JPO Semarang Terbengkalai, Pemkot Jangan Hanya Sibuk Mempercantik Kota tetapi Abaikan Keselamatan Pejalan Kaki

JATENG.AKURAT.CO, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang didesak segera membenahi keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang kondisinya memprihatinkan dan semakin ditinggalkan masyarakat. Infrastruktur yang semestinya menjamin keselamatan pejalan kaki itu justru dinilai tidak ramah pengguna, kurang terawat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan.

Persoalan tersebut menjadi sorotan akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Djoko Setijowarno, S.T., M.T., Selasa (10/11/2026).

Menurut Djoko, sepinya pengguna JPO di Semarang bukan semata-mata karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyeberang melalui fasilitas yang tersedia. Kondisi tersebut justru menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan, desain, aksesibilitas, dan pemeliharaan infrastruktur penyeberangan.

"JPO seharusnya dibangun untuk melindungi pejalan kaki, bukan sekadar menjadi fasilitas untuk menjaga kelancaran kendaraan bermotor. Kalau desainnya menyulitkan, kondisinya rusak, dan tidak memberikan rasa aman, jangan heran jika masyarakat memilih menyeberang langsung di jalan raya," ujar Djoko.

Ia menilai, salah satu persoalan utama JPO di Semarang adalah desain yang belum mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Tangga yang tinggi dan curam membuat fasilitas tersebut sulit digunakan lansia, ibu hamil, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

Selain itu, keberadaan JPO justru menambah jarak dan tenaga yang harus dikeluarkan pejalan kaki. Masyarakat cenderung memilih jalur penyeberangan yang lebih dekat, praktis, dan efisien.

"Jangan sampai pemerintah membangun fasilitas penyeberangan, tetapi justru memindahkan beban kepada pejalan kaki. Mereka harus naik tangga tinggi, memutar, kemudian turun lagi. Dari sisi kenyamanan dan efisiensi, kondisi seperti ini jelas tidak menarik bagi masyarakat," katanya.

JPO Rusak, Pemkot Jangan Tutup Mata

Djoko juga menyoroti kondisi fisik sejumlah JPO di Kota Semarang, di antaranya kawasan Pasar Bulu, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda, hingga Kagok.

Sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari pelat besi berkarat, lantai berlubang, anak tangga aus, hingga atap peneduh yang bocor atau terlepas.

Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna. Apalagi, minimnya penerangan pada malam hari membuat JPO semakin tidak aman dan terkesan kumuh.

"Bagaimana masyarakat mau menggunakan JPO jika kondisi lantainya berlubang, besinya berkarat, dan atapnya rusak? Keselamatan pengguna harus menjadi prioritas. Pemerintah jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan baru melakukan perbaikan," tegasnya.

Persoalan lainnya adalah aspek keamanan. Sejumlah JPO dipenuhi baliho dan reklame berukuran besar yang menutup pandangan dari luar. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan titik buta dan meningkatkan kerawanan tindak kriminal.

Pada malam hari, minimnya pencahayaan juga membuat masyarakat enggan melintas. Bahkan, beberapa JPO berpotensi disalahgunakan sebagai tempat beristirahat, aktivitas liar, maupun lokasi berjualan yang mengganggu fungsi utama fasilitas tersebut.

Menurut Djoko, Pemkot Semarang harus memastikan JPO tidak hanya layak secara konstruksi, tetapi juga aman, bersih, terang, dan nyaman digunakan sepanjang waktu.

Jangan Korbankan Pejalan Kaki Demi Kelancaran Kendaraan

Lebih jauh, Djoko mengkritik paradigma pembangunan infrastruktur jalan yang masih cenderung mengutamakan kelancaran kendaraan bermotor dibandingkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Menurutnya, pembangunan JPO kerap lebih berorientasi agar arus kendaraan tidak terganggu aktivitas penyeberangan masyarakat. Padahal, dalam konsep transportasi perkotaan modern, pejalan kaki merupakan bagian penting dari sistem mobilitas yang harus mendapatkan prioritas perlindungan.

