“Ibu Hamil atau Tidak? Pakai KB Apa?”: Polemik Pendataan Dasawisma yang Bikin Ibu-Ibu Tak Nyaman

JATENG.AKURAT.CO, Pendataan status kehamilan dan alat kontrasepsi oleh kader Dasawisma bukan cuma soal formulir: ia menyentuh ranah paling privat dalam hidup perempuan, dan di sinilah batas antara “peduli” dan “ikut campur” jadi kabur—terutama ketika pertanyaannya diajukan di depan ibu-ibu lain di balai RW.

Bayangkan Rani, ibu muda di kompleks perumahan Semarang. Suatu sore, kader Dasawisma datang ke rumahnya dengan membawa buku dan pulpen.

Pertanyaannya sederhana di awal: berapa anggota keluarga, ada balita atau tidak.

Lalu masuk ke bagian yang lebih sensitif: “Ibu sedang hamil atau tidak? Pakai KB apa? Suntik, pil, atau IUD?”

Rani diam sejenak. Ia tidak keberatan pertanyaan itu diajukan. Tapi ia keberatan pertanyaan itu dicatat, dibaca, dan mungkin dibahas di grup WhatsApp.

“Saya nggak masalah ditanya. Yang bikin nggak nyaman itu rasanya data saya jadi konsumsi publik,” katanya.

Kisah Rani bukan cerita unik. Ia adalah potret dari polemik yang jarang dibahas terbuka: pendataan status kehamilan dan alat kontrasepsi oleh kader Dasawisma.

Program ini berangkat dari niat mulia—memantau kesehatan ibu dan anak, mencegah stunting, memastikan akses KB.

Tapi di lapangan, ia sering berubah menjadi interogasi privasi yang dibungkus kertas warna-warni.

Baca Juga: Ketua Dasawisma: Jabatan Paling Dihindari Ibu-Ibu Baru di Kompleks Perumahan

Niat Mulia di Balik Buku Dasawisma

Dasawisma bukan sekadar kelompok arisan. Ia adalah ujung tombak pendataan PKK di tingkat RT.

Tugasnya mencatat data keluarga: kelahiran, kematian, ibu hamil, balita, hingga penggunaan alat kontrasepsi.

Data ini, dalam rencana pemerintah, dipakai untuk berbagai program: penurunan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Kader Dasawisma mengisi buku fisik yang kemudian direkap ke sistem digital.

“Kalau datanya nggak lengkap, program dari atas nggak jalan,” kata seorang kader PKK di Semarang, yang minta namanya tidak ditulis.

Masalahnya, data tentang status kehamilan dan kontrasepsi bukan data biasa. Ia adalah data kesehatan reproduksi yang paling privat.

Dan ketika ia dikumpulkan oleh kader sukarela—bukan tenaga medis—tanpa pelatihan privasi yang memadai, risiko penyalahgunaan dan kebocoran informasi jadi sangat tinggi.

Tabel: Pertanyaan dalam Pendataan Dasawisma vs Tingkat Sensitivitasnya

“Saya Ditanya di Depan Ibu-Ibu Lain”

Seorang ibu rumah tangga di Semarang, yang minta namanya tidak ditulis, mengaku pernah ditanya soal alat kontrasepsi di forum Dasawisma yang dihadiri belasan orang.

“Saya baru pindah. Saya belum kenal siapa-siapa. Tiba-tiba ditanya pakai KB apa. Rasanya kayak diinterogasi,” ujarnya.

Ia tidak menolak pertanyaan itu. Ia hanya berharap pertanyaannya diajukan secara pribadi, bukan di depan forum.

“Kalau ditanya empat mata, saya jawab. Tapi kalau di depan orang banyak, saya jadi mikir dua kali,” katanya.

Kalimat itu merangkum satu hal: konteks pertanyaan menentukan respons.

Pertanyaan yang sama bisa terasa peduli jika diajukan dengan empati, dan terasa mengintimidasi jika diajukan di depan forum.

“Kami Bukan Dinas Kependudukan”

Seorang kader Dasawisma di Tembalang, Septi, mengakui bahwa pendataan semacam ini sering membuatnya tidak nyaman.

