Mbak Ita Siagakan Pengawasan Pemilu Bersama Bawaslu Kota Semarang, Siap Awasi Kecurangan

AKURAT.CO SEMARANG - Rangkaian kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan segera dimulai pada 28 November mendatang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah bersiap melakukan pengawasan. Mereka mengkoordinir seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, TNI-POLRI hingga masyarakat umum untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga: Antusiasme Gen Z di Semarang Belajar Bareng Ganjar Milenial untuk Masuk PTN Impian

Bawaslu Kota Semarang mengajak Walikota Semarang untuk bersama-sama turun dalam kontestasi besar ini, apalagi Kota Semarang masuk dalam urutan ke 12 daerah rentan konflik dalam Indeks Kerentanan yang dterbitkan oleh Bawaslu RI.

"Semarang itu urutan ke 12 (kerentanan konfilk) lho di indeks yang dikeluarkan Bawaslu," ujar Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu usai menghadiri apel siaga di lapangan Kecamatan Mijen pada Minggu (19/11/2023).

Wanita yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengatakan pihaknya siap membantu Bawaslu mengawasi jalannya pemilu.

Baca Juga: Mbak Ita Terus Berupaya Tingkatkan Kunjungan Wisata ke Semarang, Ini Triknya

"Yang perlu jadi pengawasan yakni titik pemasangan spanduk kampanye, lokasi kampanye serta netralitas ASN. Bawaslu sebaiknya mengutamankan sosialisasi dan pencegahan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan apel ini digelar dalam rangka memberikan semangat kepada jajaran di 16 kecamatan dan 177 kelurahan untuk mengawasi jalannya pemilu 2024 secara aman dan damai.

"Kita ada 225 pengawas AD HOC. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyikapi berbagai tahapan," kata Arief.

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Jadwal Siaran Langsung Perdana Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 di RCTI

Jajaran akan nengawasi kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan apel siaga, dia berharap besar jajaran bisa antisipasi berbagai potensi pelanggaran.

"Kita harap pemilu berjalan aman, lancar dan damai," jelasnya.

Dalam masa kampanye, dia menekankan kepada jajaran soal potensi pelanggaran. Ada dua potensi pelanggaran yakni Netralitas ASN dan politik uang.

Baca Juga: Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Dorong Peran Serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Sukseskan Program JKN

"Misal ketika ada ASN datang ke suatu acara kampanye. Kita usahakan agar ASN itu menyingkir atau pulang. Kalau tidak mau ya kita serahkan ke Sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu). Pilkada 2019 dan 2020 ada pelanggaran 45 kasus pelanggaran netralitas ASN," ungkapnya.

"Lalu soal politik uang, sudah ada beberapa kelurahan deklarasi anti politik uang. Ini kita dorong terus," sambung dia.

Guna mendukung pelaksanaan pemilu 2024 yang lancar dan aman, pihaknya menggandeng kepolisian, TNI, dan kejaksaan.***