9.000 Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Minat Kerja ke Luar Negeri Lampaui Target Nasional

JATENG.AKURAT.CO, Program SMK Go Global mendapat sambutan besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga November 2026, jumlah pendaftar program peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia tersebut telah mencapai hampir 9.000 orang. Angka ini bahkan melampaui target awal sebanyak 8.000 peserta untuk setiap daerah.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pendaftar SMK Go Global tertinggi di Indonesia. Tidak hanya itu, pembiayaan penempatan pekerja migran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Jateng juga tercatat sebagai yang terbesar secara nasional.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, mengungkapkan capaian tersebut saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, tingginya animo masyarakat Jateng menunjukkan besarnya peluang sekaligus kebutuhan terhadap program peningkatan keterampilan calon pekerja migran. Apalagi, program SMK Go Global merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki keahlian, kompetensi, dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan sebanyak 8.000 peserta di setiap daerah. Program ini terbuka tidak hanya bagi lulusan SMK, tetapi juga masyarakat umum, sarjana, hingga lulusan SMA.

"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional," kata Mukhtarudin.

Ia menambahkan, target penyerapan peserta program tersebut akan ditingkatkan pada 2027, baik secara nasional maupun khusus untuk Jawa Tengah.

Melalui kerja sama dengan Pemprov Jateng, KP2MI juga berupaya memperkuat pelayanan dan perlindungan pekerja migran, mulai dari peningkatan keterampilan, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan sertifikasi kompetensi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Mukhtarudin memastikan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti program peningkatan kapasitas tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pelaksanaan oleh balai pelatihan KP2MI bersama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah.

"Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita, bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 mencapai 64.449 orang.

Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas menjadi daerah penyumbang pekerja migran terbanyak dari Jateng. Adapun negara tujuan penempatan yang paling banyak diminati meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

Ahmad Luthfi menilai, Jawa Tengah memiliki modal yang cukup untuk mempersiapkan calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja global. Dukungan tersebut antara lain berasal dari keberadaan sekolah vokasi, politeknik, serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi, lalu ada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan KP2MI dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja migran, sejak tahap persiapan, proses pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama bekerja di luar negeri.

Karena itu, sosialisasi mengenai peluang kerja di luar negeri harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan, potensi lapangan kerja, persyaratan kompetensi, serta jaminan perlindungan yang tersedia.

"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," tegas Ahmad Luthfi.