KHL Jateng 2027: Dari 10 Kg Beras sampai Kuota Internet, Totalnya Rp3,5 Juta

JATENG.AKURAT.CO, KHL Jawa Tengah 2027 bukan cuma soal beras dan minyak: di dalamnya ada 60 jenis kebutuhan, dari 10 kilogram beras sampai kuota internet bulanan, dan totalnya mencapai Rp3,5 juta—sementara UMP Jateng masih tertahan di Rp2,3 juta, dan separuh daerah di Jawa Tengah masih tidur di bawah selimut KHL.

Buruh di Pati menerima upah sekitar Rp2,5 juta. Ia membaca berita bahwa KHL provinsi berada di kisaran Rp3,5 juta. Selisihnya Rp1 juta. Bagi orang yang belum pernah mengurus dapur, Rp1 juta mungkin terdengar seperti angka yang bisa ditekan. Bagi buruh itu, Rp1 juta adalah harga beras, minyak, listrik, transportasi, dan uang sekolah yang harus dibagi tanpa sisa.

Angka KHL memang tidak pernah sekadar angka. Ia adalah daftar belanja yang dihitung dengan teliti, lalu diabaikan dengan sopan.

Tujuh Komponen, Enam Puluh Jenis Kebutuhan

KHL dihitung berdasarkan komponen yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada tujuh komponen dasar dengan total 60 jenis kebutuhan yang diukur untuk pekerja lajang selama satu bulan.

Perhatikan komponen makanan: beras 10 kilogram per bulan. Itu bukan angka yang muncul dari langit-langit. Itu hitungan konsumsi riil pekerja lajang.

Di harga beras medium Jawa Tengah yang berkisar Rp13.500–Rp15.000 per kilogram pada Oktober 2026, sepuluh kilogram saja sudah Rp135.000–Rp150.000. Belum daging, telur, susu, dan sayur.

Internet: Komponen Baru yang Tidak Pernah Ada di Regulasi Lama

Salah satu perubahan paling menarik dalam penghitungan KHL adalah masuknya layanan digital. Metode baru KHL 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan mulai memperhitungkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital dan jasa daring.

Artinya, kuota internet kini bukan lagi kemewahan. Ia sudah menjadi kebutuhan dasar yang dihitung dalam KHL.

Di lapangan, tarif internet bulanan untuk pekerja bervariasi. Paket data 20 GB berada di kisaran Rp200.000 per bulan, sementara paket yang lebih besar bisa mencapai Rp350.000–Rp500.000.

Angka ini belum termasuk biaya pulsa, listrik, dan langganan platform digital yang makin sering dipakai untuk bekerja.

Dulu, KHL hanya soal beras dan minyak. Sekarang, KHL juga soal sinyal dan kuota.

Peta KHL Jateng: Rp3,3 Juta sampai Rp4,1 Juta

KHL Jawa Tengah bukan satu angka yang berlaku rata. Ia adalah peta yang timpang. Kota Semarang dan Kendal disebut menyentuh Rp4,1 juta. Solo Rp3,6 juta. Jepara Rp3,3–Rp3,5 juta. Tegal Rp3,4 juta. Sementara UMK di banyak daerah masih tertinggal Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta di bawahnya.

Angka KHL yang beredar di publik tidak selalu berasal dari sumber yang sama.

Ada KHL provinsi yang dihitung BPS, ada KHL hasil survei serikat buruh, ada juga KHL yang dihitung pemerintah kabupaten/kota.

Karena itu, satu daerah bisa punya dua atau tiga angka KHL yang berbeda, tergantung siapa yang menghitung dan komponen apa yang dimasukkan.

“Masih di Bawah KHL”: Kalimat yang Tidak Pernah Selesai

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, sudah lama menyuarakan hal ini. “Bila mengacu angka KHL yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp3,5 juta di Jateng, baru Kota Semarang yang memenuhi syarat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perjuangan buruh masih panjang. “KHL Jateng itu belum 100%. KHL ini jadi PR Gubernur,” tegasnya.

Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) bahkan sudah melakukan survei KHL sejak April 2026 di 11 kabupaten/kota, melibatkan akademisi dan profesional. Hasilnya: KHL Kota Semarang sekitar Rp4,1 juta, sementara upahnya Rp3,7 juta. Di Jepara, KHL Rp3,3–3,5 juta, sementara upahnya Rp2,9 juta.

“Kita menemukan ternyata Jawa Tengah itu masih di bawah kebutuhan hidup layak,” kata Aulia.

Jadi, KHL Itu Penting atau Tidak?

Dalam PP 49/2025, KHL tidak lagi menjadi satu-satunya patokan penentuan upah minimum. Formulanya sekarang memakai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa 0,5–0,9. KHL tetap dipakai sebagai pembanding dan dasar tuntutan buruh, tapi tidak lagi menjadi angka mati yang harus dikejar.

Artinya, KHL bisa terus naik, sementara UMP dan UMK bergerak dengan logika yang berbeda. KHL menghitung kebutuhan riil. UMP menghitung keseimbangan antara daya beli dan keberlanjutan usaha. Dua logika ini tidak selalu bertemu di angka yang sama.

Bagi buruh, KHL adalah cermin: ini yang seharusnya mereka terima untuk hidup layak. Bagi pengusaha, KHL adalah alarm: ini yang harus mereka bayar kalau ingin pekerja tidak lari. Bagi pemerintah, KHL adalah pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai.

Dan bagi kamu yang tahun depan akan membayar sewa kos, membeli beras, dan mengisi kuota internet, KHL adalah pengingat: hidup layak itu ada hitungannya. Bukan sekadar perasaan.