Stok Beras Melimpah, Undip Soroti Ancaman Krisis Regenerasi Petani Muda

JATENG.AKURAT.CO, Melimpahnya cadangan beras nasional ternyata belum sepenuhnya menjamin masa depan ketahanan pangan Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, sektor pertanian justru menghadapi persoalan serius berupa berkurangnya jumlah petani dan minimnya keterlibatan generasi muda.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Seminar Nasional Ketahanan Pangan 2026 bertajuk Seminar Aksi Ketahanan Pangan Indonesia (SAKTI) yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) Universitas Diponegoro (Undip) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara di Aula FPP Undip, Kampus Tembalang, Selasa (10/11/2026).

Mengangkat tema "Kolaborasi Generasi Muda untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Indonesia", kegiatan ini menghadirkan Ketua BPK2U Undip Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetiyono, M.S., M.Agr., Direktur PT Ruang Indonesia Lestari (Ifarm) Muhammad Khoirur Rijal, serta alumnus Agribisnis Undip sekaligus mantan Ketua BEM FPP Undip, Gafur Agus Rony.

Diskusi tersebut menyoroti tantangan ketahanan pangan dari berbagai perspektif, mulai dari ketersediaan bahan pangan, keterjangkauan harga, pemanfaatan, hingga keberlanjutan sumber daya manusia di sektor pertanian.

Gafur Agus Rony menjelaskan, secara ketersediaan, kondisi pangan nasional saat ini relatif kuat. Cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton pada Juni 2026. Sementara penyerapan gabah petani selama semester pertama 2026 setara dengan 3,3 juta ton beras.

Namun, menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya stok yang tersedia. Ada aspek lain yang harus dipastikan berjalan seimbang.

Dari sisi keterjangkauan, misalnya, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih membutuhkan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani maupun konsumen.

"Pangan harus terjangkau secara fisik dan ekonomi. Kebijakan harganya sudah ada, tinggal bagaimana kita memastikan itu benar-benar sampai ke petani dan konsumen," ungkap Gafur.

Sementara dari aspek pemanfaatan, prevalensi kekurangan konsumsi pangan nasional pada 2025 tercatat sebesar 7,89 persen. Angka tersebut dinilai belum menggambarkan kesenjangan kondisi antardaerah.

Di Jawa Tengah, prevalensinya berkisar 4,06 hingga 13,9 persen antarkabupaten/kota. Adapun di Papua Pegunungan, angkanya mencapai rentang 16,64 hingga 43,15 persen.

Meski begitu, persoalan yang paling mengkhawatirkan justru berada pada aspek keberlanjutan. Jumlah petani Indonesia tercatat menyusut dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2023.

Gafur mengingatkan, kondisi tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan produksi pangan nasional apabila tidak segera diantisipasi.

"Pertanyaannya, apakah pelaku tani dan sumber dayanya masih ada? Swasembada fokus pada produksi, sedangkan ketahanan pangan menuntut keempat aspek itu terpenuhi. Kalau petaninya habis, stok hari ini tidak ada artinya," tegasnya.

Persoalan regenerasi petani juga menjadi perhatian Prof. Bambang. Ia menjelaskan, ketahanan pangan merupakan kondisi ketika setiap orang memiliki akses fisik, ekonomi, dan sosial terhadap pangan yang cukup untuk menjalani kehidupan sehat dan produktif.

Namun, cita-cita tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan impor, alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga semakin terbatasnya generasi penerus di sektor pertanian.

Merujuk Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi petani dari Generasi Z hanya mencapai 2,14 persen. Sebagian besar pengelola usaha pertanian justru berasal dari kelompok usia di atas 45 tahun.

Menurut Prof. Bambang, rendahnya ketertarikan anak muda terhadap profesi petani dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya anggapan bahwa pekerjaan pertanian identik dengan aktivitas berat, pendapatan yang tidak menentu, keterbatasan akses terhadap lahan dan modal, serta belum meratanya pengenalan teknologi agribisnis modern.

Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan nasional, meningkatkan ketergantungan terhadap impor, hingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Karena itu, ia menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus dibarengi dengan keberlanjutan sumber daya manusia yang mengelola sektor pertanian.

Pertanian Harus Dipandang sebagai Peluang Bisnis

Perspektif berbeda disampaikan Muhammad Khoirur Rijal. Pengusaha pertanian yang merupakan lulusan Teknik Arsitektur Undip tersebut mengajak generasi muda mengubah cara pandang terhadap profesi petani.

Sejak mulai menekuni hidroponik pada 2021, Rijal mengembangkan usaha pertanian melalui Ifarm. Dari pengalamannya, ia menilai aktivitas bertani tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan membudidayakan tanaman, tetapi juga membutuhkan keterampilan mengelola bisnis.

Petani harus mampu menghadapi berbagai risiko, seperti serangan hama dan penyakit, perubahan iklim, persoalan distribusi, hingga ketidakstabilan harga jual hasil panen.

"Saat kita berhasil menanam melon, apakah ada jaminan nilai jualnya?" ujarnya.

Menurut Rijal, petani muda perlu menguasai berbagai aspek sekaligus, mulai dari teknik budi daya, pemanfaatan teknologi, hingga strategi bisnis agar usaha yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang.

Ia juga mengingatkan agar inovasi pertanian tidak hanya mengikuti tren. Setiap peluang usaha perlu dianalisis berdasarkan proyeksi permintaan, keberlangsungan program, serta potensi risiko yang mungkin muncul.

Hal serupa berlaku dalam penerapan teknologi. Petani perlu mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi sebelum mengadopsi sistem tertentu.

Ia mencontohkan greenhouse dan hidroponik yang memiliki karakteristik pengelolaan tersendiri. Karena itu, petani muda disarankan memulai dari teknologi sederhana yang benar-benar menjawab kebutuhan, kemudian meningkatkan penerapannya seiring dengan manfaat yang diperoleh.

Prinsip tersebut diterapkan Ifarm melalui inovasi Low Cost Smart Greenhouse. Berdasarkan pemaparannya, sistem greenhouse hidroponik berbiaya rendah tersebut memiliki estimasi pengembalian investasi sekitar 10-19 bulan, lebih singkat dibandingkan sistem sejenis yang membutuhkan waktu sekitar empat tahun.

Mahasiswa Didorong Terlibat dalam Kebijakan Pertanian

Dekan FPP Undip Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim.

Ia menyinggung dampak El Nino yang sebelumnya turut memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, diperlukan langkah antisipatif agar keberlanjutan pangan tetap terjaga dan kebutuhan jutaan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.

Ia juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya mengandalkan pembelajaran di ruang kelas. Pengalaman praktik langsung melalui kerja sama FPP Undip dengan industri maupun pengembangan greenhouse sayuran di lingkungan kampus perlu dimanfaatkan untuk memperluas wawasan.

Prof. Sugiharto berharap kegiatan seminar tersebut dapat menghasilkan policy brief atau rekomendasi kebijakan yang nantinya disampaikan kepada Kementerian Pertanian.

Sementara itu, perwakilan Pemuda Inspirasi Nusantara, Abraham, mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada tiga kebutuhan utama, yakni bibit, pupuk, dan ketersediaan air.

Ia mengajak mahasiswa melihat secara langsung kondisi petani, khususnya terkait akses terhadap pupuk bersubsidi dan kecukupan air untuk kegiatan produksi.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi dengan realisasi penyaluran yang telah mencapai sekitar 75 persen.

Menurut Abraham, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menyampaikan masukan dan mendorong perbaikan kebijakan pertanian berdasarkan persoalan yang ditemukan di masyarakat.

Senada, Ketua BEM FPP Undip Lutfi Rois menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Ia menilai potensi Indonesia sebagai negara agraris harus dibarengi penguatan sektor pertanian dan peternakan. Mahasiswa pun diharapkan tidak berhenti pada peran akademis, melainkan ikut mengawal kebijakan publik.