"Paradigma pembangunan transportasi harus diubah. Jalan bukan hanya milik kendaraan bermotor. Pejalan kaki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ruang yang aman dan nyaman. Jangan sampai kepentingan kendaraan selalu didahulukan, sementara masyarakat yang berjalan kaki justru dipaksa beradaptasi dengan fasilitas yang menyulitkan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti belum optimalnya integrasi JPO dengan trotoar dan halte Trans Semarang. Posisi tangga yang tidak terhubung langsung dengan jalur pejalan kaki maupun akses transportasi umum membuat masyarakat harus memutar atau kembali turun ke badan jalan.

Padahal, konektivitas antarfasilitas merupakan aspek penting dalam mendukung transportasi publik, terutama pada perjalanan awal dan akhir atau first and last mile.

Lift JPO Pandanaran Mangkrak, Evaluasi Pengelolaan Dipertanyakan

Djoko turut menyinggung penyediaan fasilitas lift pada JPO Pandanaran yang kini tidak lagi dimanfaatkan. Padahal, fasilitas tersebut semestinya membantu kelompok masyarakat yang kesulitan menggunakan tangga.

Ia mengakui, penyediaan lift membutuhkan anggaran cukup besar, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan. Namun, pembangunan fasilitas tanpa kepastian pengelolaan dan keberlanjutan pemanfaatan juga menjadi persoalan tersendiri.

"Lift di JPO Pandanaran sudah tidak digunakan lagi. Ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun fasilitas aksesibilitas, tetapi setelah itu tidak ada kepastian siapa yang mengoperasikan dan merawatnya," jelasnya.

Menurut Djoko, persoalan status kepemilikan aset antara Pemkot Semarang dan pihak ketiga, termasuk pengelola reklame, juga perlu segera diselesaikan agar pemeliharaan JPO tidak terus terkendala.

Pelican Crossing Bisa Jadi Solusi, Jangan Pertahankan JPO yang Tidak Efektif

Sebagai langkah pembenahan, Djoko mendorong Pemkot Semarang melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh JPO yang masih beroperasi.

JPO yang mengalami kerusakan harus segera direhabilitasi, terutama pada bagian lantai, tangga, struktur besi, dan atap. Penerangan juga perlu ditingkatkan dengan lampu LED, disertai pemasangan kamera pengawas serta patroli berkala untuk menjaga keamanan.

Selain itu, akses menuju JPO harus terintegrasi dengan trotoar yang lebar, aman, dan bebas hambatan. Ubin pemandu bagi penyandang disabilitas juga perlu tersambung hingga ke fasilitas penyeberangan.

Untuk JPO dengan tingkat penggunaan tinggi, Pemkot dapat mempertimbangkan penyediaan ramp landai, lift, atau eskalator dengan memperhitungkan kemampuan anggaran dan biaya perawatan jangka panjang.

Namun, Djoko mengingatkan bahwa tidak semua JPO harus dipertahankan. Pemerintah perlu mengevaluasi fasilitas yang lokasinya tidak strategis, terlalu tinggi, atau justru sepi pengguna.

Jika kondisi jalan memungkinkan, penyeberangan sebidang seperti pelican crossing dengan lampu lalu lintas khusus maupun zebra cross yang ditinggikan dapat menjadi alternatif lebih manusiawi.

"Jangan memaksakan keberadaan JPO jika memang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada lokasi tertentu, pelican crossing bisa menjadi pilihan yang lebih baik karena lebih mudah diakses lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun masyarakat yang membawa barang," paparnya.

Djoko menegaskan, pembenahan fasilitas penyeberangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kepastian status aset, pengelolaan reklame, pemeliharaan infrastruktur, hingga integrasi dengan transportasi umum.

Ia berharap Pemkot Semarang tidak hanya berfokus mempercantik wajah kota melalui pembangunan fisik dan penataan kawasan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat yang setiap hari berjalan kaki.

"Ukuran keberhasilan pembangunan kota bukan hanya seberapa lancar kendaraan melintas atau seberapa indah wajah kotanya. Yang lebih penting adalah seberapa aman dan mudah masyarakat berpindah tempat. Pejalan kaki harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam perencanaan transportasi perkotaan," pungkasnya.