Menagih Janji Konektivitas di Perbatasan, Djoko: Krayan Tak Boleh Terus Jadi Beranda yang Terisolasi

JATENG.AKURAT.CO, Merah Putih berkibar di langit Krayan. Di bawahnya, bendera Dayak Borneo turut dibentangkan masyarakat adat Dayak Lundayeh pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026.

Bagi Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Djoko Setijowarno, ST, MT, pemandangan tersebut bukan sekadar ekspresi kebudayaan masyarakat perbatasan. Ada pesan kuat yang sedang disampaikan warga Krayan: kesetiaan kepada Indonesia harus berjalan beriringan dengan kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur yang nyata.

“Wilayah perbatasan seperti Krayan tidak cukup hanya dijaga secara administratif. Konektivitas harus dibangun agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Djoko.

Krayan merupakan kawasan dataran tinggi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang terdiri atas lima kecamatan. Bentang alamnya membuat transportasi air tidak menjadi solusi utama karena sungai-sungai di kawasan tersebut relatif kecil dan tidak dapat dilalui perahu motor untuk mengangkut kebutuhan masyarakat dalam skala besar.

Di tengah kondisi geografis tersebut, transportasi udara menjadi urat nadi kehidupan warga.

Krayan memiliki lima bandara perintis yang tersebar di lima kecamatan, yakni Bandara Yuvai Semaring di Long Bawan, Bandara Long Layu, Bandara Binuang, Bandara Banten/Long Midang, dan Bandara Long Umung.

Menurut Djoko, keberadaan bandara-bandara tersebut sangat penting, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan konektivitas Krayan.

“Setiap kecamatan memang memiliki bandara. Namun penerbangan perintis harus tetap didukung supaya tarifnya terjangkau masyarakat. Jangan sampai bandara tersedia, tetapi masyarakat tetap kesulitan mengakses transportasi karena biaya yang mahal,” ujarnya.

Persoalan terbesar, kata Djoko, justru berada pada konektivitas darat.

Lima kecamatan di Krayan belum sepenuhnya terhubung melalui jaringan jalan yang layak. Sejumlah ruas Jalan Lingkar Krayan masih berupa tanah dan perkerasan yang mudah berubah menjadi lumpur ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Kondisi tersebut membuat perjalanan yang pada musim kemarau dapat ditempuh dalam hitungan jam berubah menjadi perjalanan berhari-hari ketika musim hujan.

“Masalah Krayan bukan sekadar jalan rusak. Ini sudah menjadi keterisolasian multidimensi. Ketika jalan tidak bisa dilalui, barang tidak masuk, hasil pertanian tidak keluar, pasien sulit dirujuk, anak-anak sekolah kesulitan bepergian, dan harga kebutuhan pokok ikut naik,” tutur Djoko.

Kondisi itu semakin terasa ketika jalur penghubung antarkecamatan mengalami longsor.

Pada 7 Juli 2026, longsor akibat hujan deras melumpuhkan akses darat menuju Krayan Selatan. Pemerintah kemudian menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa rentannya konektivitas darat di kawasan perbatasan.

Persoalan Krayan sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah membangun jaringan jalan perbatasan di Kalimantan Utara. Kementerian PUPR menyebut jaringan jalan perbatasan Kaltara memiliki panjang sekitar 992 kilometer, terdiri atas 614,55 kilometer jalan paralel perbatasan dan 377,80 kilometer jalan akses perbatasan.

Namun, tantangannya bukan hanya membuat jalan menjadi tembus. Jalan yang sudah terbuka juga membutuhkan peningkatan kualitas agar benar-benar dapat dilalui secara aman dan sepanjang tahun.

Kementerian PUPR sebelumnya mencatat bahwa dari sekitar 614 kilometer jalan perbatasan Kaltara, sebagian besar ruas yang telah tembus masih berupa tanah atau agregat. Pembangunan jalan tersebut memang diarahkan untuk membuka keterisolasian, memperkuat akses menuju kawasan perbatasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jalan tembus belum berarti konektivitas selesai. Jalan harus bisa dilalui sepanjang tahun. Kalau musim hujan kemudian berubah menjadi kubangan dan tidak bisa dilewati, fungsi konektivitasnya belum sepenuhnya tercapai,” kata Djoko.

Harga Mahal di Beranda Negeri

Keterbatasan akses darat akhirnya merembet ke berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Distribusi sembako, BBM, bahan bangunan hingga kebutuhan pelayanan publik sangat bergantung pada moda udara. Kapasitas angkutan udara yang terbatas membuat biaya logistik menjadi tinggi.

Djoko menilai kondisi tersebut menciptakan ironi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Kalau kebutuhan pokok lebih mudah dan lebih murah diperoleh dari negara tetangga karena aksesnya lebih baik, ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Bukan berarti masyarakat tidak nasionalis, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari membutuhkan akses yang nyata,” ujarnya.

Secara geografis, Krayan memang lebih dekat dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Bakelalan bahkan hanya berjarak sekitar beberapa kilometer dari kawasan Krayan.

Sementara itu, perjalanan menuju Malinau di wilayah Indonesia jauh lebih menantang karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya layak.

Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat lebih mudah mendapatkan barang dari Malaysia. Pada saat yang sama, komoditas lokal seperti Beras Adan Krayan dan hasil pertanian lainnya menghadapi persoalan serupa. Produk masyarakat sulit dibawa menuju pasar nasional karena ongkos angkut yang tinggi.

“Jangan sampai masyarakat menghasilkan produk pertanian, tetapi produknya sulit keluar karena jalan. Akhirnya yang murah justru barang dari luar, sementara hasil pertanian masyarakat sendiri tidak memiliki akses pasar yang memadai,” kata Djoko.

Bukan Hanya Persoalan Ekonomi

Menurut Djoko, dampak keterisolasian Krayan tidak boleh dilihat hanya dari persoalan harga sembako.

Konektivitas juga berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

Ketika seorang warga membutuhkan penanganan medis lanjutan di Malinau, Nunukan atau Tarakan, moda udara menjadi salah satu tumpuan penting. Namun penerbangan sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan armada.

“Dalam situasi darurat medis, waktu sangat menentukan. Kalau akses darat tidak tersedia dan penerbangan terganggu cuaca, masyarakat memiliki pilihan yang sangat terbatas,” jelasnya.

Persoalan yang sama terjadi pada distribusi obat-obatan, tenaga kesehatan, pendidikan hingga pasokan energi.

Keterbatasan akses juga membuat mobilitas guru, mahasiswa, pelajar serta distribusi sarana pendidikan menjadi lebih mahal dan tidak mudah.

“Karena itu saya menyebutnya keterisolasian multidimensi. Infrastruktur transportasi pada akhirnya menentukan apakah masyarakat bisa mendapatkan pangan, kesehatan, pendidikan, energi dan akses ekonomi secara layak,” ujar Djoko.

PLBN Tak Boleh Berdiri Sendiri

Krayan juga memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan Barat yang berbatasan dengan Bakelalan, Sarawak, Malaysia.

Pembangunan PLBN tersebut memiliki arti strategis karena bukan hanya menjadi pintu pelayanan lintas batas, tetapi juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi kawasan.

Namun, pembangunan infrastruktur perbatasan membutuhkan dukungan konektivitas yang memadai.

Dokumen Kementerian PUPR mencatat akses jalan yang belum tembus menjadi salah satu kendala pembangunan PLBN Long Midang pada periode sebelumnya. Keterbatasan akses menyebabkan mobilisasi material dan pekerjaan konstruksi menghadapi hambatan.

Djoko menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Jangan hanya membangun gedung PLBN. Jalan menuju PLBN juga harus dipastikan berfungsi. Infrastruktur perbatasan harus dibangun sebagai satu ekosistem, bukan berdiri sendiri-sendiri,” tegasnya.

Kementerian PUPR sendiri sebelumnya menyatakan jalan perbatasan memiliki fungsi strategis, selain membuka keterisolasian juga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan akses menuju PLBN.

Jalan sebagai Wujud Kehadiran Negara

Djoko mengatakan, penyelesaian konektivitas Malinau-Krayan dan jaringan jalan di dalam kawasan Krayan perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan perbatasan.

Menurutnya, program peningkatan jalan daerah maupun dukungan pemerintah pusat perlu diarahkan untuk memastikan jaringan jalan yang sudah terbuka dapat ditingkatkan kualitasnya dari jalan tanah menjadi jalan yang mampu dilalui sepanjang tahun.

“Yang dibutuhkan masyarakat Krayan bukan sekadar janji jalan. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilewati ketika hujan maupun kemarau,” katanya.

Ia juga mendorong agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter geografis Krayan yang berada di kawasan dataran tinggi dan rawan longsor.

“Pembangunan jalan di Krayan harus memperhitungkan kondisi medan, sistem drainase, stabilitas lereng dan jembatan. Jangan sampai membangun jalan tetapi setiap musim hujan kembali putus. Konektivitas harus dibangun secara berkelanjutan,” ujar Djoko.

Bagi Djoko, pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan semata-mata persoalan teknis konstruksi. Jalan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat hubungan masyarakat dengan negara.

“Kalau negara hadir melalui jalan yang baik, transportasi yang terjangkau, layanan kesehatan, pendidikan dan distribusi kebutuhan pokok yang lancar, masyarakat akan merasakan bahwa mereka benar-benar berada dalam satu kesatuan Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, ia menilai momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa masyarakat di wilayah paling depan Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati konektivitas.

“Perbatasan adalah beranda negara. Beranda tidak cukup hanya dibuat indah dari kejauhan. Beranda harus memiliki jalan masuk yang baik dan membuat penghuninya merasa aman, nyaman serta sejahtera,” kata Djoko.

Pada akhirnya, persoalan Krayan bukan sekadar tentang berapa kilometer jalan yang harus dibangun. Lebih jauh, persoalannya adalah bagaimana negara memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh akses yang setara terhadap kehidupan yang layak.

Djoko menegaskan, pembangunan jalan menuju Krayan harus menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

“Jangan biarkan masyarakat perbatasan hanya menjadi penjaga kedaulatan secara simbolik. Negara juga harus hadir dalam bentuk konektivitas yang nyata. Karena kedaulatan di beranda negeri tidak cukup dijaga dengan slogan, tetapi juga dengan jalan yang membuat masyarakat bisa hidup, bekerja, belajar dan bergerak,” pungkas Djoko.