Kawal Distribusi Pupuk hingga Tingkat Petani

Salah satu langkah konkret yang ditawarkan Gafur adalah keterlibatan generasi muda dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Menurutnya, persoalan pupuk saat ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Tantangan justru sering ditemukan dalam proses distribusi dan pemanfaatannya oleh petani.

Hingga akhir Oktober 2026, penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 7,4 juta ton atau 75 persen dari total alokasi 9,8 juta ton. Sementara stok yang tersedia masih sekitar 1,3 juta ton.

"Pupuknya ada. Yang sering jadi masalah justru di lapangan: petani belum terdaftar di e-RDKK, tidak tahu cara menebus, atau tidak tahu berapa harga resminya. Di situlah pemuda bisa turun tangan," jelas Gafur.

Ia mengajak mahasiswa membantu menyosialisasikan ketentuan penerima pupuk bersubsidi kepada kelompok tani.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengelola lahan maksimal dua hektare dan membudidayakan salah satu dari sepuluh komoditas yang ditetapkan, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu.

Petani yang belum tercatat dalam sistem e-RDKK dapat diusulkan melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian setempat. Data penerima juga diperbarui setiap empat bulan.

Bagi petani yang sudah terdaftar, penebusan pupuk dapat dilakukan dengan membawa KTP melalui sistem i-Pubers di kios pengecer, gapoktan, pokdakan, maupun Koperasi Desa Merah Putih.

Selain sosialisasi, mahasiswa juga dapat membantu mengawasi kepatuhan kios terhadap harga eceran tertinggi (HET), memeriksa keaslian pupuk melalui QR code pada kemasan, serta menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

Gafur menilai mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata (KKN) maupun pulang ke kampung halaman dapat mengambil peran tersebut.

"Mahasiswa pertanian yang sedang KKN atau pulang kampung bisa menjadi mata dan telinga petani. Kalau ada kios yang menjual di atas HET atau ada pupuk palsu, laporkan," katanya.

Dari Pengamat Menjadi Penggerak Ketahanan Pangan

Dalam seminar tersebut, para narasumber sepakat bahwa generasi muda harus mengambil peran lebih besar dalam membangun sektor pertanian nasional.

Prof. Bambang menawarkan tiga langkah strategis yang dapat dilakukan anak muda, yakni mengembangkan inovasi teknologi melalui smart farming, Internet of Things (IoT), drone, dan kecerdasan buatan; mendorong modernisasi bisnis melalui startup agritech dan digitalisasi pasar; serta melakukan edukasi untuk mengubah stigma negatif terhadap profesi petani.

Ia juga mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang memungkinkan generasi muda terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pertanian.

Kontribusi tersebut bahkan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti mengembangkan urban farming di rumah, membeli produk pangan lokal, hingga mengurangi kebiasaan membuang makanan.

Gafur menambahkan, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas kebijakan berbasis data, penggerak diversifikasi pangan lokal, hingga pelaku usaha yang mampu mengolah komoditas pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Singkong, ubi, jagung, sagu, dan talas menjadi sejumlah komoditas lokal yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif sumber pangan.

Mahasiswa juga dapat terlibat dalam pendampingan kelompok tani dan membantu memperkuat rantai usaha pertanian di daerah.

"Solusinya dimulai dari langkah kecil. Baca satu kebijakan pangan, cek kondisinya di sekitar kita, lalu bergabung atau mulai satu gerakan," pesan Gafur.

Seminar SAKTI 2026 pun menegaskan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi dan memperbesar cadangan beras. Keberlanjutan petani sebagai pelaku utama produksi pangan juga harus menjadi perhatian.

Kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, akademisi, praktisi, dan pemerintah diperlukan untuk membangun pertanian yang lebih modern, produktif, serta menarik bagi generasi penerus.

Sebab, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan hari ini harus dibarengi kepastian bahwa Indonesia masih memiliki petani yang siap menanam dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada masa mendatang.