Kesbangpol Semarang Dorong Sinergi Stakeholder, Gen Z Jadi Kunci Peningkatan Indeks Demokrasi 2026

JATENG.AKURAT.CO, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Ibu Kota Jawa Tengah. 

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026 dengan tema Sinergi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026), tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan demokrasi dan merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Kota Semarang.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramushinto, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, R Wahyudi, menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dapat membangun sinergi dalam menjaga demokrasi, perdamaian, serta kerukunan.

Menurutnya, iklim politik yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam melahirkan pemimpin berkualitas sekaligus menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kami berharap semua pihak bersinergi untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan kerukunan di Kota Semarang. Dengan demikian, perpolitikan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak memanas dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang pro rakyat demi kemajuan Kota Semarang dan kemakmuran masyarakatnya," demikian pesan Bambang Pramushinto yang disampaikan melalui perwakilannya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Semarang, Drs Moh Istajib, menilai FGD tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan indeks demokrasi, terutama dengan memberikan perhatian lebih kepada kelompok milenial dan generasi Z.

Menurutnya, generasi muda tidak hanya akan menjadi peserta dan pelaku dalam pemilu mendatang, tetapi juga merupakan kelompok yang kelak mewarisi kepemimpinan bangsa.

"Ini adalah suatu ikhtiar untuk meningkatkan indeks demokrasi Kota Semarang, terutama untuk kelompok milenial dan Gen Z yang akan menjadi peserta dan pelaku pemilu. Lebih besar lagi, merekalah yang akan mewarisi bangsa ini sebagai pemimpin," ungkapnya.

Istajib menekankan pentingnya pendidikan politik yang dikemas secara kreatif agar demokrasi semakin dekat dengan generasi muda. Pemanfaatan platform digital hingga penyelenggaraan lomba pembuatan film pendek bertema demokrasi dan perdamaian dapat menjadi alternatif pendekatan edukasi politik.

Ia juga menyoroti dinamika partisipasi politik masyarakat sejak era Reformasi 1998. Menurutnya, keterbukaan politik setelah reformasi semakin luas, bahkan cenderung tanpa kontrol yang memadai. Namun, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan tingginya partisipasi masyarakat.

Sebaliknya, pada masa sebelum 1998, ketika masyarakat berada dalam situasi intimidasi pemerintahan Orde Baru, tingkat partisipasi dalam pemilu maupun aktivitas politik justru tercatat tinggi.

"Persoalannya ada pada orientasi kebijakan pemimpin bangsa yang lahir dari momentum politik. Orientasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ditambah persoalan korupsi yang membuat generasi muda semakin antipati terhadap politik," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES, Dr Tutik Wijayanti, memaparkan hasil pengukuran indeks demokrasi Kota Semarang yang menggunakan 22 indikator dalam tiga dimensi utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Dalam paparannya, Tutik mengungkapkan bahwa dimensi kebebasan memperoleh skor 0,310. Aspek kebebasan berkumpul dan keyakinan memberikan kontribusi poin yang cukup signifikan. Namun, aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi justru memperoleh penilaian negatif.

Kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan demonstrasi yang berujung pada kekerasan oleh aparat, sehingga menjadi salah satu catatan dalam penilaian kualitas demokrasi di Kota Semarang.

"Angka tersebut merupakan hasil perhitungan sejak 2024 hingga 2026. Kami melakukan survei dalam setiap kegiatan masyarakat, baik kegiatan politik maupun nonpolitik," terang Tutik.

Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder untuk memperkuat kualitas demokrasi, tidak hanya dari sisi kebebasan politik, tetapi juga kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan.

Melalui FGD ini, Kesbangpol Kota Semarang berharap terbangun komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab. Pelibatan generasi muda melalui pendidikan politik yang inovatif juga menjadi salah satu langkah penting agar demokrasi tidak sekadar berlangsung dalam momentum pemilu, tetapi tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.