Pengamat Politik UIN Walisongo Bilang Anggaran Normalisasi Sungai Wulan Kurang

AKURAT.CO - Pengamat Politik UIN Walisongo Semarang Dr M Kholidul Adib mengatakan bahwa dana Rp 1,4 triliun yang direncanakan untuk normalisasi Wungai Wulan masih kurang.

Anggaran yang direncanakan oleh Kementerian PUPR tersebut belum cukup karena di wilayah Kabupaten Demak tidak hanya sungai Wulan saja.

Melainkan juga ada sungai lain yang juga butuh normalisasi seperti sungai Jragung Tuntang, sungai Kracakan, sungai Waru dan sungai-sungai lain yang lebih kecil.

Baca Juga: Universitas Semarang Sukses Gelar Piala Rektor USM Pertama dengan Partisipasi 490 Karateka

Dikhawatirkan jika sungai-sugai tersebut tidak dinormalisasi, juga berpotensi terjadi jebol tanggul dan banjir.

"Jadi mestinya dana yang harus digelontorkan lebih banyak lagi dan tidak hanya sungai Wulan saja yang butuh dinormalisasi," ujar Adib pada Senin (26/2/2024).

Adib sendiri adalah ketua Reksobumi yang aktif melakukan kegiatan dan pengamatan untuk pelestarian lingkungan, khususya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, menteri Pekerkaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono, datang ke lokasi banjir Demak beberapa waktu lalu, dirinya menyatakan akan menggelontorkan anggaran 1,4 triliun untuk normalisasi Sungai Wulan.

Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan Adib setidaknya ada tiga sebab banjir di wilayah Demak:

Pertama, secara geografis Demak ada di wilayah pesisir dataran rendah shg sering dapat kiriman air dari hulu. Daerah perbatasan Demak dan Kudus pada abad 16 M masih berupa selat Muria sehingga memang daerah rendah tempat air dr hulu bermuara.

Kedua, banjir yang terjadi di wilayah utara Demak saat terjadi banjir bandang secara umum juga sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan hulu baik di kawasan dataran tinggi Kabupaten Semarang, kawasan Kendeng maupun kawasan Muria.

Di tiga kawasan hulu tersebut sekarang banyak terjadi alih fungsi lahan yang semula lahan hijau berubah jadi perumahan, bangunan pabrik, tempat wisata bahkan jadi galian C. Sehingga ketika terjadi hujan lebat di hulu menyebabkan peresapan air di daerah hulu berkurang sehingga air turun ke bawah dengan sangat mudah.

"Solusinya harus menata kembali kawasan hulu dengan reboisasi atau menanam kembali pohon dan pengetatan ijin alih fungsi lahan," ujar Adib.

"Ketika waduk Kedungombo Grobogan yang semula untuk menampung air hujan dari hulu sudah tidak muat menampung maka aliran di waduk dialirkan ke bawah dan itu alirannya kebanyakan ke Demak maka wilayah Demak menjadi terancam banjir," lanjut Adib.

Ketiga, kondisi sungai di kawasan hilir Demak banyak yang sempit akibat kurang dinormalisasi seperti kondisi sungai Jratun Tuntang dan Wulan.

Sehingga ketika mendapat kiriman air dari hulu lewat sungai yang sempit membuat air mudah dengab cepat naik ke permukaan sungai dan melewati tanggul.

Pada saat yang sama kondisi tanggul sungai tidak kuat menahan beban air dan rapuh maka mudah jebol dihantam oleh aliran sungai yang deras lalu air keluar ke sawah dan perkampungan dan banjir terjadi dengan cepat.

"Maka solusinya adalah normalisasi sungai dan penataan tanggul sungai dibuat lebih kuat," tandas Adib.

Sebagai kawasan hilir, Kabupaten Demak harus menjadikan program normalisasi sungai dan penataan tanggul sebagai program rutin tiap musim kemarau.

"Jadi tidak hanya sungai Wulan saja yang butuh dinormalisasi tapi sungai-sungai lain juga perlu dinormalisasi. Ini tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang membawahi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana melalui PSDA Jratun Seluna yang mengelola sungai Jragung, Tuntang, Serang dan Lusi," beber Adib.

Adib melanjutkan, Hulu Sungai Jragung dan Tuntang ada di kabupaten Semarang. Sungai Serang ada di Grobogan nanti ketemu dg sungai Lusi dr arah Rembang lalu ke Utara ketemu dengan Sungai Wulan.

Aliran sungai Serang dari Grobogan dibendung di Wilalung Kudus yang alirannya dipecah ke sungai Silugangga Pati Juana dan ke sungai Wulan di perbatasan Demak Kudus.

Jadi normalisasi ini pekerjaan yang melibatkan banyak pihak selain BBWS Pemali Juana di bawah Kementerian PUPR juga perlu melibatkan Pemprov Jateng, Bupati Grobogan, Kudus, Pati dan Demak untuk rajin melakukan normalisasi sungai tiap tahun.

Khusus bendungan Wilalung Kudus butuh perhatian karena dari 11 pintu bendungan yang dibuat Belanda itu hanya tiga yang dapat berfungsi dengan normal sementara yang 8 tidak berfungsi.

"Maka bendungan Wilalung juga perlu diperbaiki karena fungsinya sangat urgen dalam menampung dan mengatur aliran sungai yang dari hulu tadi, apakah mau dialirkan ke sungai Silugangga ke arah Juwana untuk mengaliri Pati atau ke sungai Wulan arah perbatasan Demak Kudus," beber Adib.

Adib mengatakan, sebagai kawasan hilir Pemkab Demak juga harus menyiapkan hal-halyang sifatnya teknis untuk pengamanan warga ketika terjadi banjir misalnya perahu tim SAR dan BPBD yang terlatih dan tempat-tempat untuk penampungan.

"Karena dari tahun ke tahun titik banjirnya itu berbeda-beda. dulu di mijen pernah di Guntur kemudian sekarang di Karanganyar. Sepanjang kawasan dekat sungai baik sungai jragung Tuntang maupun Wulan memang agak rawan," tutup Adib.

***