Parkir Rp2.000 di Minimarket: Nominal Receh, Rasa Mahalnya Kayak Beli Barang Sejuta

JATENG.AKURAT.CO, Parkir Rp2.000 di minimarket sering terasa lebih mahal daripada harga barang yang dibeli, bukan karena nominalnya, tapi karena rasa sungkan dan biaya tak terduga yang mengubah janji hemat jadi ilusi.

Beli air mineral Rp5.000, keluar bayar parkir Rp2.000. Matematikanya sederhana: total belanja naik 40 persen. Tapi yang bikin perih bukan angka. Yang bikin perih adalah rasa.

Kamu datang ke minimarket dengan niat hemat. Barang sudah dipilih yang paling murah.

Antrean kasir sudah dilewati. Lalu di depan pintu, seorang pria berompi menyala berdiri sambil melambaikan tangan.

Pluitnya bunyi. Tangannya mengarahkan motor kamu keluar. Dan tangan kamu otomatis merogoh kocek.

Receh. Tapi nggak murah.

Spanduk kuning, pluit yang tak pernah tidur

Hampir semua minimarket sudah memasang tulisan “PARKIR GRATIS” dengan huruf kapital yang tegas. Background-nya cerah. Janjinya manis.

Tapi di lapangan, tulisan itu sering cuma jadi aksesori. Pluit tetap bunyi. Tangan tetap melambai. Uang tetap berpindah.

Untuk pengendara motor, Rp2.000 mirip tiket lewat ketimbang kewajiban moral. Pengguna mobil kadang keluar lebih banyak, hanya karena mobil dianggap dompet berjalan.

Padahal secara aturan, parkir di gerai Indomaret dan Alfamart sudah digratiskan di sejumlah daerah.

Di Banyumas, misalnya, pemerintah kabupaten bahkan menargetkan retribusi Rp1,2 miliar per tahun meski parkir di kedua jaringan ritel itu digratiskan, dengan setoran Rp500 ribu per gerai setiap bulan. Artinya, secara resmi, tarif parkirnya nol.

Masalahnya, penetapan tarif nol nggak otomatis bikin ruang parkir benar-benar bebas pungutan. Ekonom menyebut ada perbedaan antara hak formal dan penguasaan nyata di lapangan.

“Penetapan parkir gratis pada dasarnya hanya menetapkan tarif resmi sebesar nol,” kata Adrian, ekonom yang dikutip dari Kompas.com.

Spanduk “Parkir Gratis” adalah pernyataan. Tapi pernyataan itu nggak selalu bisa ditegakkan oleh yang memasangnya.

Rp2.000 dan harga sebuah rasa sungkan

Vidya (28), karyawan swasta, tahu betul di depan minimarket ada tulisan parkir gratis. Tapi setiap kali keluar, ada saja yang sudah berdiri di dekat motor.

“Biasanya pas keluar sudah ada yang berdiri di dekat motor, terus langsung bantu ngarahin keluar. Ya sudah, saya kasih,” katanya.

Vidya biasanya memberi Rp2.000. Bukan karena merasa wajib. Bukan karena jasa parkirnya benar-benar bernilai segitu. Tapi karena rasa nggak enak.

“Kalau dipikir-pikir, di depan sudah ada tulisan parkir gratis, sebenarnya enggak perlu bayar,” ujarnya. Kalimat itu keluar setelah uangnya telanjur berpindah tangan.

Zizah (29), ibu rumah tangga, mengalami hal serupa. Ia pernah melihat tulisan “Parkir Gratis” yang besar. Tapi ia tetap memberi sekitar Rp2.000. “Lebih merasa sungkan daripada benar-benar dipaksa,” katanya.

Di sinilah Rp2.000 berubah wujud. Ia bukan lagi soal nilai jasa. Ia menjadi biaya sosial. Biaya untuk menghindari tatapan pedas.

Biaya untuk pulang tanpa rasa mengganjal. Biaya untuk tidak berdebat dengan orang yang sudah berdiri di depan motor kamu.

Psikologi konsumen menyebut fenomena ini sebagai persepsi terhadap biaya tambahan yang tidak direncanakan.

