kapan disalurkan? Warga sering hanya menerima pesan “mohon partisipasinya” tanpa rincian.

Dan ketika tidak membayar, ada risiko dianggap tidak kooperatif—atau bahkan dikenai denda.

“Sukarela di Atas Kertas, Wajib di Grup WhatsApp”

Ketua TP PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” tegasnya, dikutip Ayo Semarang.

Kalimat itu benar di atas kertas. Tapi di grup WhatsApp, kalimat itu tidak pernah muncul. Yang muncul adalah: “Mohon partisipasinya.” “Yang belum setor, mohon segera.” “Yang tidak hadir, kena denda.”

Farrah Diba membuka petisi di Change.org pada 14 Oktober 2026. Isinya tujuh tuntutan, dan salah satunya adalah memangkas birokrasi pencatatan yang tumpang tindih. Petisi itu menembus 4.659 tanda tangan dalam sepuluh hari.

Artinya, bukan cuma satu dua orang yang merasa keberatan. Ribuan orang merasa beban ganda ini sudah melewati batas.

Kapan Waktunya Warga Merasa Keberatan?

Jawabannya: sejak lama, tapi baru sekarang ada yang berani bersuara. Keresahan itu sudah ada sejak bertahun-tahun. Tapi selama tidak ada yang mempertanyakan, selama itu pula iuran terus mengalir.

Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, merangkum keluhan warga dengan tajam: wajib setor minyak jelantah 300 ml tiap pertemuan, denda Rp1.000 bagi yang tidak membawa, beban merawat Taman TOGA, seragam yang tidak fleksibel, dan administrasi Dasawisma yang berlapis dan menyita waktu.

“Jangan sampai niatnya pemberdayaan, tapi jadinya pembebanan,” tegasnya, dikutip Jatengnews.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sudah memerintahkan evaluasi total. Seragam tidak lagi wajib di pertemuan biasa. Denda dilarang.

Pengambilan jelantah door-to-door harus lewat mitra resmi, bukan kader. Taman TOGA komunal tidak diwajibkan.

Tapi perubahan itu belum tentu sampai ke grup WhatsApp. Dan selama iuran masih dipungut tanpa transparansi, selama itu pula warga akan terus merasa keberatan—meskipun mereka tidak selalu mengucapkannya.

“Pemberdayaan Itu Tidak Menekan”

Prof. Sungkowo Edy Mulyono dari Universitas Negeri Semarang mengingatkan satu hal yang sering luput dari pengurus: pemberdayaan bukan tentang keseragaman penampilan atau setoran.

“Pemberdayaan itu tidak menekan. Pemberdayaan itu motivasi. Bagaimana memotivasi masyarakat untuk sadar diri, itu yang terpenting,” tegasnya.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, warga yang tidak mengenakan seragam pernah dikenai denda Rp5.000.

Kebijakan itu akhirnya dicabut setelah muncul masalah partisipasi.

“Bahkan ada sebagian warga yang enggak mau datang gara-gara seragam,” katanya.

Kalimat itu bukan anekdot. Itu diagnosis. Ketika iuran dan denda menjadi syarat partisipasi, maka yang datang ke rapat bukan lagi warga yang peduli, melainkan warga yang mampu membayar.

Tiga Hal yang Bisa Menghentikan Beban Ganda

1. Gabungkan pos iuran.
Daripada memungut kas Dasawisma dan iuran sosial secara terpisah, satukan ke dalam satu pos yang jelas peruntukannya. Transparansi adalah kunci. Warga berhak tahu uangnya ke mana.

2. Hapus denda untuk urusan sosial.
Denda seragam, denda jelantah, denda tidak hadir—semuanya adalah bentuk pemaksaan yang dibungkus kesepakatan. Kegiatan sosial harusnya sukarela, bukan menakut-nakuti.

3. Libatkan warga dalam musyawarah.
Iuran boleh ada, asalkan disepakati bersama. Bukan diputuskan oleh pengurus RT lalu diumumkan di grup WhatsApp. Musyawarah bukan formalitas. Ia adalah hak warga untuk merasa keberatan tanpa takut dianggap tidak kooperatif.

Beban ganda iuran RT dan Dasawisma bukan soal pelit. Ia soal keadilan.

Emak-emak rumahan tidak menolak bergotong royong. Mereka hanya menolak diukur dari setorannya, bukan dari kepeduliannya.

Dan selama iuran masih dipungut tanpa transparansi, selama itu pula pertanyaan “kapan waktunya warga merasa keberatan?” akan tetap relevan—meskipun jawabannya sudah lewat jauh sebelum tagihan itu jatuh tempo.