Jateng

HAKESI Dideklarasikan di Semarang, Perkuat Kepastian Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Husni Mushonifi | 19 November 2026, 13:23 WIB
HAKESI Dideklarasikan di Semarang, Perkuat Kepastian Hukum Ekonomi Syariah
Launching Logo HAKESI

JATENG.AKURAT.CO, Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan bisnis dan kelembagaan. Kepastian hukum, kompetensi tenaga profesional, serta perlindungan hak para pihak juga menjadi aspek penting yang perlu diperkuat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Himpunan Advokat dan Kurator Ekonomi Syariah Indonesia (HAKESI) resmi dideklarasikan di Kota Semarang, Rabu (18/11/2026).

Deklarasi pendirian HAKESI dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Pengurus Daerah (PD) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Semarang di Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN) Semarang. Pembentukan organisasi ini menjadi langkah untuk menghadirkan wadah profesional yang secara khusus mendorong pengembangan, pemahaman, dan penegakan hukum dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

Ketua HAKESI, Dr Wahid Budiman, SH MH, mengatakan, pendirian organisasi tersebut dilatarbelakangi kebutuhan nyata untuk memperkuat aspek hukum seiring semakin berkembangnya aktivitas ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi syariah harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman memadai mengenai karakteristik hukum syariah.

Sebab, dalam praktiknya, akad syariah belum selalu mendapatkan perhatian secara proporsional ketika berhadapan dengan proses hukum. Persoalan tersebut dapat muncul dalam pendampingan advokat, pemeriksaan perkara oleh hakim, hingga pelaksanaan tugas kurator dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Akad syariah bukan sekadar dokumen perjanjian. Di dalamnya terdapat prinsip, hubungan hukum, hak, kewajiban, serta konsekuensi yang memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar prinsip-prinsip syariah tetap diperhatikan ketika suatu persoalan masuk ke ranah hukum," ujar Wahid.

Ia menegaskan, keberadaan HAKESI diharapkan dapat menjembatani kebutuhan tersebut melalui penguatan kapasitas advokat dan kurator yang memiliki perhatian serta keahlian di bidang hukum ekonomi dan keuangan syariah.

Wahid menilai, pemahaman terhadap akad syariah harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum. Jangan sampai prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu transaksi syariah hanya tercantum dalam perjanjian, tetapi tidak dipahami dan diterapkan ketika muncul sengketa maupun persoalan hukum lainnya.

"Kita tidak ingin akad syariah hanya menjadi identitas dalam sebuah perjanjian, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

Empat Komitmen HAKESI

Dalam deklarasi pendiriannya, HAKESI menetapkan empat komitmen utama sebagai landasan organisasi dalam menjalankan peran dan kontribusinya bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pertama, mendirikan HAKESI sebagai wadah profesional bagi advokat dan kurator yang memiliki perhatian, keahlian, serta komitmen terhadap pengembangan dan penegakan hukum ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, menjadikan organisasi ini sebagai sarana peningkatan kompetensi dan profesionalisme advokat serta kurator. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kajian, pendidikan hukum, serta peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum, termasuk penyelesaian sengketa, kepailitan, dan PKPU.

Ketiga, membangun sinergi dan kolaborasi dengan MES, lembaga keuangan, organisasi profesi, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh.

Keempat, menjadikan HAKESI sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak seluruh pihak, serta penegakan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

Keempat komitmen tersebut menjadi pijakan bagi HAKESI untuk menjalankan fungsi organisasi sekaligus membangun standar profesionalisme bagi advokat dan kurator yang menangani persoalan hukum di sektor ekonomi syariah.

Perkuat Sinergi dengan MES dan Pemangku Kepentingan

Wahid menjelaskan, pendirian HAKESI merupakan inisiatif yang lahir dari Bidang Advokasi Hukum dan Perlindungan Konsumen PD MES Kota Semarang. Gagasan tersebut muncul dari kesadaran bahwa penguatan ekonomi syariah harus berjalan beriringan dengan penguatan advokasi, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen.

Menurutnya, MES memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Namun, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kegiatan usaha dan penguatan kelembagaan.

Aspek hukum harus mendapatkan perhatian yang sama agar setiap aktivitas ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang jelas, memberikan perlindungan terhadap para pihak, serta mampu menghadirkan penyelesaian ketika terjadi perselisihan.

Karena itu, HAKESI membuka ruang kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, organisasi profesi, akademisi, dan berbagai institusi terkait.

Melalui kolaborasi tersebut, HAKESI diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengembangan kajian hukum, pendidikan profesional, serta penguatan kapasitas advokat dan kurator dalam menangani berbagai persoalan hukum ekonomi syariah.

"Kami berharap HAKESI menjadi wadah yang profesional, berintegritas, dan terbuka untuk bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, organisasi profesi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya praktik ekonomi syariah yang tidak hanya berkembang dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat.

"Ekonomi syariah harus tumbuh, akad syariah harus dipahami, hak-hak para pihak harus dilindungi, dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Deklarasi pendirian HAKESI yang ditandatangani di Semarang pada 18 November 2026 tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan para profesional hukum dalam satu wadah yang memiliki perhatian khusus terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Melalui pembentukan organisasi ini, HAKESI diharapkan mampu memperkuat profesionalisme advokat dan kurator, meningkatkan pemahaman hukum terhadap akad syariah, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.