Kenapa UMK DIY Selalu Lebih Rendah dari Jateng dan Jatim? Ini 5 Alasannya

JATENG.AKURAT.CO, Simulasi UMK DIY 2027 yang mentok di kisaran Rp2,70–3,09 juta bukan kebetulan: ia adalah cermin dari struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada jasa dan pariwisata, bukan manufaktur padat karya seperti di Jateng dan Jatim—dan itu membuat DIY selalu kalah nominal, meskipun biaya hidupnya justru lebih tinggi.

Bayangkan Raka, pekerja muda di Jogja. Gajinya mengikuti UMK Kota Jogja 2026: Rp2.827.593.

Ia tinggal di kos Rp800 ribu, makan Rp1,1 juta, transport Rp200 ribu, dan kuota Rp100 ribu.

Total pengeluaran dasarnya Rp2,2 juta. Sisa uangnya sekitar Rp600 ribu. “Cukup buat bertahan, tapi nggak cukup buat nabung,” katanya.

Tahun 2027, simulasi UMK Kota Jogja naik. Dengan skenario 9,5 persen, angkanya menjadi Rp3.096.215—tertinggi di DIY.

Tapi bandingkan dengan Kota Semarang yang diproyeksi menembus Rp4.053.371, atau Surabaya yang bisa menyentuh Rp5.791.232.

Selisih Jogja dengan Semarang hampir Rp1 juta, dan dengan Surabaya lebih dari Rp2,6 juta.

Ini bukan soal satu tahun. DIY memang selalu diprediksi lebih rendah dari dua provinsi tetangganya.

Dan pertanyaannya bukan “berapa UMK-nya”, tapi “kenapa selalu begini?”

Tabel: Simulasi UMK 2027 di Tiga Provinsi

Sumber: simulasi berdasarkan UMK 2026 dan usulan KSPI 7,5–9,5 persen .

Perhatikan bahwa bahkan skenario tertinggi untuk Jogja (Rp3,09 juta) masih di bawah UMK 2026 Kota Semarang (Rp3,7 juta) dan jauh di bawah UMK 2026 Surabaya (Rp5,28 juta).

Artinya, Jogja bukan hanya kalah tahun depan. Ia sudah kalah sejak tahun ini.

Alasan 1: Struktur Industri yang Berbeda

Ini akar masalahnya. Jawa Timur punya koridor industri manufaktur yang besar—Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto.

Pabrik-pabrik di sana menyerap ratusan ribu pekerja dan menghasilkan nilai tambah tinggi.

Jawa Tengah punya Semarang, Demak, Kendal, Kudus, dan Batang yang menjadi tujuan relokasi pabrik dari Jakarta. Keduanya punya basis industri padat karya yang luas.

DIY? Ekonominya lebih bertumpu pada jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Sektor manufakturnya lebih kecil, dan sebagian besar usaha industrinya berskala mikro dan kecil, bukan pabrik besar dengan ribuan pekerja.

ANTARA, dalam analisisnya tentang upah minimum DIY, menulis: “Persoalan upah di DIY bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan juga berkaitan dengan struktur pasar kerja dan arah kebijakan yang diambil”.

Struktur pasar kerja yang dimaksud adalah pasar kerja yang lebih longgar, dengan lebih banyak pekerja informal dan usaha kecil—dua hal yang secara alami menekan upah minimum.

Alasan 2: PDRB per Kapita yang Lebih Rendah

Data PDRB per kapita 2025 menunjukkan kesenjangan yang jelas. Jawa Timur berada di sekitar Rp80,86 juta, DIY Rp55,03 juta, dan Jawa Tengah Rp50,82 juta .

Perhatikan bahwa PDRB per kapita DIY lebih tinggi dari Jawa Tengah. Tapi UMK DIY lebih rendah dari Jateng.

Artinya, PDRB per kapita bukan satu-satunya penentu. Yang lebih menentukan adalah komposisi PDRB itu.

Di Jateng, sebagian besar PDRB berasal dari sektor industri yang menyerap banyak pekerja dengan upah relatif terstandar.

Di DIY, PDRB lebih banyak berasal dari sektor jasa dan pariwisata yang upahnya lebih bervariasi dan sering kali tidak terikat pada UMK.

