Ketua Dasawisma: Jabatan Paling Dihindari Ibu-Ibu Baru di Kompleks Perumahan

JATENG.AKURAT.CO, Posisi Ketua Dasawisma di kompleks perumahan baru bukan jabatan bergengsi, melainkan ujian kesabaran: buku administrasi warna-warni, setoran jelantah 300 ml, denda seragam, dan grup WhatsApp yang tidak pernah tidur—dan ibu-ibu rumah tangga baru adalah pihak yang paling sering “dipaksa” menerimanya.

Bayangkan sebuah kompleks perumahan baru di Semarang. Rumah-rumah masih berbau cat. Pagar belum seragam.

Dan di grup WhatsApp warga, sebuah pesan muncul: “Untuk mengisi kepengurusan Dasawisma, kami butuh Ketua. Mohon kesediaan ibu-ibu.”

Grup itu sunyi. Bukan karena sinyal jelek. Tapi karena semua orang membaca, lalu pura-pura sibuk.

Dalam hitungan jam, pesan itu tenggelam oleh tautan promo dan foto anak.

Dan dalam hitungan hari, seorang ibu rumah tangga baru—biasanya yang paling jarang bicara, paling sopan, dan paling tidak enak menolak—akan menerima pesan pribadi: “Ibu bersedia ya? Nanti dibantu kok.”

Bantuannya datang dalam bentuk buku. Bukan satu. Tapi banyak.

1. Buku Warna-Warni yang Harus Diisi Tangan

Dasawisma bukan sekadar arisan. Ia adalah kelompok 10–20 rumah di lingkup RT yang bertugas membantu 10 Program Pokok PKK.

Tugas utamanya: pendataan keluarga, kelahiran, kematian, ibu dan balita.

Masalahnya, pendataan itu masih dilakukan dengan buku fisik. Buku hijau, buku cokelat, buku pink.

“Udah di era digital masih aja suruh ngoprek kertas,” tulis seorang warganet di Threads, dikutip Bataviapos.

Bagi ibu rumah tangga baru yang belum pernah memegang buku Dasawisma, ini seperti mendapat pekerjaan administrasi tanpa pelatihan.

Dan seperti semua pekerjaan administrasi, ia menumpuk. Setiap bulan ada yang harus diisi. Setiap tahun ada yang harus dilengkapi mundur.

2. Setoran Jelantah dan Denda Seragam

Seorang kader PKK di Semarang, Puji, mengakui bahwa kewajiban membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter setiap pertemuan terasa membebani. Yang tidak membawa, kena denda seribu rupiah.

“Sebagai pengurus baru, itu agak membebani karena harus membuat administrasinya,” katanya, dikutip Beritajateng.tv.

Sumiati, warga Pedurungan, lebih spesifik. “Pilah sampah dan taman TOGA memang bagus. Tapi kalau dilakukan seminggu sekali, susah bagi yang bekerja. Kami juga butuh waktu untuk istirahat,” ujarnya.

Bagi ibu rumah tangga baru di kompleks perumahan, “setiap pertemuan” berarti kalender yang penuh. Belum lagi seragam.

Kain batik Rp80 ribu, ongkos jahit Rp50 ribu, pin Rp10 ribu. Total Rp140 ribu—angka yang tidak muncul di undangan rapat, tapi muncul di slip belanja bulanan.

Tabel: Beban yang Menempel pada Jabatan Ketua Dasawisma

3. “Ibu Baru Pasti Punya Waktu”

Inilah akar masalahnya. Di kompleks perumahan, ibu rumah tangga baru sering dianggap punya waktu luang karena belum punya pekerjaan tetap atau belum dikenal sibuk.

Padahal, “baru” bukan berarti “kosong”. Ia mungkin sedang mengurus anak bayi, merintis usaha dari rumah, atau bekerja remote dengan deadline yang tidak terlihat tetangga.

Ketua TP PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” tegasnya, dikutip Ayo Semarang.

Kalimat itu benar di atas kertas. Tapi di grup WhatsApp, kalimat itu tidak pernah muncul.

Yang muncul adalah: “Mohon kesediaannya.” “Nanti dibantu kok.” “Sayang kalau nggak ada yang mau.”

4. Ketika Menolak Dianggap Tidak Sosial

Farrah Diba membuka petisi di Change.org pada 14 Oktober 2026.

Isinya tujuh tuntutan, dari administrasi yang disederhanakan sampai seragam yang tidak diwajibkan.

Dalam sepuluh hari, tanda tangannya menembus 4.659 dukungan.

Petisi itu lahir bukan dari kemalasan, melainkan dari kelelahan.

Kelelahan yang sama yang membuat ibu-ibu baru di kompleks perumahan memilih diam saat ditawari jabatan Ketua Dasawisma. Bukan karena tidak peduli.

Tapi karena mereka sudah tahu: jabatan itu datang dengan buku, denda, dan jadwal—tanpa honor, tanpa pelatihan, dan tanpa batas waktu.

5. Apa yang Bisa Diubah?

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sudah memerintahkan evaluasi total.

Seragam tidak lagi wajib di pertemuan biasa. Denda dilarang. Aplikasi harus disederhanakan. Taman TOGA komunal tidak diwajibkan.

Tapi perubahan itu belum sampai ke kompleks perumahan. Di sana, buku-buku itu masih ada.

Dan grup WhatsApp masih menunggu siapa yang bersedia menjadi Ketua Dasawisma berikutnya.

Kalau ingin jabatan ini berhenti dihindari, ada tiga hal yang harus berubah: administrasi dipangkas, denda dihapus, dan ekspektasi sosial diluruskan.

Ibu baru bukan “pasti punya waktu”. Ia punya hidup yang juga perlu dijalankan.