OJK dan Pemprov Jateng Dorong Perluasan Akses Pembiayaan Hijau bagi IKM

JATENG.AKURAT.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong perluasan akses pembiayaan hijau bagi industri kecil dan menengah (IKM).

Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung transformasi industri yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku usaha.

Dorongan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Hijau Industri Jasa Keuangan bertema “Kolaborasi Strategis: Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang digelar di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (28/9/2026).

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan konsep keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi.

Menurutnya, aspek sosial dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan.

“OJK mendukung pengembangan ekosistem tersebut melalui kebijakan dan ketentuan yang mendorong pembiayaan bagi kegiatan usaha berkelanjutan,” ujar Taufik.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar kebutuhan IKM dapat diterjemahkan menjadi skema pembiayaan yang sesuai.

IKM Masih Hadapi Sejumlah Kendala

Dalam penerapan praktik usaha berkelanjutan, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa di antaranya berupa kebutuhan investasi yang relatif besar, keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, regulasi dan insentif, kesiapan sumber daya manusia, hingga kebutuhan sertifikasi bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ke sektor ekspor.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut mengajak pelaku usaha melihat transformasi hijau bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga peluang.

“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap industri hijau. Industri hijau bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang efisiensi. Transformasi hijau bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Taj Yasin.

Pemprov Jateng Perkuat Industri Hijau

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat pengembangan industri hijau sebagai bagian dari transformasi menuju industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Salah satu landasan yang digunakan yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Provinsi Jawa Tengah.

Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku industri untuk menerapkan proses produksi yang lebih efisien dan memperhatikan aspek lingkungan.

Portofolio Pembiayaan Hijau Bank Jateng Rp322,23 Miliar

Dari sektor perbankan, Strategy, Policy and Communication Department Head BNI, Poppy Irmasari, memaparkan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di BNI.

Pembiayaan pada sektor yang masuk kategori eligible TKBI tercatat mencapai 39,6 persen dari total portofolio kredit BNI.

Sementara itu, Bank Jateng turut menyampaikan komitmennya dalam mendukung transformasi industri sekaligus memperkuat sektor UMKM.

Hingga 31 Agustus 2026, portofolio kredit hijau Bank Jateng tercatat mencapai Rp322,23 miliar.

Bank Jateng juga memberikan dukungan melalui skema pembiayaan dengan bunga khusus sebesar 9 persen.

Guru Besar dan Dosen Magister Energi Universitas Diponegoro, Silviana, dalam forum tersebut mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan skema pembiayaan efisiensi energi sebagai bagian dari portofolio sustainable finance.

Libatkan 50 Pelaku IKM

FGD tersebut juga melibatkan 50 pelaku IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota.

Selain OJK dan Pemprov Jawa Tengah, kegiatan turut diikuti perwakilan Bank Indonesia, Bappeda, BPS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian, perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan penjaminan dan asuransi, serta Bursa Efek Indonesia.

Melalui forum tersebut, OJK dan Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mengidentifikasi berbagai peluang sekaligus hambatan dalam pembiayaan hijau.

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi IKM.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.