KSPI Jateng; Tapera Jangan Membebani Masyarakat dan Buruh

Afri Rismoko | 31 Mei 2024, 15:19 WIB

Akurat.co - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menilai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat dan buruh khususnya dijawa tengah.

"Memang fakta kebutuhan perumahan untuk buruh, kelas pekerja dan rakyat adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, papan)," ujar Aulia Hakim selaku Ketua FSPMI KSPI/Partai Buruh Jawa Tengah pada Jum'at (31/5/2024).

Hakim melanjutkan, bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat.

Bahkan, tegas Hakim, KSPI dan khususnya partai Buruh menyatakan perumahan ini masuk ke dalam 13 Platform jaminan untuk mereka.

Dalam statuta KSPI, Perumahan adalah jaminan sosial yang akan terus diperjuangkan, Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan APBD.

“Tetapi persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat,” tandas Hakim.

Aulia Hakim mengatakan, KSPI Jateng melakukan kajian dan beberapa analisa sebagai alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Pertama

Belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.

Sekarang ini, upah rata-rata buruh Indonesia khususnya di Jawa Tengah masih sangat kecil kita beri contoh UMK kota semarang tahun 2024 adalah Rp 3,2 juta per bulan. Bila dipotong 2,5 % per bulan maka iurannya adalah sekitar 80.000 per bulan atau Rp. 960.000 per tahun.

Karena Tapera adalah Tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp 9.6000.000 hingga Rp 19.200.000.

“Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun kedepan ada harga rumah yang seharga 9,6 juta atau 19,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari Tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah," beber Hakim.

Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah. Sudah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah.

Kedua

Mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%.

Hal ini akibat upah tidak naik sangat kecil, tahun 2024 saja persentasi terbesar upah dijawa jateng naik 7,8% ( Jepara) menjadi 2,4 juta dan kota semarang naik 6% menjadi 3.2 juta, itupun masih digugat oleh apindo Jawa tengah ke PTUN.

"Artinya bila upah Jawa tengah dipotong 2,5 % untuk Tapera, tentu beban hidup buruh Jawa Tengah akan semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha," beber Hakim.

Dalam UUD 1945 tanggungjawab pemerintah adalah menyiapkan dan menyedikan rumah untuk rakyat yang murah, sebagaimana program jaminan Kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah. Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh.

"Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat. Bukan malah buruh disuruh bayar 2,5% dan pengusaha membayar 0,5%," ungkap Hakim.

Ketiga

Mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat. Karena program Tapera tidak tepat dijalankan sekarang sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan.

Keempat

Program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di ASABRI dan TASPEN.

"Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera," ujar Hakim.

Karena itu, KSPI dan partai buruh Jawa Tengah mengusulkan kepada permerintah terhadap program Tapera adalah sebagai berikut:

1. Merevisi UU tentang Tapera dan peraturan pemerintahnya yang memastikan bahwa hak rumah adalah hak rakyat dengan harga yang murah dan terjangkau, bentuk yang nyaman/layak, dan lingkungan yang sehat dimana pemerintah berkewajiban menyediakan dana APBN untuk mewujudkan Tapera yang terjangkau oleh rakyat.

2. Iuran Tapera bersifat tabungan sosial, bukan tabungan komersial. Artinya, pengusaha wajib mengiur sebesar 8,5%, pemerintah menyediakan dana APBN yang wajar dan cukup untuk kepemilikan rumah, dan buruh mengiur 0,5% dimana total akumulasi dana Tabungan sosial ini bisa dipastikan begitu buruh, PNS, TNI/Polri dan peserta Tapera saat pensiun otomatis memiliki rumah yang layak, sehat, dan nyaman tanpa harus menabahkan biaya apapun.

Bagi peserta yang sudah memiliki rumah, maka Tabungan sosial tersebut bisa diambil uang cash di akhir pensiunnya untuk memperbaiki atau memperbesar rumah yang sudah dimilikinya.

3. Program Tapera jangan dijalankan sekarang, tapi perlu kajian ulang dan pengawasan terhindarnya korupsi hingga program ini siap dijalankan dengan tidak memberatkan buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera.

4. Naikkan upah buruh yang layak agar iuran Tapera tidak memberatkan para buruh. Agar upah bisa layak, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang selama ini menjadi biang keladi upah murah di Indonesia.

5. Karena Tapera adalah program tabungan sosial (seperti JHT dan Jaminan Pensiun) dan bukan program asuransi sosial (seperti Jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja), maka harus dipastikan jumlah tabungan milik buruh dan peserta Tapera tidak digunakan subsidi silang antar peserta Tapera. Karena sifat tabungan sosial beda dengan sifat asuransi sosial.

Jadi bila ada yang berkata bahwa Tapera sama dengan program BPJS Kesehatan, maka hal itu adalah keliru. Jangan ada subdisi silang dalam program Tapera.

6. sebelum tapera dijalankan, maka peogram bantuan biaya perumahan dari program jht bp jamsostek diperkuat dan ditambah. Juga program subsidi bunga bank kpr ditambah lagi. Setelah semua dana tsb di integrasikan untuk membuat program perumahan yg murah dan layak untuk rakyat.

"Kami KSPI dan Partai buruh Jawa Tengah menolak program Tapera dijalankan saat ini. karenan akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan Peserta Tapera," ujarnya.

"Dan Kami KSPI beserta elemen-elemen buruh termasuk Partai Buruh Jawa Tengah saat ini sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat," tutupnya.

#buruh #tapera