Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan, Sasar Guru Ngaji dan Marbot Masjid

JATENG.AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi.

Guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok masyarakat rentan lainnya menjadi sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin, 9 November 2026.

Dalam pertemuan itu, dibahas perkembangan kepesertaan JKN di Jawa Tengah, kondisi pembiayaan jaminan kesehatan, serta sejumlah strategi untuk menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Ditemui usai pertemuan, Sutopo mengatakan, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.

Salah satunya adalah guru-guru agama, guru ngaji, serta marbot masjid yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.

Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.

"Yang belum mendapatkan salah satunya misalnya guru-guru agama yang ada marbot dan sebagainya itu cukup banyak yang selama itu belum tercover untuk jaminan kesehatannya," jelasnya.

Sutopo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kita tahu pemerintah daerah juga mengalami kondisi sulit untuk melakukan penganggaran. Karena itu, harus ada gotong royong. Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi pembiayaan jaminan kesehatan yang telah berjalan di daerah. Salah satunya skema berbagi iuran atau sharing iuran yang telah diinisiasi di Kabupaten Brebes. Skema tersebut dinilai berpotensi dikembangkan di daerah lain, termasuk pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Selain pembiayaan, BPJS Kesehatan juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit.

Dengan layanan primer yang semakin kuat, diharapkan berbagai keluhan kesehatan masyarakat dapat ditangani sejak awal. Hal itu sekaligus mengurangi penumpukan pasien dan antrean panjang di rumah sakit.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menyampaikan bahwa capaian kepesertaan JKN di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 98 persen. Adapun tingkat keaktifan peserta berada di kisaran 76 persen, dengan jumlah masyarakat penerima manfaat mencapai lebih dari 13 juta jiwa.

Menurutnya, Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu. Termasuk peserta yang sebelumnya mendapatkan perlindungan pada masa pandemi Covid-19.

Zulfachmi menjelaskan, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah guru ngaji dan marbot masjid. Selain itu, peluang perluasan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan.

"PBPU ini yang menjadi fokus pertemuan tadi, bagaimana mengalihkan sasarannya kepada penerima manfaat yang lain. Ada kelebihan dana sekitar Rp1,7 miliar yang bisa kita manfaatkan untuk kelompok lain, termasuk guru ngaji dan perlindungan sosial lainnya," jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng memastikan jaminan kesehatan tidak hanya menjangkau masyarakat yang telah terdata. Tetapi juga kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting di tengah masyarakat.

Melalui penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah berharap cakupan perlindungan kesehatan semakin inklusif, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan.