Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng Soroti Wacana Rekayasa Cuaca: Efektivitas dan Anggaran Harus Dihitung

JATENG.AKURAT.CO, Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi kekeringan mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid.

Abdul Hamid mengatakan, dirinya belum mengetahui secara rinci teknis maupun besaran anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan rekayasa cuaca tersebut. Menurutnya, kebijakan itu perlu didasarkan pada kajian yang jelas agar penggunaannya benar-benar efektif.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah menyatakan telah mengusulkan operasi modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu mengatasi kekeringan yang meluas di sejumlah daerah. Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen pada 28 September 2026.

"Kalau skema simulasi ataupun rekayasa cuaca, saya belum mendengar teknisnya seperti apa dan seberapa besar anggaran itu akan dijalankan," kata Abdul Hamid saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menegaskan, rekayasa cuaca pada dasarnya dapat menjadi salah satu pilihan apabila hasil penelitian menunjukkan metode tersebut efektif untuk membantu mengatasi kekeringan.

"Kalau memang efektif, penelitian dan risetnya itu sudah jelas, kenapa tidak? Tapi kembali lagi, kemampuan keuangan daerahnya seberapa. Kalau tidak mampu, efektif dan efisiennya kita hitung," ujarnya.

Air Bersih Masih Jadi Solusi Utama

Menurut Abdul Hamid, sembari menunggu kepastian mengenai pelaksanaan rekayasa cuaca, distribusi air bersih tetap menjadi langkah yang penting bagi masyarakat di daerah terdampak kekeringan.

Ia menyebut anggaran penanganan kekeringan yang dimiliki pemerintah selama musim kemarau banyak terserap untuk penyediaan dan distribusi air bersih. Langkah tersebut dinilai lebih langsung menjawab kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

"Bagaimanapun juga air bersih ini salah satu solusi bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan," katanya.

Kondisi kekeringan di Jawa Tengah memang masih menjadi perhatian. Data Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menunjukkan pada periode 1–10 September 2026 sebagian besar wilayah Jateng mengalami curah hujan kategori rendah. Sejumlah wilayah bahkan mengalami hari tanpa hujan hingga masuk kategori kekeringan ekstrem, dengan durasi terpanjang mencapai 130 hari di Kecamatan Masaran, Sragen.

Sementara itu, pada periode 11–20 September, BMKG menetapkan puluhan kabupaten/kota di Jateng dalam status awas kekeringan meteorologis.

Fraksi PKB Dorong Bantuan di Daerah Terdampak

Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah telah melakukan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan melalui daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak menggunakan APBD karena keterbatasan mekanisme penganggaran. Para anggota dewan lebih banyak bergerak secara pribadi maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak di daerah.

"Kalau aspirasi masuk kepada kami atau melalui dewan, kami prioritaskan ke dewan pengampu masing-masing di dapilnya," jelasnya.

Ia mencontohkan bantuan air bersih di sejumlah wilayah seperti Pati dan Rembang. Bahkan, salah seorang anggota Fraksi PKB disebut memiliki mobil tangki sendiri yang digunakan untuk mendistribusikan air ke wilayah terdampak.

"Di Pati malah Mas Giarto punya mobil tangki sendiri, yang jalan ke Pati, Rembang, Lasem. Itu inisiatif dari masing-masing anggota," ungkapnya.

Abdul Hamid mengatakan, bantuan serupa juga menyasar pondok pesantren yang berada di daerah terdampak kekeringan. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air, termasuk kebutuhan dasar untuk bersuci.

Ia menilai persoalan air di pesantren perlu mendapat perhatian karena ketersediaan air berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari para santri.

"Minimal untuk bisa belanja air beberapa hari. Jangan sampai di pesantren, untuk wudu saja susah," ujarnya.

Rekayasa Cuaca Perlu Dipastikan Efektif

Abdul Hamid menilai persoalan utama bukan sekadar memilih antara distribusi air bersih atau rekayasa cuaca. Menurutnya, pemerintah perlu menghitung efektivitas, efisiensi, serta kemampuan anggaran sebelum menentukan kebijakan.

Terlebih, rekayasa cuaca membutuhkan dukungan teknis dan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang meteorologi maupun kebencanaan.

Wacana tersebut muncul di tengah kondisi kemarau panjang di Jateng. Pemprov sebelumnya juga telah menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Bagi Abdul Hamid, langkah antisipasi tetap diperlukan karena kondisi cuaca belum sepenuhnya dapat dipastikan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan satu skema penanganan, tetapi mengombinasikan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat.

"Harapannya, dari prediksi cuaca yang belum menentu, minimal kita mempersiapkan langkah-langkah antisipasi," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, distribusi air bersih, pelibatan relawan, dukungan masyarakat, serta kemungkinan rekayasa cuaca dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak kemarau panjang, dengan tetap memperhitungkan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.