Jateng

Dari Kajian PPATK 2008 Hingga Sah Hari Ini — 18 Tahun Perjuangan RUU Perampasan Aset

Theo Adi Pratama | 19 November 2026, 16:36 WIB
Dari Kajian PPATK 2008 Hingga Sah Hari Ini — 18 Tahun Perjuangan RUU Perampasan Aset
DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset. - Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

JATENG.AKURAT.CO, Dari meja kajian PPATK 2008 hingga rapat paripurna, inilah 18 Tahun penantian panjang RUU Perampasan Aset.

Gagasan pembentukan regulasi tersebut diketahui telah muncul sejak 2008.

Semua bermula 18 tahun lalu, jauh sebelum banyak dari kita menyadari ada aturan yang sangat dibutuhkan rakyat ini.

Baca Juga: 18 Tahun Menggantung, UU Perampasan Aset Akhirnya Sah!

Awal Mula: PPATK yang Melihat Masalah Lebih Dulu

Gagasan pembentukan UU Perampasan Aset bermula dari kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

PPATK melihat pola yang sama berulang: kejahatan terjadi, uang negara hilang, pelaku dipenjara — tapi hartanya tetap aman.

Butuh dasar hukum yang kuat untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan itu. Itulah akar lahirnya gagasan RUU ini.

2012: Naskah Datang ke DPR, Lalu Diam Bertahun-tahun

Pemerintah menyerahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kepada DPR pada 2012. Meski sudah diserahkan, RUU tersebut belum langsung dibahas secara serius.

Bayangkan lur — sebuah rancangan aturan penting sudah ada di meja DPR sejak 2012. Tapi tak kunjung dibahas dengan sungguh-sungguh.

Selama bertahun-tahun, wacana ini sesekali muncul lalu tenggelam lagi. Perbedaan pandangan antar anggota DPR soal urgensi dan isinya jadi penghalang terbesar.

2023: Mahfud MD Memaksa Pembahasan Dimulai

Pada 29 Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, membawa persoalan tersebut dalam pertemuan bersama Komisi III DPR.

Mahfud MD mendesak Ketua Komisi III DPR kala itu, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), agar segera memproses RUU ini.

Namun tak semudah itu. Anggota Komisi III meminta pemerintah melengkapi berkas dulu: surat presiden, naskah akademik, dan draf lengkap sebelum bisa masuk pembahasan resmi.

Sempat Dihapus dari Prioritas DPR — Lalu Rakyat Berbicara

RUU Perampasan Aset bahkan sempat tidak tercantum dalam daftar Prolegnas Prioritas DPR periode 2024–2029.

Ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya: aturan yang katanya penting, kok justru dihapus dari daftar prioritas?

Tekanan publik terus menguat melalui sejumlah demonstrasi, termasuk aksi pada Agustus 2025 dan Agustus 2026.

Dua tahun berturut-turut warga menyuarakan aspirasinya di jalan. Suara itu tak bisa diabaikan lagi.

November 2026: Tiba-tiba Disahkan, Lebih Cepat dari Janji

DPR kemudian mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan itu berlangsung lebih awal dari tenggat yang sebelumnya disampaikan pimpinan DPR, yakni 15 Desember 2026.

Dari 2008 ke 2012, lalu 2023, sempat hilang dari daftar, didesak rakyat, akhirnya sah kemarin.

Selama 18 tahun, kerugian negara miliaran rupiah dari proyek di Jawa Tengah dan daerah lain sulit dipulihkan. Sekarang jalur hukumnya sudah ada.

Tapi satu hal yang masih ditunggu: bagaimana memastikan kekuatan menyita aset ini tak berbalik jadi senjata untuk menekan orang yang tak bersalah?

Pengawasan dari kita semua — warga biasa — justru dimulai sejak aturan ini sah.

Kalau menurut lur sendiri — 18 tahun itu waktu yang wajar untuk menyusun aturan hati-hati, atau justru bukti bahwa aturan yang menyentuh harta orang berkuasa memang selalu yang paling susah diloloskan? Yuk, sampaikan pendapatmu!

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.