Masih Banyak Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di Semarang, Tantangan Sosial Masih Besar

JATENG.AKURAT.CO, Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 3,80 persen atau sekitar 74,36 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,03 persen atau 77,79 ribu jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, angka kemiskinan di Kota Semarang menunjukkan tren penurunan pada 2025. 

Dengan demikian, dalam satu tahun terjadi penurunan sebesar 0,23 persen atau setara 3,34 ribu jiwa.

Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah, sekaligus menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan mulai memberi dampak nyata di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Namun, di balik angka kemiskinan resmi tersebut, masih terdapat kelompok rentan dalam jumlah besar yang membutuhkan intervensi berkelanjutan.

Hal ini tercermin dari data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia per 29 Januari 2026, yang menggambarkan sebaran keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil).

Potret Kerentanan dari DTSEN Kemensos RI

Berdasarkan rekapitulasi DTSEN, masyarakat Kota Semarang tersebar dalam beberapa lapisan desil ekonomi sebagai berikut:

• Desil 1 (paling miskin): 22.121 keluarga atau 65.073 jiwa

• Desil 2: 24.743 keluarga atau 75.736 jiwa

• Desil 3: 27.100 keluarga atau 84.941 jiwa

• Desil 4: 29.041 keluarga atau 79.908 jiwa

• Desil 5: 58.443 keluarga atau 184.134 jiwa

• Desil 6–10: 368 keluarga atau 1.115.179 jiwa

Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan resmi relatif rendah, masih terdapat ratusan ribu warga yang berada pada kelompok rentan hingga hampir miskin (desil 1–5).

Kelompok inilah yang menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial.

Sinkronisasi Data Jadi Kunci

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mendorong pemutakhiran dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kemensos.

DTSEN kini menjadi basis utama dalam penentuan penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

BPS Kota Semarang mencatat bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi lokal, perluasan lapangan kerja, serta program pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, Dinsos Kota Semarang menegaskan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah mencegah kelompok rentan agar tidak jatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan akibat guncangan ekonomi, kesehatan, maupun bencana.

Tantangan ke Depan

Meski tren menurun, angka 74,36 ribu jiwa penduduk miskin tetap menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Apalagi, jika melihat data desil, kelompok rentan yang berada satu langkah di atas garis kemiskinan jumlahnya jauh lebih besar. Tanpa kebijakan yang berkelanjutan, mereka berpotensi kembali masuk kategori miskin.

Dengan kolaborasi antara BPS Kota Semarang, Kemensos RI, dan Dinsos Kota Semarang, pemerintah kota diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih presisi, berbasis data, dan menyentuh langsung akar persoalan.

Penurunan kemiskinan di 2025 menjadi modal awal, namun upaya jangka panjang tetap dibutuhkan agar kesejahteraan masyarakat Semarang dapat meningkat secara merata.