UMK Semarang 2027 Naik Rp4,05 Juta, Tapi Listrik Ikut Naik: Sisa Uangmu Cuma Rp343 Ribu

JATENG.AKURAT.CO, UMK 2027 boleh naik ke Rp4,05 juta, tapi begitu tarif listrik nonsubsidi ikut disesuaikan, sisa uang pekerja di Semarang cuma sekitar Rp343 ribu—itupun kalau kamu tidak jajan, tidak beli baju, dan tidak ada keperluan mendadak.

Bayangkan Dimas, pekerja muda di Semarang. Setiap pagi ia berangkat dari kos di Ngaliyan menuju kantornya di pusat kota.

Gajinya mengikuti UMK 2026: Rp3.701.709. Setiap tanggal muda, ia mentransfer Rp1,3 juta untuk kos—kamar dengan AC, kamar mandi dalam, dan WiFi yang kadang lemot saat jam delapan malam.

Sisanya ia bagi untuk makan, bensin, listrik, kuota, dan sesekali kopi di kafe dekat Kota Lama. “Kadang saya hitung ulang, kok gajinya habis terus padahal nggak beli apa-apa yang aneh,” katanya.

Pertanyaan Dimas mungkin akan terdengar berbeda tahun depan. Jika UMK Semarang naik 9,5 persen, gajinya menjadi Rp4.053.371. Kenaikannya sekitar Rp351.662 per bulan.

Angka itu bukan angka kecil. Tapi apakah cukup untuk mengubah hidup? Jawabannya tidak berhenti di angka UMK. Ada satu variabel lain yang jarang masuk pembicaraan: tarif listrik.

Baca Juga: Simulasi UMK Semarang 2027: Skenario Moderat Rp3,9 Juta, Skenario Buruh Rp4,05 Juta

UMK 2027: Naik, Tapi Masih di Bawah KHL

Pembahasan UMK 2027 di Jawa Tengah masih berlangsung. KSPI mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen.

Kalau skenario itu dipakai, Kota Semarang yang pada 2026 berada di Rp3.701.709 diproyeksikan menjadi Rp3.979.337 (7,5 persen) hingga Rp4.053.371 (9,5 persen).

Sumber: simulasi berdasarkan UMK Semarang 2026 dan usulan KSPI .

Angka itu terlihat meyakinkan. Tapi KHL Kota Semarang, menurut survei Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) bersama akademisi Undip, sudah berada di kisaran Rp4,1 juta.

Bahkan skenario 9,5 persen—yang menembus Rp4 juta—masih menyisakan gap sekitar Rp47 ribu dari KHL. Kalau memakai KHL versi survei Abjat yang lebih rendah, Rp3.825.000, skenario 9,5 persen justru sudah melampaui KHL.

Masalahnya, KHL bukan satu angka. Ia bisa berbeda tergantung siapa yang menghitung dan komponen apa yang dimasukkan.

Baca Juga: KHL Jateng 2027: Dari 10 Kg Beras sampai Kuota Internet, Totalnya Rp3,5 Juta

Listrik 2027: Nonsubsidi Bakal “Disesuaikan”

Inilah bagian yang jarang masuk simulasi UMK. Pemerintah sudah merancang anggaran subsidi listrik Rp130,1 triliun pada 2027, naik sekitar 17,8 persen dari outlook 2026. Kenaikan ini dipengaruhi oleh biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang naik akibat pelemahan rupiah, harga minyak mentah, dan peningkatan produksi pembangkit gas.

Yang perlu dicatat: kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan fiskal.

Bagi pekerja yang tinggal di kos dengan daya 900 VA-RTM atau 1.300 VA, tarif listrik saat ini adalah Rp1.352 per kWh dan Rp1.444,70 per kWh. Angka itu berlaku untuk periode Oktober–Desember 2026.

Kalau penyesuaian tarif nonsubsidi benar-benar diterapkan pada 2027, angka itu bisa berubah. Besarannya belum diumumkan, tapi arahnya sudah kelihatan: listrik nonsubsidi tidak akan semakin murah.

Hitung-Hitungan: Rp4,05 Juta, Setelah Listrik dan Kos

Mari kita bedah. Dengan UMK simulasi 9,5 persen (Rp4.053.371), seorang pekerja lajang di Semarang harus membagi uangnya untuk:

Sumber: simulasi berdasarkan pola pengeluaran pekerja muda Semarang .

