10 Program Pokok PKK: Mulia di Buku Panduan, Berat di Grup WhatsApp RT

JATENG.AKURAT.CO, Sepuluh Program Pokok PKK di buku panduan kelurahan terdengar mulia dan operasional, tapi begitu turun ke RT, ia sering berubah jadi tumpukan buku administrasi, denda seragam, tagihan jelantah, dan grup WhatsApp yang tidak pernah tidur—dan emak-emak rumahan adalah pihak yang paling merasakan bedanya.

Bayangkan sebuah buku panduan PKK yang tersimpan rapi di meja kelurahan.

Di dalamnya tertulis sepuluh program pokok: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.

Di atas kertas, semuanya masuk akal. Gotong royong untuk kesetiakawanan sosial.

Pangan untuk gizi seimbang. Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lingkungan hidup untuk kebersihan kampung.

Tapi di lapangan RT, sepuluh program itu sering kali diterjemahkan menjadi kewajiban administratif yang tidak ada habisnya.

Dan sebuah penelitian akademik dari Universitas Tiga Belas Semarang sudah menyimpulkan hal serupa: secara konsepsional, 10 Program Pokok PKK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tetapi secara realitas, sebagian besar program belum berjalan dengan tepat—karena sepuluh program itu jarang dipahami secara profesional.

Baca Juga: Iuran PKK di Grup WhatsApp: Antara Fungsi Sosial dan Pungli yang Tak Terasa Bedanya

Yang Terjadi di Lapangan: Dari Buku Dawis sampai Denda Jelantah

Di Semarang, realita itu punya wajah yang sangat konkret. Seorang kader PKK di Tembalang, Septi, mengatakan bahwa keresahan yang muncul di petisi bukan barang baru.

“Sebenarnya apa yang disampaikan itu bukan sesuatu yang baru. Itu keresahan yang sudah lama. Cuman sekarang jadi ada turning point-nya karena ada yang berani bersuara,” katanya, dikutip Detik Jateng.

Petisi yang digagas Farrah Diba pada 14 Oktober 2026 itu menyoroti tujuh persoalan: pemilahan sampah yang tidak seragam, pengelolaan minyak jelantah yang tidak praktis, Taman TOGA yang membebani, seragam PKK yang tidak fleksibel, administrasi yang berlapis, beban kerja pengurus yang berlebihan, dan pelibatan kader di program JKN dan Posyandu yang melampaui kapasitas.

Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, merangkum keluhan itu dengan lebih tajam: wajib setor minyak jelantah 300 ml tiap pertemuan, denda Rp1.000 bagi yang tidak membawa, beban merawat Taman TOGA, seragam yang tidak fleksibel, dan administrasi Dasawisma yang berlapis dan menyita waktu.

Baca Juga: Seragam PKK Rp140 Ribu, Denda Rp5.000: Emak Rumahan Diuji di Tengah Inflasi 2,99 Persen

Tabel: Teori Ideal vs Realita di RT

“Sukarela di Atas Kertas, Wajib di Grup WhatsApp”

Ketua TP PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK,” ujarnya.

Kalimat itu benar di atas kertas. Tapi di grup WhatsApp, kalimat itu tidak pernah muncul.

Yang muncul adalah tagihan. Ibu Ismail (40), warga Saptamarga, Semarang Barat, menghitung sendiri berapa banyak iuran yang harus ia keluarkan dalam sebulan: iuran sosial, iuran anak yatim, iuran Jumat berkah, uang meja.

“Padahal dalam satu KK ada arisan bapak, ada arisan ibu. Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dalam satu bulan,” katanya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, sudah memerintahkan evaluasi total.

Seragam tidak lagi wajib di pertemuan biasa. Denda dilarang. Pengambilan jelantah door-to-door harus lewat mitra resmi, bukan kader.

Taman TOGA komunal tidak diwajibkan. Tapi perubahan itu belum tentu sampai ke grup WhatsApp.

Dan selama iuran masih dipungut tanpa transparansi, selama itu pula PKK akan terus dicap sebagai pungutan yang dibungkus nama sosial.

“Pemberdayaan Itu Tidak Menekan”

Prof. Sungkowo Edy Mulyono dari Universitas Negeri Semarang mengingatkan satu hal yang sering luput dari pengurus: pemberdayaan bukan tentang keseragaman penampilan.

“Pemberdayaan itu tidak menekan. Pemberdayaan itu motivasi. Bagaimana memotivasi masyarakat untuk sadar diri, itu yang terpenting,” tegasnya.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, warga yang tidak mengenakan seragam pernah dikenai denda Rp5.000. Kebijakan itu akhirnya dicabut setelah muncul masalah partisipasi.

“Bahkan ada sebagian warga yang enggak mau datang gara-gara seragam,” katanya.

Kalimat itu bukan anekdot. Itu diagnosis. Ketika seragam menjadi syarat kehadiran, maka yang datang ke rapat bukan lagi warga yang peduli, melainkan warga yang mampu membeli kain dan ongkos jahit.

Sepuluh Program, Satu Pertanyaan

Sepuluh Program Pokok PKK tidak perlu dibubarkan. Ia perlu dikembalikan ke khittah-nya: gerakan sosial yang sukarela, transparan, dan tidak menekan.

Iuran boleh ada, asalkan disepakati bersama, besaramnya wajar, dan penggunaannya dilaporkan.

Denda tidak perlu ada, karena yang salah bukan ketidakhadiran, melainkan sistem yang mengukur partisipasi dari seragam dan setoran.

Emak-emak rumahan tidak menolak PKK. Mereka hanya menolak diukur dari seragamnya, bukan dari kepeduliannya.

Dan selama sepuluh program pokok itu masih berjalan di dua jalur yang berbeda—satu di buku panduan, satu di grup WhatsApp—pertanyaan yang tersisa bukan lagi “apa isi sepuluh program itu?”, melainkan “kapan sepuluh program itu benar-benar berpihak pada yang menjalankannya?”