Konsumen datang ke minimarket dengan harapan belanja cepat dan ekonomis. Munculnya biaya parkir yang tidak diantisipasi bisa menimbulkan persepsi negatif, meskipun nominalnya kecil.

Nominalnya receh. Rasa mahalnya bukan main.

Jukir juga punya cerita

Di balik pluit dan rompi menyala, ada orang-orang yang bertahan hidup dari pungutan receh itu. Fernando (39), sudah sekitar tiga tahun menjadi juru parkir di salah satu minimarket Jakarta Pusat.

Sebelumnya ia menjalani berbagai pekerjaan serabutan. Menjadi jukir lebih mudah dimasuki karena tidak butuh persyaratan khusus.

“Enggak ada syarat macam-macam. Datang, bantu orang parkir, ya sudah. Yang penting ada pemasukan setiap hari,” kata Fernando.

Penghasilannya tidak tetap. Saat ramai, ia bisa mengantongi Rp70.000 sampai Rp100.000 sehari. Saat sepi, angkanya turun. Fernando tahu ada spanduk parkir gratis.

Tapi ia tetap berdiri di sana. Bukan karena ingin melawan aturan, tapi karena butuh pemasukan harian.

Setya (41) juga begitu. Ia mengaku tidak pernah memasang tarif. “Saya enggak pernah bilang wajib bayar. Saya cuma kasih tahu, ‘Pak, Bu, parkir.’ Setelah itu terserah mereka mau kasih atau enggak,” ujarnya.

Tapi “terserah” sering kali terasa seperti “wajib” bagi yang diberi tahu. Apalagi kalau orangnya sudah berdiri di dekat motor, siap mengarahkan keluar.

Rasa sungkan konsumen bertemu dengan kebutuhan jukir. Transaksi pun terjadi. Tanpa karcis. Tanpa aturan resmi. Tanpa kejelasan.

Ketika Rp2.000 berujung keributan

Nominalnya kecil. Tapi Rp2.000 bisa bikin orang kehilangan akal. Awal September 2026, seorang pengemudi ojek online di Badung, Bali, cekcok dengan juru parkir di depan minimarket Alfamart.

Pemicunya: penolakan membayar parkir Rp2.000 karena biaya itu tidak tercantum di aplikasi.

Perselisihan itu viral. Juru parkir disebut merampas masker dan menarik jaket pengemudi. Pengemudi mempertanyakan dasar penagihan.

“Saya Gojek, GoMart, tidak ada tagihan parkir di aplikasi. Kalau memang ada rincian tagihan resmi parkir di aplikasi, saya ikhlas bayar, lima kali lipat pun saya ikhlas bayar,” katanya.

Bagi pengemudi ojol, Rp2.000 bukan sekadar uang. Ia adalah biaya yang tidak masuk hitungan.

Kalau aplikasi tidak menagih parkir, kenapa harus bayar di dunia nyata? Logikanya sederhana. Tapi di lapangan, logika sering kalah oleh pluit.

Parkir gratis butuh pengawasan, bukan cuma spanduk

Sejumlah daerah sudah mencoba membenahi. Pekanbaru lebih dulu menggratiskan parkir di Indomaret dan Alfamart. Banyumas menyusul.

Tapi kebijakan di atas kertas nggak selalu mulus di lapangan. Jukir tetap bisa bertahan karena ada insentif ekonomi yang belum berubah.

Ekonom Adrian menyebut persoalan ini sebagai masalah tindakan kolektif. Konsumen secara bersama-sama mungkin menginginkan parkir benar-benar gratis.

Tapi secara individual, membayar Rp2.000 terasa lebih mudah daripada berkonfrontasi.

“Keputusan yang masuk akal bagi masing-masing individu akhirnya mempertahankan praktik yang secara kolektif sebenarnya tidak mereka inginkan,” ujarnya.

Selama konsumen memilih membayar daripada berdebat, selama itu pula praktik ini punya sumber pendapatan. Selama itu pula spanduk “Parkir Gratis” cuma jadi hiasan.

Dan selama itu pula Rp2.000 tetap terasa lebih mahal daripada harga barang yang dibeli.