Buruh Jateng Tuntut Upah 2027 Setara 100 Persen KHL, Upah Sektoral Naik 5 Persen

JATENG.AKURAT.CO, Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) meminta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum 2027 dengan mengacu pada 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tak hanya itu, kalangan buruh juga menginginkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan minimal 5 persen lebih tinggi dibandingkan UMP dan UMK.

Aspirasi tersebut disuarakan melalui aksi demonstrasi yang melibatkan sejumlah federasi serikat pekerja di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026).

Presidium ABJaT, Aulia Hakim, mengatakan kebijakan pengupahan 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kenaikan upah sebagai agenda tahunan tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup masyarakat pekerja.

Ia menilai standar upah yang berlaku saat ini masih memiliki jarak cukup lebar dengan biaya hidup yang harus ditanggung buruh dan keluarganya.

"Upah minimum harus mampu menjawab kebutuhan hidup pekerja yang sebenarnya. Buruh tidak menuntut kehidupan mewah, tetapi menginginkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan bermartabat," kata Aulia.

ABJaT menyoroti UMP Jawa Tengah 2026 yang masih berada di kisaran Rp2,3 juta. Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan dalam tuntutan mereka, nilai KHL pada 2025 telah mencapai sekitar Rp3,5 juta.

Artinya, upah minimum saat ini baru mampu memenuhi sekitar 66 persen dari standar kebutuhan hidup layak. Kondisi tersebut menjadi alasan ABJaT meminta pemerintah menggunakan KHL sebagai acuan utama dalam menentukan UMP dan UMK 2027 di 35 kabupaten/kota.

Upah Sektoral Diminta Berlaku Merata

Persoalan lain yang menjadi perhatian ABJaT adalah terbatasnya wilayah yang menerapkan UMSK. Pada 2025, kebijakan tersebut hanya berlaku di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

Cakupannya bertambah menjadi lima daerah pada 2026, yakni Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak.

Meski mengalami perluasan, ABJaT menilai penerapan upah sektoral belum sepenuhnya memberikan perbedaan penghasilan yang sebanding dengan karakteristik pekerjaan masing-masing sektor.

Di Kota Semarang, misalnya, selisih antara UMK dan UMSK disebut bahkan tidak mencapai Rp2.000.

Aulia menegaskan, ABJaT menginginkan upah sektoral diterapkan secara lebih luas dengan besaran minimal 5 persen di atas upah minimum umum.

"Setiap sektor usaha memiliki karakteristik, risiko, dan tuntutan kompetensi yang berbeda. Karena itu, harus ada penghargaan yang proporsional melalui upah sektoral, bukan sekadar penetapan angka yang selisihnya sangat kecil dari upah minimum umum," ujarnya.

ABJaT juga meminta daerah yang sudah menerapkan UMSK tidak menghapus kebijakan tersebut. Kabupaten Jepara menjadi salah satu contoh karena sempat memberlakukan upah sektoral pada 2025, tetapi tidak lagi menerapkannya pada 2026.

Desak Pemerintah Berpihak pada Kesejahteraan Buruh

ABJaT berharap tuntutan mengenai pemenuhan 100 persen KHL serta pemberlakuan UMSP dan UMSK minimal 5 persen di atas UMP/UMK menjadi bahan pertimbangan serius dalam penetapan kebijakan pengupahan Jawa Tengah 2027.

Menurut Aulia, kebijakan upah yang adil harus mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperhatikan perbedaan karakteristik pekerjaan di berbagai sektor industri.

Ia memastikan ABJaT akan terus mengawal pembahasan hingga keputusan pengupahan 2027 ditetapkan.

"Kami ingin aspirasi ini tidak berhenti sebagai tuntutan saat aksi. Pemerintah perlu memberikan tindak lanjut nyata agar kebijakan pengupahan 2027 benar-benar membawa perubahan bagi kesejahteraan buruh di Jawa Tengah," tandasnya.