Stunting Semarang Turun Jadi 4,49 Persen, Dinkes Perkuat Intervensi hingga Program MBG

JATENG.AKURAT.CO, Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka stunting. Berdasarkan hasil cut-off pengukuran pada Agustus 2026, prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat 4,49 persen atau sebanyak 3.108 anak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr Moh Abdul Hakam, mengatakan penanganan tidak hanya difokuskan kepada anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga balita yang mengalami wasting dan underweight serta kelompok yang memiliki risiko mengalami gangguan pertumbuhan.

“Kalau lihat di hasil cut-off di bulan Agustus ini, posisi stunting kita ada di 4,49 atau 3.108 anak. Wasting 1.707 dan underweight 3.497,” ujar Hakam.

Menurut dia, salah satu intervensi yang dilakukan Dinkes Kota Semarang adalah melalui program daycare yang saat ini tersedia di 16 titik. Program tersebut menyasar balita dengan berbagai permasalahan gizi, tidak hanya anak yang sudah masuk kategori stunting.

Selain itu, terdapat program Keluarga Cemara yang menyasar tiga kelompok, yakni balita bermasalah gizi, ibu hamil, dan remaja. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini.

Hakam menjelaskan, intervensi juga diarahkan kepada remaja melalui edukasi kesehatan serta pemberian tablet tambah darah. Program tersebut dilakukan secara rutin bersama jajaran kesehatan masyarakat.

“Belum lagi kita juga mulai menyasar untuk melakukan edukasi ke remaja dan pemberian tablet tambah darah. Itu ada bagian program Peter Pan, setiap tahun kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Kesmas,” katanya.

Imunisasi hingga Skrining TBC

Hakam menambahkan, cakupan imunisasi menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menekan angka stunting. Karena itu, pihaknya mendorong agar imunisasi balita dapat mencapai cakupan maksimal.

Selain imunisasi, Dinkes juga melakukan skrining tuberkulosis (TBC) terhadap balita yang mengalami permasalahan gizi.

“Balita-balita yang bermasalah gizi kita lakukan skrining TBC. Kalau ketemu TBC langsung diobati supaya stuntingnya itu turunnya tidak stagnan, lebih progresif,” jelasnya.

Strategi tersebut, kata Hakam, berjalan bersamaan dengan intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Anak yang sudah mengalami stunting mendapatkan tata laksana, sementara anak yang belum stunting tetapi masuk kategori berisiko juga ditangani agar tidak berkembang menjadi kasus baru.

“Jadi yang sudah stunting kita lakukan tata laksana, yang belum, yang berisiko, ini juga kita lakukan tata laksana sehingga tidak menambah kasus baru. Jadi dua strategi ini yang kita lakukan,” tegasnya.

PMT Dilanjutkan dengan Program MBG

Salah satu strategi lain yang kini dikembangkan adalah mengintegrasikan pemberian makanan tambahan (PMT) dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hakam menjelaskan, PMT yang diberikan melalui Kementerian Kesehatan maupun APBD memiliki periode pemberian terbatas. Karena itu, Pemkot Semarang berupaya memastikan keberlanjutan asupan makanan bergizi bagi kelompok sasaran melalui integrasi dengan program MBG.

“PMT yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ataupun melalui APBD itu kan cuma tiga bulan. Ini yang pertama kita integrasikan dengan program MBG,” ungkapnya.

Melalui skema tersebut, anak yang sebelumnya mendapatkan PMT dapat melanjutkan asupan makanan bergizi melalui program MBG. Sasaran program mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan intervensi gizi.

Dinkes Kota Semarang juga menyerahkan data sasaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selanjutnya, pemerintah wilayah bersama kader ikut melakukan pengawasan terhadap penerima manfaat.

“Wilayah sama kader ini yang melakukan pengawasan, dimakan apa tidak. Setiap bulan pergi ke posyandu kita lakukan penimbangan, apakah terjadi perbaikan atau tidak,” katanya.

Kehadiran Posyandu Jadi Kunci

Hakam menekankan pentingnya kehadiran masyarakat di posyandu. Menurutnya, pemantauan pertumbuhan anak tidak akan berjalan optimal apabila balita tidak rutin ditimbang dan diperiksa.

Karena itu, Pemkot Semarang melakukan pemantauan kehadiran posyandu secara berkala. Data tersebut dilaporkan setiap minggu melalui grup komunikasi yang melibatkan jajaran pimpinan daerah hingga pemerintah kelurahan.

“Yang paling penting lagi adalah kehadiran di posyandu harus 100 persen. Setiap minggu kita laporkan data kehadiran posyandu,” ujarnya.

Menurut Hakam, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui wilayah yang tingkat kehadiran posyandunya masih rendah sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut.

Penanganan Stunting Libatkan Banyak Sektor

Hakam menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kelurahan menjadi bagian penting dari strategi Pemkot Semarang.

Salah satu wadah koordinasi yang dilakukan secara rutin adalah kegiatan Lincah di Kota Semarang. Forum tersebut mempertemukan puskesmas dengan unsur masyarakat dan pemerintah kewilayahan untuk membahas persoalan kesehatan yang muncul di masing-masing wilayah.

“Lincah ini mengorkestra antara puskesmas sama masyarakat. Mulai dari Pak Camat, bapak ibu lurah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW,” jelas Hakam.

Dalam forum tersebut, wilayah yang memiliki persoalan kesehatan menjadi perhatian untuk dicarikan solusi secara bersama-sama. Unsur masyarakat seperti PKK, kader, karang taruna, RT dan RW turut dilibatkan.

Menurut Hakam, pendekatan berbasis wilayah tersebut diperlukan karena penanganan stunting tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan tenaga kesehatan.

“Yang saya pengen, kita betul-betul kolaborasi. Teman-teman kita itu tidak akan mampu kalau hanya mengandalkan dari sisi kesehatan,” pungkasnya.