Kawasan Rawan Banjir di Semarang Meluas, Ini Data Dari Pemprov Jateng

Akurat.co - Daerah Kota Semarang yang rawan terkena banjir meluas hingga 10 kecamatan pada tahun 2022-2023.

 

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko pada Rabu (31/1/2024). 

 

10 Kecamatan yang rawan banjir antara lain Semarang Timur, Genuk, Semarang Tengah, Tugu, Semarang Barat, Ngaliyan, Semarang Utara, Tembalang, Pedurungan dan Gayamsari. 

 Baca Juga: Bawaslu Kota Semarang Belum Terima Laporan Keberpihakan Lurah dan Camat Tidak Netral

"Hal ini menunjukkan banjir di Kota Semarang makin meluas," ujar Sujarwanto. 

 

Sujarwanto menambahkan, pada wilayah yang sama untuk Data bencana banjir tahun 2012-2013 hanya terjadi di wilayah pesisir seperti Semarang Barat, Tugu, Genuk dan Semarang Utara.

 

Selain Kota Semarang, Sujarwanto mengatakan daerah pesisir di Jateng yang terdampak banjir dan rob di pantura ada di Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati dan Rembang. Jumlah kejadian banjir di 2022 mencakup 211 kasus.

 

"Namun Khusus di Kota Semarang ada 18 kejadian di 2023," tandasnya. 

 

Sujarwanto menuturkan kondisi permukaan air laut yang semakin naik, perubahan cuaca yang tidak stabil hingga berkurangnya ketahanan ekologi wilayah pesisir perlu perhatian dan penanganan khusus pemerintah dan stakeholder terkait. Agar dampak kerusakan akibat banjir dan rob tidak semakin meluas.

 

Di masa mendatang, dampak rob dan banjir ini diprediksi semakin besar. Kondisi di kawasan pesisir akan makin parah dengan adanya banjir dan akibat saluran drainase yang kurang terawat.

 

"Banjir dan rob adalah bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat, rusaknya infrastruktur, kawasan perumahan dan pemukiman yang makin tidak nyaman, terganggunya sirkulasi transportasi dan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat," sebut dia. 

 

Sementara itu, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Jateng mendorong peran aktif masyarakat, khususnya di kawasan hulu, untuk bersama terlibat dalam upaya penanganan banjir dan rob. 

 

Pasalnya, masalah genangan air di kawasan hilir merupakan imbas dari persoalan lingkungan yang terjadi di hulu. 

 

Ketua HATHI Jateng Harya Muldianto mengungkapkan di Jateng, ada tiga persoalan sumber daya air (SDA) yang perlu mendapat perhatian bersama. 

 

Yakni masalah kelebihan air, kekurangan air dan persoalan kualitas air. Khusus persoalan kelebihan air ini, lebih spesifik adalah banjir dan rob, biasa terjadi di wilayah pesisir seperti Kota Semarang.  

 

"Kami selaku HATHI, yang di dalamnya ada akademisi, praktisi, termasuk ASN, nanti bersama-sama mencari solusi, seperti seminar dan FGD, membahas genangan di Kota Semarang, khususnya banjir akibat hujan maupun rob akibat pasang air laut," tuturnya. 

 

Lebih lanjut, penanganan banjir yang terjadi di kawasan hulu atau pesisir tidak bisa dilakukan secara parsial oleh instansi pekerjaan umum dan stakeholder terkait setempat. 

 

Perlu ada pelibatan lintas daerah, yakni pemangku kebijakan di hilir beserta masyarakat yang ada, agar genangan air bisa tertangani secara menyeluruh. 

 

"Penanganan berbasis partisipasi masyarakat ini yang sedang kita galakkan. Mereka kita ajak urun rembuk untuk tangani genangan. Seperti di kawasan hulu yang sekarang jadi pertanian, kita ajak dan dorong masyarakat untuk kembalikan menjadi kawasan hutan," ujar dia.

 

"Atau peran dari pemda melalui perda tata ruang, jadi harus lebih hati-hati dalam menetapkan aturan," jelasnya. 

 

Jadi menurut Harya, memang kita tidak bisa menampik adanya kebutuhan pemerintah dalam pengembangan wilayah.

 

"Tapi bagaimana nanti dalam menata wilayah itu tetap lebih bisa mengupayakan air lebih banyak bisa terserap ke tanah sehingga tidak terjadi banjir di hilir," imbuh pria yang juga Kepala BBWS Pemali Juana ini. 

 

Sekretaris Umum HATHI Pusat, Adek Rizaldi menyampaikan tantangan pengelolaan sumber daya air ke depan semakin kompleks. 

 

Menurutnya, persoalan SDA ini tidak lepas dari masalah lingkungan dan itu berkorelasi erat dengan bagaimana pengelolaan dan tata guna lahan di kawasan hulu.

 

"Jadi dampak yang terjadi di kawasan hilir (banjir) merupakan pengaruh dari hulu. Ditambah fenomena perubahan iklim, termasuk iklim dunia. Sehingga berdampak pada terjadinya cuaca ekstrim sehingga siklus hidrologi kita terganggu," ujar dia.

 

Dijelaskan, dalam kondisi normal dan lingkungan yang masih terjaga baik, air hujan yang dihasilkan siklus hidrologi sebagian besar akan terserap ke tanah. 

 

Prosentasenya berkisar 70 persen. Sedangkan sisanya, 30 persen air hujan akan masuk ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut. 

 

Saat ini, karena terjadi perubahan fungsi lahan di daerah hulu, daerah tangkapan air jauh berkurang. 

 

Kondisi ini membuat hanya 30 persen air hujan yang terserap ke dalam tanah. Tak pelak, muncul banjir di daerah hilir lantaran drainase maupun sungai yang ada sudah tidak mampu lagi menampung air. 

 

"Ini lah tantangan kita. Kami harap asosiasi (HATHI) ini mampu memberikan kontribusi terhadap isu-isu pengelolaan SDA tadi," tutup Adek.