Alasan 3: Sejarah UMP yang Selalu Terendah

Ini bukan fenomena baru. Selama bertahun-tahun, DIY menyandang status sebagai provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia.

Pada 2021, UMP DIY adalah Rp1.765.000—terendah nasional, di bawah Jateng (Rp1.798.979) dan Jatim (Rp1.868.777) .

Kompas mencatat bahwa UMP DIY 2022 bahkan sempat menyalip Jateng, tapi itu lebih karena Jateng belum menyesuaikan diri, bukan karena DIY melesat.

Dalam jangka panjang, DIY tetap berada di bawah dua provinsi tetangganya.

Dan ketika UMK rendah selama bertahun-tahun, ekspektasi dan struktur upah di pasar kerja ikut menyesuaikan.

Pemberi kerja terbiasa dengan standar yang lebih rendah, dan pekerja tidak punya banyak daya tawar untuk menuntut lebih.

Alasan 4: KHL DIY Justru Lebih Tinggi

Ini paradoks yang paling menyakitkan. Meskipun UMK-nya lebih rendah, KHL DIY justru lebih tinggi dari Jateng dan Jatim.

Data Kemnaker menempatkan KHL DIY di Rp4.604.982 . Sementara KHL Jateng sekitar Rp3,51 juta, dan KHL Jatim sekitar Rp3,57 juta.

Artinya, pekerja di Jogja menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi daripada pekerja di Semarang atau Surabaya, tapi upah minimumnya lebih rendah.

“DIY adalah daerah yang selama ini dilabeli berupah murah, tetapi memiliki biaya hidup tinggi,” tulis Tribun Jogja, mengutip pernyataan MPBI DIY .

Seorang pekerja di Jogja, yang minta namanya tidak ditulis, merangkumnya dengan pahit: “Di sini, biaya hidup seperti kota besar, tapi gajinya seperti kota kecil.”

Tabel: KHL vs UMK 2026 di Tiga Provinsi

Sumber: KHL Kemnaker dan UMK 2026.

Perhatikan bahwa hanya DIY yang UMK tertingginya masih di bawah KHL. Jateng dan Jatim sudah melampaui KHL provinsi mereka.

Ini menjelaskan mengapa UMK DIY terasa begitu menyesakkan: bukan karena angkanya kecil, tapi karena angkanya kecil sementara kebutuhannya besar.

Alasan 5: Kebijakan yang Lebih Konservatif

Faktor terakhir adalah kebijakan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dikenal lebih konservatif dalam menetapkan kenaikan UMP.

Ketika buruh menuntut UMP Rp4,6 juta sesuai KHL, Sultan merespons dengan hati-hati.

“Kami tidak bisa menetapkan upah berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemampuan,” katanya, dikutip Detik.

Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Dengan struktur industri yang lebih kecil dan banyak usaha mikro, kenaikan UMK yang terlalu tinggi bisa mematikan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi DIY.

Tapi di sisi lain, pendekatan ini juga berarti pekerja terus menanggung beban dari struktur ekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Bukan Salah Siapa-siapa, Tapi Beban Ditanggung Pekerja

UMK DIY selalu lebih rendah dari Jateng dan Jatim karena struktur ekonominya memang berbeda. DIY bukan provinsi industri.

Ia provinsi jasa, pariwisata, dan pendidikan. Selama struktur itu tidak berubah, UMK-nya akan tetap lebih rendah.

Tapi “struktur” bukan alasan untuk berhenti. Ada tiga hal yang bisa mengubah keadaan: diversifikasi industri ke sektor yang menyerap lebih banyak pekerja formal, penegakan UMK agar pengusaha tidak membayar di bawah standar, dan kebijakan upah yang lebih berani ketika KHL sudah sedemikian tinggi.

Sementara itu, pekerja di Jogja akan terus bertahan dengan gaji Rp3,09 juta dan biaya hidup Rp4,6 juta.

Mereka tidak menuntut kaya. Mereka hanya menuntut agar selisih Rp1,5 juta itu tidak terus-menerus menjadi jurang yang harus mereka seberangi sendiri.