Jateng

18 Tahun Menggantung, UU Perampasan Aset Akhirnya Sah!

Theo Adi Pratama | 19 November 2026, 16:15 WIB
18 Tahun Menggantung, UU Perampasan Aset Akhirnya Sah!
Foto Ilustrasi - RUU perampasan Aset akhirnya disahkan setelah 18 tahun menanti

JATENG.AKURAT.CO, Setelah 18 Tahun, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan — Bukan Karena Terburu-buru!

"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai." — Puan Maharani, Ketua DPR RI

Begitu tegas pernyataan Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026) di Senayan.

UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya sah — lebih dari sebulan sebelum target awal 15 Desember 2026.

Baca Juga: Dari Kajian PPATK 2008 Hingga Sah Hari Ini — 18 Tahun Perjuangan RUU Perampasan Aset

Apa Sebenarnya UU Ini Berbuat?

Intinya sederhana: pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil kejahatannya.

Selama ini, meski koruptor atau penipu sudah dipenjara, harta hasil kejahatan seringkali sulit dikembalikan ke negara maupun korban. UU ini mengubah pola itu.

"Bukan hanya pemenjaraan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban." — Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI

Cakupannya Lebih Luas dari Sekadar Korupsi

Ini yang penting diketahui warga Jateng — UU ini tidak cuma mengejar pejabat korup. Jangkauannya menyasar kejahatan ekonomi yang sering kita alami sehari-hari:

  • Tindak pidana korupsi

  • Penipuan investasi & kripto bodong

  • Penipuan biro perjalanan umrah

  • Perjudian daring / judi online

  • Dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya

"Hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat." — Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Bahkan jika pelaku kabur, asetnya tetap bisa disita dan dikelola oleh badan khusus yang terpisah dari aparat penegak hukum.

Proses Panjang yang Melibatkan Rakyat

UU ini tidak jatuh dari langit dalam semalam:

  • 87 rapat digelar bersama akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan elemen masyarakat

  • Kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap aspirasi langsung dari daerah

  • Seluruh dokumen pembahasan terbuka dan bisa diakses publik

  • Masukan dari berbagai kalangan ditampung sebelum difinalisasi

"Semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat." — Puan Maharani

Hasilnya Kemana? Relevan untuk Kita di Jawa Tengah

Ini yang paling mendasar: uang yang selama ini lari akibat korupsi dan kejahatan ekonomi, kini ada jalur hukum yang lebih kuat untuk dikembalikan.

Bayangkan — kerugian negara yang dipulihkan bisa dialokasikan untuk memperbaiki jalan desa, fasilitas kesehatan, hingga beasiswa anak-anak di pelosok Jawa Tengah. Bukan lagi sekadar angka di atas kertas di Jakarta.

Tapi tentu saja, pertanyaan besarnya tetap ada: apakah mekanisme pengawasannya cukup kuat agar aturan ini tidak justru dipakai sebaliknya — untuk menindas warga biasa?

Beberapa pihak memang sudah mengingatkan soal celah penyalahgunaan kewenangan.

DPR sendiri menyebut telah membentuk badan pengawas independen khusus untuk menjaga hal ini.

Kalau menurut lur sekalian, UU Perampasan Aset ini benar-benar akan mengembalikan uang rakyat yang hilang, atau sekadar janji manis jelang tahun politik?

Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar — suara warga Jawa Tengah juga bagian dari pengawasan aturan ini ke depannya

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.