Seragam PKK Rp140 Ribu, Denda Rp5.000: Emak Rumahan Diuji di Tengah Inflasi 2,99 Persen

JATENG.AKURAT.CO, Seragam PKK yang katanya simbol solidaritas itu, buat sebagian emak-emak rumahan, justru terasa seperti tagihan bulanan yang datang tanpa bisa ditawar: kainnya harus beli, jahitnya harus bayar, dan dendanya sudah menunggu di grup WhatsApp.

Bayangkan seorang emak rumahan di Semarang. Uang belanja bulan ini pas-pasan. Harga cabai rawit naik, minyak goreng ikut merangkak, dan beras tidak pernah mau turun.

Lalu datang undangan rapat PKK di RT. Di bawahnya, ada catatan kecil yang tidak pernah absen: “Mohon mengenakan seragam PKK.”

Ia membuka lemari. Seragam tahun lalu sudah pudar. Seragam dua tahun lalu sudah tidak muat.

Ia menghitung: kain batik Rp80 ribu, ongkos jahit Rp50 ribu, pin PKK Rp10 ribu. Totalnya Rp140 ribu.

Angka itu bukan besar bagi sebagian orang. Tapi bagi emak rumahan yang tidak punya penghasilan tetap, Rp140 ribu adalah uang belanja dua hari.

Beban yang Tidak Pernah Muncul di Notulen Rapat

Prof. Sungkowo Edy Mulyono, akademisi Universitas Negeri Semarang, menyoroti hal ini.

Menurutnya, kewajiban mengenakan seragam di tingkat RT perlu dievaluasi karena kondisi ekonomi setiap warga berbeda.

“Pengadaan seragam membutuhkan biaya untuk membeli kain dan menjahit pakaian, yang bagi sebagian masyarakat dapat menjadi beban,” ujarnya, dikutip Jatengnews.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, warga yang tidak mengenakan seragam pernah dikenai denda Rp5.000.

Kebijakan itu akhirnya dicabut setelah muncul masalah partisipasi. “Bahkan ada sebagian warga yang enggak mau datang gara-gara seragam,” katanya .

Kalimat itu bukan anekdot. Itu diagnosis. Ketika seragam menjadi syarat kehadiran, maka yang datang ke rapat bukan lagi warga yang peduli, melainkan warga yang mampu membeli kain dan ongkos jahit.

Tabel: Komponen Biaya Seragam PKK dan Konteksnya

Sumber: pantauan harga kain dan atribut PKK, serta keterangan akademisi Unnes.

Angka di atas belum termasuk sepatu hitam dan tas hitam tidak berantai yang juga sering diminta dalam kegiatan resmi.

Bagi emak rumahan yang uangnya diatur ketat, dua item itu bukan pelengkap. Itu biaya tambahan yang harus disisihkan dari pos lain.

“Pemberdayaan Itu Tidak Menekan”

Sungkowo mengingatkan satu hal yang sering luput dari pengurus: pemberdayaan bukan tentang keseragaman penampilan.

“Pemberdayaan itu tidak menekan. Pemberdayaan itu motivasi. Bagaimana memotivasi masyarakat untuk sadar diri, itu yang terpenting,” tegasnya .

Ia menyarankan agar penggunaan seragam disesuaikan dengan tingkatan kegiatan.

Di tingkat RW atau kelurahan, seragam masih masuk akal karena yang hadir biasanya pengurus atau perwakilan.

Tapi di tingkat RT, yang melibatkan seluruh warga, seragam sebaiknya tidak diwajibkan.

“Lebih baik prinsipnya di tingkat RT tidak harus berseragam. Kalau diwajibkan, malah bisa tidak datang,” ujarnya .

Inflasi 2,99 Persen dan Harga Beras yang Tidak Mau Diam

Beban seragam tidak berdiri di ruang hampa. Ia datang di tengah tekanan harga yang nyata.

BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan 2,99 persen pada Oktober 2026, dengan pemicu utama kenaikan harga minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, beras, dan BBM .

Angka inflasi itu mungkin terdengar kecil. Tapi bagi emak rumahan yang mengatur uang belanja, kenaikan harga beras dan cabai terasa jauh lebih besar daripada angka statistik.

Ketika uang belanja sudah habis sebelum akhir bulan, membeli seragam baru bukan prioritas. Ia menjadi beban tambahan yang datang di waktu yang salah.

Petisi 4.659 Orang: Bukan Sekadar Soal Seragam

Pada 14 Oktober 2026, Farrah Diba membuka petisi di Change.org. Isinya tujuh tuntutan, dan seragam adalah salah satunya. Petisi itu menembus 4.659 tanda tangan dalam sepuluh hari .

Salah satu pengurus PKK di Tembalang, Septi, mengaku bahwa keluhan itu bukan barang baru.

“Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Farrah Diba itu tuh bukan sesuatu yang baru. Itu tuh keresahan yang sudah lama,” katanya, dikutip Detik Jateng.

Septi sendiri pernah menolak usulan kewajiban seragam. Baginya, PKK adalah kegiatan sosial yang harus mempertimbangkan kondisi peserta, bukan sekadar keseragaman pakaian .

“Seragam Boleh, Tapi Jangan Sampai Bikin Ogah Datang”

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, akhirnya merespons. Seragam PKK tidak lagi wajib dipakai di pertemuan biasa.

Seragam hanya untuk kegiatan resmi seperti pelantikan, HKG PKK, atau kunjungan resmi .

Kebijakan itu adalah langkah maju. Tapi ia belum menyentuh akar masalahnya: biaya.

Selama seragam masih diminta untuk kegiatan tertentu, emak-emak rumahan tetap harus menyiapkan uang.

Dan selama inflasi masih menggerus daya beli, uang itu akan tetap terasa berat.

Seragam PKK punya fungsi sosial. Ia menyatukan, memberi identitas, dan membuat kegiatan terasa lebih rapi.

Tapi ketika fungsinya berubah menjadi kewajiban estetik yang diukur dengan denda dan bukan dengan partisipasi, ia berhenti menjadi simbol solidaritas. Ia menjadi tagihan yang dibungkus kain.

Emak-emak rumahan tidak menolak PKK. Mereka hanya menolak diukur dari seragamnya, bukan dari kepeduliannya.