PKK Mau Dibawa ke Mana Kalau Gen Z-nya Ogah Gabung? Petisi 4.659 Orang di Semarang Jadi Alarm

JATENG.AKURAT.CO, Masa depan PKK bukan soal apakah Gen Z mau bergabung, melainkan apakah PKK masih ingin diikuti: petisi 4.659 orang di Semarang yang membongkar tumpukan link, denda, dan beban ganda Posyandu-JKN adalah bukti bahwa masalahnya bukan generasi mudanya, melainkan sistemnya.

Bayangkan Farrah Diba, warga Semarang, membuka Change.org pada 14 Oktober 2026. Ia tidak sedang mengeluh tentang harga kopi atau kuota internet. Ia menulis petisi tentang PKK. Dalam sepuluh hari, tanda tangannya menembus 4.659 orang .

Isinya bukan serangan. Isinya daftar tujuh persoalan: sampah rumah tangga, minyak jelantah, TOGA, seragam, administrasi berlapis, hingga beban ganda Posyandu dan JKN . Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sampai turun tangan dan memberi waktu satu minggu kepada TP-PKK Kota untuk menyederhanakan sistem .

“Link dan aplikasi laporan PKK beranak pinak,” kata Agustina, Jumat (23/10/2026) .

Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Ia adalah potret mengapa Gen Z, yang tumbuh besar dengan aplikasi yang seharusnya memudahkan, justru melihat PKK sebagai organisasi yang melelahkan sebelum sempat mengenalnya.

Kenapa Gen Z ogah: bukan malas, tapi hitung-hitungan

Ada tiga alasan yang muncul berulang ketika anak muda ditanya soal PKK.

Pertama, beban administratif yang tidak masuk akal. Kader PKK di Semarang dilaporkan didenda kalau tidak memakai seragam, didenda kalau telat menyetor laporan pilah sampah . Bagi Gen Z yang terbiasa dengan otomatisasi dan dashboard sederhana, mendengar “denda karena tidak pakai seragam” terasa seperti lelucon yang tidak lucu.

Kedua, tumpang tindih tugas. Satu orang merangkap kader PKK, kader Posyandu, dan petugas JKN yang mendapat honor dari BPJS Kesehatan . “Faktanya di masyarakat itu orangnya sama,” kata Agustina . Bagi anak muda yang baru mulai membangun karier, merangkap tiga peran sukarela tanpa kejelasan batas adalah red flag, bukan peluang.

Ketiga, citra yang belum berubah. Survei dan pengamatan lapangan menunjukkan kader PKK masih didominasi usia lanjut, sementara partisipasi usia muda rendah . Label “organisasi ibu-ibu sepuh” masih menempel, dan itu bukan label yang mudah dilepas hanya dengan poster rekrutmen.

Yang sudah dicoba: dari Madiun sampai Balikpapan

Tapi jangan salah. Di berbagai daerah, PKK sudah bergerak. Bukan dengan slogan, tapi dengan struktur.

Di Kota Madiun, kepengurusan PKK sudah diisi ibu-ibu muda dan Generasi Z. PKK juga menaungi komunitas pelajar SMP dan SMA, dengan pertemuan rutin membahas pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku berisiko .

Di Kendal, Ketua TP-PKK Niken Larasati memasukkan Gen Z ke dalam susunan pengurus. Tujuannya jelas: agar PKK mengikuti perkembangan teknologi dan tidak lagi disebut “organisasinya ibu-ibu sepuh” .

Di Balikpapan, Fany Aulia, mahasiswi 19 tahun, menjadi anggota termuda TP-PKK Kecamatan Balikpapan Utara. Ia masuk lewat Jarwasnaba, program pembinaan PKK, lalu dipercaya menjadi Ketua Jarwasnaba sebelum akhirnya aktif di Pokja I . “Saya selalu dianggap seperti anak sendiri. Itu menjadi privilege yang saya syukuri,” katanya .

Di Bogor, muncul konsep “PKK Muda” yang secara eksplisit membuka ruang bagi Gen Z dan milenial untuk membawa ide serta perspektif yang lebih dinamis .

Tapi contoh baik tidak cukup kalau sistemnya masih berat

Di sinilah letak masalahnya. Ketika Fany di Balikpapan bisa betah karena lingkungannya suportif, kader lain di Semarang justru merasa tercekik oleh administrasi. Ketika Madiun berhasil melibatkan pelajar, kader di kota lain masih bergulat dengan link yang harus diisi setiap hari.

PKK punya dua wajah. Satu wajah menawarkan ruang belajar, jaringan, dan pengalaman mengabdi. Wajah lain menampilkan tumpukan laporan, denda, dan tugas yang tidak ada habisnya. Gen Z tidak menolak wajah pertama. Mereka menolak wajah kedua.

Wali Kota Semarang sudah mengakui akar masalahnya. “PKK adalah kegiatan sukarela, voluntary. Mereka sangat membantu kesehatan, stunting, pendampingan ibu hamil. Tapi kalau tidak dipermudah sistem, beginilah akibatnya,” ujarnya .

Kalimat itu adalah kunci. Selama PKK diperlakukan seperti kantor administrasi, selama itu pula Gen Z akan menghitung ulang apakah bergabung adalah keputusan yang masuk akal.