Kabupaten Kulon Progo: Perjalanan Sejarah dari Keraton Hingga Penggabungan Dua Wilayah

AKURAT.CO Sejarah, Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di sebelah timur Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya merupakan sebuah daerah administratif, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang kaya dan menarik.

Nama "Kulon Progo" sendiri berasal dari Bahasa Jawa yang berarti sebelah barat Sungai Progo, mencerminkan lokasinya yang strategis di wilayah tersebut.

Baca Juga: Perjalanan Gereja Kecil Santa Maria: Keanggunan dan Sejarah dalam Batu di Jantung Jakarta Pusat

Pusat Pemerintahan yang Strategis

Dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wates, sekitar 25 km sebelah barat daya dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi yang vital.

Dilintasi oleh jalan utama jalur lintas selatan Pulau Jawa dan jalur kereta lintas selatan pulau Jawa, kabupaten ini menjadi simpul transportasi yang penting di wilayah tersebut.

Asal-usul Sejarah Kulon Progo

Menurut laman resmi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I Yogyakarta, sejarah Kabupaten Kulon Progo dimulai pada tahun 1674, saat Keraton Mataram diserang oleh pasukan Trunojoyo yang didukung oleh pasukan dari Makasar.

Serangan ini menyebabkan kerusakan pada Keraton, dan Raja Amangkurat I melarikan diri untuk meminta bantuan dari Belanda, namun ia meninggal dalam pelariannya di Tegal.

Baca Juga: Perjalanan Tugu Juang Siliwangi: Sejarah yang Terbengkalai di Baleendah, Kabupaten Bandung

Warok, Trunojoyo, dan Pembentukan Kulon Progo

Dalam upaya untuk mengamankan Keraton Mataram dari serangan berikutnya, Amangkurat II pada tahun 1677 meminta bantuan kepada Bupati Ponorogo, yang kemudian menjaga keraton dengan bala Warok yang terkenal dalam seni perang.

Kolonial Belanda juga turut membantu menangkap Trunojoyo.

Sebagai hadiah, para Warok diberi tempat tinggal di sebelah barat keraton, dan tempat ini dinamai Kulon Ponorogo, kemudian dikenal sebagai Kulon Progo.

Pembentukan Kabupaten Kulon Progo

Sebelum resmi terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah ini awalnya terbagi menjadi dua kabupaten: Kulon Progo (bagian dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) dan Adikarto (bagian dari Kadipaten Pakualaman).

Sebelum Perang Diponegoro, wilayah Kulon Progo yang tergabung dalam Kasultanan dipimpin oleh pepatih dalem di Ngayogyakarta Hadiningrat.

Baca Juga: Masjid Kauman Semarang: Menyimpan Sejarah Tertua Kota Semarang dan Saksi Kemerdekaan

Penggabungan dan Hari Jadi Resmi

Usulan penggabungan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto muncul pada 5 September 1945, dan diresmikan pada tahun 1951 melalui UU No. 18 tahun 1951.

Undang-undang ini ditetapkan pada 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada 15 Oktober 1951, menetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951.

Perkembangan Administratif dan Pemindahan Ibu Kota

Sejak tahun 1927, Kabupaten Kulon Progo mengalami perkembangan administratif dengan pembagian menjadi dua Kawedanan dan delapan Kapanewon.

Pada 16 Februari 1927, ibukota dipindahkan ke Sentolo dari Pengasih.

Selanjutnya, pada tahun 1903, ibu kota Kabupaten Adikarto dipindahkan ke Wates.

Baca Juga: Sejarah Transportasi: Perkembangan Bus di Cirebon pada Zaman Hindia Belanda

Makna Nama Adikarto dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Adikarto, sebelumnya dikenal sebagai Karang Kemuning, mengalami perubahan nama pada tahun 1877 atas kebijakan Sri Paduka Paku Alam V.

Pada masa pemerintahan bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, rawa-rawa yang dikeringkan di Kabupaten Adikarto menjadi lahan persawahan yang subur, menciptakan nama "Adikarto" yang berarti linuwih dan subur.

Kabupaten Kulon Progo bukan hanya sebuah entitas administratif; ia adalah bukti hidup perjalanan sejarah yang membangun fondasi dan identitas yang kuat.

Dari Keraton Mataram hingga penggabungan kasultanan dan kadipaten, Kulon Progo adalah saksi bisu dari perjalanan panjangnya, terus tumbuh dan berkembang dalam kerangka Negara Republik Indonesia yang bersatu.***