Dasawisma: Sistem 1987 yang Masih Jadi Ujung Tombak, Tapi Kini Bikin Ibu-Ibu Angkat Tangan

JATENG.AKURAT.CO, Dasawisma yang lahir pada 1987 sebagai ujung tombak pembangunan Orde Baru kini menghadapi ironi: sistem yang dulu dirancang untuk menjangkau 10–20 rumah ini masih relevan secara fungsi, tapi sering kali berubah menjadi beban administratif yang membuat ibu-ibu rumahan di Semarang angkat tangan.

Bayangkan sebuah ruangan di Jawa Tengah, 1967. Busung lapar melanda Dieng, Wonosobo. Ibu-Isriati Moenadi, istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, melihat langsung penderitaan warga. Ia tidak tinggal diam.

Ia membentuk gerakan yang kemudian dikenal sebagai PKK—bukan sebagai organisasi politik, melainkan sebagai gerakan sosial yang menyentuh dapur, sumur, dan meja makan keluarga .

Dua puluh tahun kemudian, tepatnya 1987, Presiden Soeharto menyetujui pembentukan kelompok-kelompok PKK hingga level Dasawisma—kelompok terkecil yang terdiri dari 10 sampai 20 kepala keluarga.

Inilah fondasi dari sistem yang sampai hari ini masih mengatur bagaimana data warga dikumpulkan, bagaimana posyandu berjalan, dan bagaimana ibu-ibu di grup WhatsApp RT menerima pesan “mohon partisipasinya”.

Baca Juga: Iuran RT dan Iuran Dasawisma: Beban Ganda yang Bikin Emak-Emak Semarang Kehabisan Napas

1987: Ketika Negara Membutuhkan “Mata dan Telinga” di Kampung

Dasawisma lahir bukan dari keinginan ibu-ibu berkumpul. Ia lahir dari kebutuhan negara untuk menjangkau rakyat sampai level terkecil.

PKK dirancang oleh rezim Orde Baru untuk mendukung program pembangunan pemerintah, lewat sepuluh program utama yang kemudian dikenal sebagai Dasawisma .

Filosofinya sederhana: jika negara ingin program stunting, KB, atau posyandu berjalan, negara butuh orang yang mengenal warga satu per satu.

Kader Dasawisma adalah orang itu. Mereka tahu siapa yang hamil, siapa yang punya balita, siapa yang rumahnya perlu diperbaiki.

“Dalam keluar galah bibit awal manusia ditanam, dipelihara, tumbuh, dan berkembang,” kata Kardinah Soepardjo-Rustam, salah satu tokoh PKK era itu .

Di era Orde Baru, sistem ini bekerja. Dasawisma menjadi ujung tombak yang memastikan program pembangunan sampai ke desa.

Data dikumpulkan, laporan disusun, dan negara merasa memiliki “mata dan telinga” di setiap gang.

Baca Juga: “Ibu Hamil atau Tidak? Pakai KB Apa?”: Polemik Pendataan Dasawisma yang Bikin Ibu-Ibu Tak Nyaman

Tabel: Jejak Sejarah Dasawisma

Relevansi yang Tidak Pernah Hilang: Stunting dan Posyandu

Kritik terhadap Dasawisma sering kali mengabaikan satu hal: sistem ini masih menjadi tulang punggung program kesehatan di banyak daerah.

Di Kutai Timur, Dinas Kesehatan mendorong penguatan peran Dasawisma sebagai ujung tombak pendekatan langsung ke masyarakat.

“Melalui Dasawisma, kader akan mendatangi rumah-rumah warga, menanyakan alasan ibu tidak datang ke Posyandu, lalu melakukan pendekatan agar mau kembali memeriksakan anaknya,” tulis Radar Kutim .

Di Tiromanda, sebuah program bernama GENTAS (Gerakan Dasawisma Tuntas Stunting) berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,28 persen menjadi 3,25 persen tanpa kasus baru.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa Dasawisma terbukti efektif sebagai model intervensi komunitas yang memperkuat kapasitas kader dan meningkatkan perilaku kesehatan keluarga .

Artinya, ketika dijalankan dengan benar—tanpa denda, tanpa beban administratif berlebihan—Dasawisma bisa menjadi alat pemberdayaan yang nyata, bukan sekadar formalitas.

2026: Ketika “Ujung Tombak” Berubah Jadi “Beban”

Masalahnya, sistem yang lahir pada 1987 tidak serta-merta cocok dengan kehidupan ibu-ibu di 2026.

Gelombang kritik yang meledak di Semarang pada Oktober 2026 menunjukkan jurang antara teori dan realita.

Petisi yang digagas Farrah Diba menembus lebih dari 4.600 dukungan.

Isinya bukan penolakan terhadap PKK, melainkan keluhan tentang administrasi berlapis, denda, dan beban kerja kader yang dianggap melampaui kapasitas sukarela.

Suara Merdeka, dalam opininya, menyoroti relasi kuasa yang bergeser.

“Beban pelaporan data yang berat membuat kader RW menekan kader RT untuk memenuhi target, sementara kader RT menjadi pelaksana yang tak punya suara,” tulis Hartatik.

“Hubungan yang semula guyub berubah menjadi hubungan formal antara pemberi tugas dan bawahan” .

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, bahkan mengkritik praktik denda.

“Tidak bijaksana kalau ada sistem denda-denda kepada kader. Justru harusnya kader ini kita kasih reward, paling tidak kata-kata apresiasi,” tegasnya, dikutip Bentogroup .

Digitalisasi: Jalan Tengah yang Sedang Dicoba

Di tengah kritik itu, ada secercah harapan. Beberapa daerah mulai mengadopsi aplikasi digital untuk menggantikan buku manual Dasawisma.

Kota Samarinda, misalnya, meluncurkan SiLaDa (Sistem Laporan Dasawisma Digital) pada Agustus 2026.

“Dengan adanya SiLaDa, diharapkan pengelolaan data Dasawisma menjadi lebih efektif, efisien, tertib, dan mudah dipantau,” tulis portal resmi Samarinda .

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, juga mengajak kader beralih ke aplikasi Papago.

“Ia berharap para kader tidak memandang digitalisasi sebagai beban, melainkan sebagai alat bantu,” tulis RRI .

Digitalisasi memang bukan obat mujarab. Tapi ia setidaknya menjawab salah satu keluhan utama: buku manual yang harus diisi tangan.

Jika data bisa diinput sekali dan dipakai bersama, beban administratif bisa dipangkas, dan kader bisa kembali fokus pada apa yang benar-benar penting: mendatangi warga, bukan mengisi formulir.

Jadi, Masih Relevankah Dasawisma?

Jawabannya: relevan, tapi dengan syarat.

Dasawisma masih relevan karena ia adalah sistem yang paling dekat dengan warga.

Tidak ada sistem lain yang bisa mengetahui siapa yang hamil di RT 05, siapa yang anaknya belum diimunisasi, atau siapa yang lansia dan tinggal sendiri.

Negara bisa punya data besar, tapi data besar tidak akan pernah tahu detail sekecil itu tanpa kader yang mengetuk pintu .

Tapi Dasawisma tidak akan relevan jika ia terus dijalankan dengan cara lama: buku manual bertumpuk, denda di mana-mana, dan relasi kuasa yang membuat kader RT merasa seperti bawahan.

Sistem yang lahir pada 1987 harus berevolusi—bukan hanya secara digital, tapi juga secara budaya.

PKK bukan alat negara. Ia adalah gerakan sosial yang seharusnya memerdekakan, bukan membebani.

Dan Dasawisma, sebagai ujung tombaknya, harus kembali ke khittah itu: menjangkau rumah, bukan menumpuk kertas.