Pupuk Subsidi Bukan Langka, Tapi Alokasi Minim

AKURAT.CO, Pupuk bersubsidi yang dialokasikan Pemerintah setiap tahunnya memang kurang atau tidak bisa memenuhi semua kebutuhan petani. Dimana alokasi permintaan dari seluruh Indonesia mencapai 24 juta ton, sedangkan alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah tahun ini hanya 6 juta ton.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin merespons keluhan petani sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Pemerintah hanya mampu memenuhi 9 juta ton turun jadi 7 juta ton, malah tahun ini 6 juta ton, tahun depan akan menurun lagi,” tandas Sudin.

Baca Juga: Jokowi Beri Pesan Khusus untuk Ganjar Pranowo tentang Kedaulatan Pangan di Rakernas PDI Perjuangan

Ia pun mengusulkan adanya kesiapan pupuk nonsubsidi sebagai antisipasi agar petani tidak kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Karena pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam budidaya pertanian.

Adapun usulan yang disampaikan diantaranya, penyiapan 1.000 kios pupuk nonsubsidi tahun ini. Selanjutnya ada penambahan 1.500 kios pupuk nonsubsidi di tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, kios ini akan memudahkan petani dalam memperoleh pupuk, khususnya bagi petani yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi maupun yang jatah pupuk bersubsidinya belum mencukupi kebutuhan.

Baca Juga: Jamu PSM, Pelatih PSIS Dipusingkan Absennya Sejumlah Pemain

Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.
 
Selain itu, dalam peraturan ini juga menetapkan sembilan komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

"Jadi petani yang tidak dapat bantuan pupuk subsidi mau cari nonsubsidi dapat,” tandasnya.

Baca Juga: Gelandang Phnom Penh Crown FC dan Pluim Santer Dikaitkan dengan PSIS

Sementara untuk mengantisipasi kerugian pada saat puso atau gagal panen, khususnya akibat terendam banjir, Sudin mendorong agar para petani ikut program asuransi pertanian. Sebab premi yang harus dibayarkan terbilang murah, dalam sekali masa tanam hanya Rp 36 ribu.

“Masalah asuransi pertanian kurangnya kesadaran petani ikut asuransi pertanian, bayarnya murah Rp 36 ribu satu masa tanam. Kalau terjadi puso gagal panen dapat Rp 6 juta,” pungkasnya.