Sisa Rp793 ribu terlihat lega. Tapi angka itu belum memasukkan cicilan motor, asuransi, pulsa, laundry, keperluan darurat, dan kiriman ke orang tua. Kalau semua itu dimasukkan, sisa uang bisa menyusut drastis.

Jateng Akurat bahkan menghitung skenario yang lebih ketat: setelah kos Rp1,3 juta, makan, transportasi, listrik, kuota, dan delapan gelas kopi Rp20 ribu, sisa uangnya cuma sekitar Rp343 ribu—itupun kalau kamu tidak jajan, tidak beli baju, dan tidak ada keperluan mendadak.

Kalau Listrik Naik, Siapa yang Paling Terdampak?

Pekerja yang tinggal di kos dengan AC adalah yang paling rentan. Kos ber-AC memang nyaman, tapi konsumsi listriknya jauh lebih tinggi. AC 1/2 PK yang menyala 8 jam sehari bisa memakan 3,2 kWh. Sebulan, itu sekitar 96 kWh. Dengan tarif Rp1.444,70 per kWh, tagihan listrik untuk AC saja bisa mencapai Rp138 ribu. Belum termasuk lampu, kipas, laptop, dan charger.

Kalau tarif nonsubsidi naik, tagihan itu ikut naik. Bagi pekerja yang sudah mengunci kos Rp1,3 juta, kenaikan listrik Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan bukan angka yang bisa diabaikan. Ia langsung menggerus porsi tabungan atau uang makan.

Pekerja yang tinggal di kos tanpa AC mungkin lebih beruntung. Tapi mereka juga tidak kebal. Kipas angin yang menyala seharian, rice cooker yang lupa dimatikan, dan charger yang tetap tercolok semalaman tetap menambah beban.

Dalam cuaca panas ekstrem, penggunaan kipas dan lemari es meningkat drastis. Bagi keluarga penerima upah minimum, penambahan pengeluaran token listrik Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan akibat cuaca panas berdampak langsung pada belanja kebutuhan pokok.

Jadi, Cukupkah Saldo Bulanan Pekerja?

Jawabannya: tergantung cara hidup dan keberuntungan.

Kalau kamu pekerja lajang yang tinggal di kos murah, memasak sendiri, dan tidak merokok, UMK 2027 skenario 9,5 persen cukup untuk bertahan. Tapi “bertahan” bukan berarti “layak”. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi merencanakan masa depan.

Kalau kamu pekerja yang tinggal di kos ber-AC, makan di luar, dan punya cicilan, kenaikan UMK Rp351 ribu akan habis dimakan oleh kenaikan listrik, kos, dan harga makanan. Sisa uang di akhir bulan mungkin tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Dan kalau kamu pekerja yang sudah berkeluarga, dengan anak dan tanggungan, UMK Rp4,05 juta tidak akan cukup. KHL untuk pekerja berkeluarga jauh lebih tinggi daripada KHL lajang. Survei KHL biasanya menghitung kebutuhan pekerja lajang. Padahal, banyak pekerja di Semarang sudah berkeluarga.

Yang paling dirugikan adalah pekerja yang tinggal di kos nonsubsidi dan tidak masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Subsidi listrik 2027 diarahkan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTSEN. Kalau kamu tidak terdaftar, kamu tidak dapat subsidi. Tapi kamu juga tidak mampu membayar tarif nonsubsidi yang naik.

Di titik itu, kenaikan UMK bukan lagi soal “cukup atau tidak”. Ia menjadi soal siapa yang menanggung beban lebih dulu: pekerja, atau sistem yang terus menunda penyelesaian.

UMK 2027 boleh naik. Tapi selama listrik ikut naik, KHL tetap di atas UMK, dan kos serta makan terus menggerus sisa gaji, kenaikan itu hanya akan terasa seperti berjalan di tempat yang lebih rapi. Pekerja di Semarang tidak menuntut hidup mewah. Mereka menuntut agar Rp4 juta yang mereka terima tidak habis dimakan oleh tagihan yang datang setiap bulan, tanpa pernah bisa ditawar.