Gibran Resmi Mundur, MPR Punya 60 Hari buat Cari Wapres Baru: Ini 5 Tahapannya

JATENG.AKURAT.CO, Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, dan pertanyaannya bukan lagi “apakah dia mundur” tapi “siapa yang akan duduk di kursi wapres, dan apa yang terjadi pada proses pemakzulan yang sudah telanjur berjalan?”

Bayangkan ruang rapat di Gedung MPR/DPR, Kamis pagi. Pimpinan MPR sudah berkumpul sejak pagi, menunggu kedatangan Gibran yang dijadwalkan tiba pukul 11.00 WIB.

Di luar, wartawan sudah menunggu. Di dalam, agenda rapat gabungan sudah disiapkan.

Semua orang tahu: ini bukan hari biasa. Ini hari ketika kursi Wakil Presiden secara resmi akan kosong.

Gibran datang. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

Setelah itu, MPR menggelar rapat pimpinan, dilanjutkan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, untuk menentukan langkah berikutnya.

Tahap 1: Surat Pengunduran Diri ke Presiden dan MPR

Ini adalah langkah pertama yang sudah dilalui Gibran. Berdasarkan UUD 1945, Wakil Presiden yang ingin berhenti wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden dan MPR.

Gibran sudah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo. Ia juga sudah menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya.

Tahap 2: MPR Menyatakan Kursi Wapres Kosong

Setelah surat dinyatakan sah, MPR akan bersidang untuk menyatakan bahwa posisi Wakil Presiden resmi kosong. Ini bukan sekadar formalitas. Pernyataan ini adalah dasar konstitusional untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Yang penting dicatat: pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo. Tidak ada pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain. Kursi wapres kosong, tapi roda pemerintahan tidak berhenti.

Tahap 3: Presiden Mengajukan Dua Nama Calon

Ini bagian yang paling ditunggu. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, Presiden Prabowo bertugas mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Presiden juga harus menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan. MPR kemudian akan menggelar pemilihan berdasarkan dua nama itu.

Siapa dua nama itu? Sampai sekarang belum ada bocoran resmi. Yang beredar di grup WhatsApp hanyalah spekulasi—dan spekulasi bukan keputusan.

Tahap 4: MPR Memilih dalam 60 Hari

Ini tenggat waktu yang perlu dicatat. MPR punya waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri resmi untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, “Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran”.

Prosesnya meliputi rapat gabungan, pemilihan, dan pelantikan. Semua harus selesai dalam 60 hari. Kalau lewat, belum ada preseden konstitusional yang jelas—dan itu bisa menjadi masalah baru.

Tahap 5: Pelantikan Wapres Baru

Setelah MPR memilih, Wakil Presiden terpilih dilantik. Sejak saat itu, kursi wapres kembali terisi, dan pemerintahan kembali lengkap.

Tabel: Lima Tahap Pengunduran Diri dan Pengisian Kursi Wapres

Apa yang Terjadi pada Proses Pemakzulan?

Ini pertanyaan yang banyak orang lupakan. Sebelum Gibran mundur, DPR sudah menggelar proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sekitar 120 anggota DPR dari semua fraksi telah menyampaikan penggunaan hak tersebut.

Tapi begitu Gibran resmi mundur, proses itu otomatis gugur. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa jika HMP sedang berjalan dan wapres mundur, maka Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tidak lagi berlaku.

Mekanismenya langsung melompat ke Pasal 8 ayat (2): kursi kosong, presiden ajukan dua nama.

“Meskipun sudah ada putusan MK terkait impeachment, tetapi MPR belum memprosesnya dengan keputusan, lalu wapres mundur, MPR tidak perlu melanjutkan prosesnya,” ujarnya.

Artinya, Gibran mundur bukan hanya mengakhiri polemik ijazah. Ia juga menghentikan proses pemakzulan yang sudah telanjur berjalan.

Bola panas itu berpindah dari DPR ke MPR—dan dari politik ke konstitusi.

“Bola di MPR, Tapi Kendali Waktu di Presiden”

Lestari Moerdijat merangkum satu hal penting: meskipun MPR yang akan memilih, waktu pengajuan dua nama sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Isunya soal waktu, apakah presiden segera menyampaikan usulan dua nama, ataukah akan menunda-nunda,” katanya.

Di sinilah politik kembali masuk. Presiden bisa mengajukan nama dalam hitungan hari, atau menunggu hingga mendekati batas 60 hari.

Pilihannya akan menentukan seberapa cepat kursi wapres terisi—dan seberapa lama publik akan terus berspekulasi.

Bukan Akhir, Tapi Awal Bab Baru

Gibran mundur bukan akhir dari drama politik ini. Ia adalah awal dari bab baru: pengisian kursi wapres, negosiasi dua nama, dan pemilihan di MPR yang akan menentukan arah pemerintahan hingga 2029.

Yang perlu diingat: prosesnya konstitusional, bukan politis semata. MPR punya 60 hari. Presiden punya kendali waktu. Dan publik punya hak untuk mengawasi—bukan cuma berkomentar di media sosial.

Bagi pekerja UMK yang mungkin lelah dengan drama politik, pesan Gibran sendiri patut direnungkan: “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan”.

Apakah pengunduran diri ini akan benar-benar mengakhiri polemik, atau justru membuka polemik baru, hanya waktu yang akan menjawab.