Iuran PKK di Grup WhatsApp: Antara Fungsi Sosial dan Pungli yang Tak Terasa Bedanya

JATENG.AKURAT.CO, Iuran wajib PKK RT/RW yang menumpuk di grup WhatsApp bukan cuma soal uang Rp5.000 atau Rp10.000: ia adalah benturan antara fungsi sosial yang nyata dan pungutan yang kadang tak terasa bedanya dengan pungli, dan emak-emak rumahan adalah pihak yang paling sering menanggung bebannya.

Bayangkan grup WhatsApp RT di Semarang. Pagi ini, ada pesan iuran kas PKK.

Siang, ada iuran anak yatim. Sore, ada iuran Jumat berkah. Malam, ada iuran uang meja.

Belum lagi iuran Agustusan, iuran jelantah, dan denda seragam. Dalam satu bulan, seorang ibu rumah tangga bisa menerima lima sampai tujuh jenis tagihan dari satu grup yang sama.

“Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dalam satu bulan,” kata Ibu Ismail (40), warga Saptamarga, Semarang Barat, dikutip Teropong Jateng.

Keluhan itu bukan keluhan satu orang. Ia adalah keluhan yang menggema di banyak grup WhatsApp, dari Semarang sampai Surabaya.

Dan di balik setiap pesan iuran, ada pertanyaan yang jarang diajukan: ini iuran untuk kegiatan sosial, atau pungutan liar yang dibungkus nama PKK?

Baca Juga: Seragam PKK Rp140 Ribu, Denda Rp5.000: Emak Rumahan Diuji di Tengah Inflasi 2,99 Persen

Sisi Sosial yang Nyata: PKK Bukan Cuma Soal Uang

Kalau kita jujur, PKK punya fungsi sosial yang tidak bisa dihapus begitu saja.

Di banyak kampung, PKK yang mengurus posyandu, membantu warga sakit, dan menjaga tradisi gotong royong.

Iuran kas bulanan, sumbangan Agustusan, dan iuran sosial adalah cara warga saling menjaga.

Seorang kader PKK di Semarang, Puji, mengatakan bahwa iuran bukan tujuan utama.

“Setiap ada kumpulan, masing-masing anggota PKK itu wajib membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter. Yang tidak membawa itu didenda seribu rupiah,” katanya.

Denda itu, menurutnya, bukan untuk mencari untung. Ia untuk memastikan program lingkungan berjalan.

Tapi di sinilah masalahnya. Ketika iuran dan denda menjadi kewajiban yang dipaksakan, fungsi sosial berubah menjadi beban.

Ibu-ibu muda yang bekerja, yang harus mengurus anak, yang harus mengejar deadline kantor, tidak punya ruang untuk “sukarela”.

Mereka membayar karena takut dianggap tidak kooperatif, bukan karena ingin.

Sisi Lain: Ketika Iuran Berubah Jadi Pungli

Di Surabaya, polemik iuran RT/RW sampai membuat Wali Kota Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW.

SE itu menegaskan hanya tiga jenis iuran yang diperbolehkan: keamanan, kebersihan, dan penerangan. Pungutan di luar ketentuan itu dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

SE itu lahir setelah viral kasus pungutan warga pindahan di Sememi: Rp150 ribu untuk kas RT dan Rp250 ribu–Rp500 ribu untuk kas RW bagi setiap keluarga yang pindah masuk.

Warga yang menolak membayar sempat diteror. Pengurus RW yang melanggar bahkan terancam dicopot.

Di Semarang, kasus serupa juga muncul. Penarikan iuran keamanan Rp100 ribu dengan kop surat Linmas di RW 05 Pekunden sempat viral pada Januari 2026.

Ketua RW-nya mengakui kesalahan penggunaan kop, tapi bersikeras bahwa iuran keamanan sudah ada sejak 2001.

Polemik iuran Rp500 ribu untuk HUT RI di Muktiharjo Kidul juga sempat memanas, meskipun akhirnya dibantah sebagai pungli karena merupakan hasil musyawarah.

Tabel: Fungsi Sosial vs Potensi Pungli

“Sukarela di Atas Kertas, Wajib di Grup WhatsApp”

Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam PKK bukan kewajiban setiap ibu rumah tangga.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” ujarnya, dikutip Ayo Semarang.

Kalimat itu benar di atas kertas. Tapi di grup WhatsApp, kalimat itu tidak pernah muncul.

Yang muncul adalah: “Mohon partisipasinya.” “Yang belum setor, mohon segera.” “Yang tidak hadir, kena denda.”

Warga pun menagih ketegasan itu sampai ke akar rumput. “Kalau gak wajib ya umumin gak wajib dong, share ke seluruh grup RT, BOLEH TIDAK IKUT,” tulis akun @localcommunity02 di Threads.

Emak-Emak Rumahan: Pihak yang Paling Menanggung

Di sinilah letak ironinya. PKK adalah organisasi yang ditujukan untuk keluarga, tapi bebannya paling sering ditanggung oleh emak-emak rumahan yang tidak punya penghasilan tetap.

Mereka yang harus membayar iuran dari uang belanja. Mereka yang harus menghadiri rapat di jam kerja.

Mereka yang harus membeli seragam baru ketika tahun ajaran berganti.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sudah memerintahkan evaluasi total.

Seragam tidak lagi wajib di pertemuan biasa. Denda dilarang. Aplikasi harus disederhanakan. Tapi perubahan itu belum tentu sampai ke grup WhatsApp.

Dan selama iuran masih dipungut tanpa transparansi, selama itu pula PKK akan terus dicap sebagai pungutan liar yang dibungkus nama sosial.

PKK tidak perlu dibubarkan. Ia perlu dikembalikan ke khittah-nya: gerakan sosial yang sukarela, transparan, dan tidak menekan.

Iuran boleh ada, asalkan disepakati bersama, besarannya wajar, dan penggunaannya dilaporkan.

Selama itu belum terjadi, grup WhatsApp RT akan terus menjadi medan perang antara “ini untuk kegiatan sosial” dan “ini kok kayak pungli”.

Dan emak-emak rumahan, yang setiap hari harus memilih antara membayar iuran atau membeli lauk, akan tetap menjadi pihak yang paling memahami bedanya.