“Saya juga perempuan. Saya tahu pertanyaan itu sensitif. Tapi formulirnya dari atas, dan saya diminta mengisi,” ujarnya, dikutip Detik Jateng.

Ia menambahkan bahwa kader sering kali tidak punya ruang untuk bernegosiasi soal isi formulir.

“Yang bisa saya lakukan cuma bertanya baik-baik. Kalau ibu-ibunya nggak mau jawab, ya saya kosongkan,” katanya.

Di sinilah letak ironinya. Kader Dasawisma adalah warga biasa yang diminta menjalankan tugas administratif negara, tanpa pelatihan privasi, tanpa jaminan kerahasiaan, dan tanpa payung hukum yang jelas.

Mereka bukan tenaga medis, bukan petugas sensus, bukan penyuluh KB.

Tapi mereka yang harus mengajukan pertanyaan paling privat kepada tetangganya sendiri.

“Data Itu Bisa Bocor ke Mana Saja”

Farrah Diba, penggagas petisi PKK yang menembus 4.659 tanda tangan pada Oktober 2026, menyoroti hal ini sebagai salah satu persoalan yang perlu dievaluasi.

Petisi itu menyoroti administrasi berlapis dan beban kader—tapi di baliknya, ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menjamin data kesehatan reproduksi warga aman?

Buku Dasawisma disimpan di rumah kader, dibawa ke rapat, dan kadang difoto untuk dilaporkan ke grup WhatsApp.

Tidak ada sistem enkripsi, tidak ada protokol penghapusan data, dan tidak ada sanksi jika data bocor.

“Kalau buku itu hilang atau difoto orang yang nggak berhak, siapa yang tanggung jawab?” tanya Rani.

Batas Antara Peduli dan Ikut Campur

Peduli dan ikut campur memang beda tipis. Peduli adalah bertanya karena ingin membantu. Ikut campur adalah bertanya karena ingin mencatat dan melaporkan.

Dan ketika pertanyaan diajukan oleh kader sukarela yang tidak punya kewenangan hukum, batas itu semakin kabur.

Seorang pengamat kebijakan sosial di Semarang, yang minta namanya tidak ditulis, mengatakan bahwa pendataan kesehatan reproduksi seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, bukan kader Dasawisma.

“Kalau tujuannya kesehatan, ya tenaga kesehatan yang bertanya. Kader cukup membantu mengarahkan,” ujarnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sudah memerintahkan evaluasi total PKK. Seragam tidak lagi wajib. Denda dilarang. Aplikasi disederhanakan.

Tapi sampai sekarang, belum ada kebijakan yang secara spesifik mengatur batas pendataan data kesehatan reproduksi oleh kader.

Tiga Hal yang Bisa Dilakukan

1. Pisahkan data sensitif dari data umum.
Status kehamilan dan alat kontrasepsi tidak perlu masuk ke buku Dasawisma yang dibaca banyak orang. Data itu cukup dicatat oleh tenaga kesehatan di puskesmas atau posyandu.

2. Beri pelatihan privasi untuk kader.
Kader perlu tahu data mana yang boleh ditanya di forum, mana yang harus ditanya empat mata, dan bagaimana menyimpan data agar tidak bocor.

3. Buat mekanisme persetujuan.
Warga berhak tahu data apa yang diambil, untuk apa, dan siapa yang bisa mengaksesnya. Tanpa persetujuan, pendataan bukan lagi kepedulian—ia sudah menjadi pemaksaan.

Pendataan status kehamilan dan alat kontrasepsi bukan hal yang tabu. Ia penting untuk kesehatan ibu dan anak.

Tapi ia harus dilakukan dengan cara yang menghormati privasi, bukan dengan formulir yang dibagikan di forum dan buku yang disimpan di rumah kader.

Peduli boleh. Ikut campur jangan. Dan di antara keduanya, ada garis tipis yang harus dijaga—bukan oleh ibu-ibu yang ditanya, tapi oleh sistem yang bertanya.