Breaking: Gibran Temui Prabowo 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres

JATENG.AKURAT.CO, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi, dan menyampaikan niatan untuk mundur dari jabatannya—bukan karena drama kabinet, tapi karena polemik ijazah yang sudah bergulir ke MK, MA, dan DPR.

Bayangkan sebuah ruangan di Istana Kepresidenan, Selasa pagi. Dua orang duduk berhadapan.

Yang satu Presiden, yang satu Wakil Presiden. Tidak ada kamera. Tidak ada ajudan yang sibuk mencatat.

Hanya dua orang yang bicara selama 2,5 jam—cukup lama untuk menyelesaikan rapat kabinet, cukup lama pula untuk mengubah arah politik nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian berdiri di depan wartawan, pukul 15.22 WIB, dan mengucapkan kalimat yang langsung jadi breaking news: “Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri.”

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Ruangan Itu?

Prasetyo tidak mendetailkan isi percakapan. Tapi ia memberi tiga poin penting.

Pertama, Gibran menyampaikan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA. Bukan karena konflik pribadi. Bukan karena perbedaan visi.

Tapi karena tekanan hukum yang sudah menempel di namanya sejak Pilpres 2024.

Kedua, Prabowo tidak menolak niatan itu. Prasetyo bahkan meluruskan kabar yang menyebut Presiden menolak.

“Tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan,” tegasnya di Kompleks Istana, Selasa (10/11/2026).

Ketiga, Prabowo memberi saran. Gibran lalu meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.

Presiden tidak memberi tenggat waktu. “Silakan prosesnya berjalan sesuai mekanisme hukum,” kata Prasetyo.

Tabel: Kronologi Singkat Polemik yang Bikin Gibran Mau Mundur

“Bukan karena Kabinet, Tapi karena Ijazah”

Ini bagian yang paling sering luput dari headline. Gibran tidak mundur karena tidak cocok dengan Prabowo.

Ia mundur karena polemik ijazah sudah menjadi tekanan politik yang tidak bisa lagi diabaikan.

Di DPR, 50 anggota dari enam fraksi disebut menekan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MA dan MK.

Delapan fraksi disebut sudah bersepakat menggunakan jalur itu.

Partai Golkar, lewat Doli Kurnia, menyebut HMP sebagai “opsi paling relevan”. PKB menyebut penggunaannya “coming soon”.

Artinya, bahkan sebelum Gibran menemui Prabowo, tekanan politik sudah sedemikian kuat.

Niatan mundur adalah respons terhadap tekanan itu—bukan penyebabnya.

“Prabowo Tidak Menolak, Tapi Juga Tidak Bilang ‘Jangan Mundur’”

Prasetyo memilih kata-kata yang sangat hati-hati. Ia tidak bilang Prabowo mendukung pengunduran diri. Ia hanya bilang Prabowo tidak menolak dan memberi saran.

Perbedaan antara “tidak menolak” dan “mendukung” adalah jarak antara politik dan hukum—dan di situlah Gibran berdiri sekarang.

Prabowo, menurut Prasetyo, tetap fokus pada agenda pemerintahan.

Pada Senin (9/11), ia memimpin rapat terbatas antisipasi bencana hidrometeorologi.

“Pemerintah tetap fokus bekerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Prasetyo.

Gibran Tetap Bekerja, Tapi Statusnya Tidak Lagi Sama

Prasetyo menegaskan bahwa Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa meski sudah menyampaikan niat mundur.

“Dinamika apa pun yang terjadi, pemerintah yang dipimpin Bapak Presiden tetap fokus menjalankan tugas,” ujarnya, dikutip ANTARA.

Tapi ada satu hal yang tidak dijelaskan: kapan pengunduran diri itu efektif.

Prasetyo tidak memberi tenggat. Ia juga tidak membahas siapa yang akan menggantikan Gibran jika pengunduran diri benar-benar terjadi.

“Terlalu dini untuk menyimpulkan kemungkinan ketegangan politik,” katanya.

Artinya, secara konstitusional, Gibran masih Wakil Presiden. Tapi secara politik, ia sudah berada di ruang tunggu.

Tiga Pertanyaan yang Belum Terjawab

1. Apakah PTUN akan menerima permohonan Gibran?
Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN. Tapi MA sudah menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA-nya tidak sah. Apakah PTUN punya kewenangan menguji ulang putusan MA? Ini pertanyaan hukum yang tidak sederhana.

2. Apakah DPR akan tetap melanjutkan HMP?
Jika Gibran mundur, apakah HMP masih relevan? Atau justru menjadi tidak relevan karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat? Ini pertanyaan politik yang akan menentukan arah pemerintahan berikutnya.

3. Apakah Prabowo akan mencari wakil baru?
Prasetyo bilang belum ada pembicaraan soal pengganti. Tapi dalam politik, “belum ada pembicaraan” sering berarti “sedang dibicarakan di ruangan lain”.

“Mundur Bukan Akhir, Tapi Awal dari Bab Baru”

Gibran bukan politikus pertama yang mundur karena tekanan hukum.

Tapi ia adalah salah satu yang melakukannya di tengah pemerintahan yang sedang berjalan, bukan setelah lengser. Itu membuat langkahnya berbeda.

Bagi pendukungnya, mundur bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab.

Bagi pengkritiknya, itu bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa polemik ijazah terlalu berat untuk ditanggung.

Bagi publik yang lelah dengan drama politik, itu bisa dibaca sebagai: akhirnya, ada yang berhenti berbicara dan mulai bertindak.

Yang jelas, pertemuan 2,5 jam di Istana itu bukan pertemuan biasa.

Ia adalah titik di mana politik berhenti menjadi retorika dan mulai menjadi keputusan.

Dan keputusan itu, apa pun hasil akhirnya, akan tercatat sebagai salah satu momen paling tidak biasa dalam sejarah pemerintahan Indonesia.